Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Arena Hukum Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Jurnal ABDIKU Lumbung Inovasi: Journal of Community Service Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)
M. Sahid
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Sahid, M.
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the national narcotics agency to police the republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system. Key words: authority investigation, crime, narcotics Abstract Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-Undang tersebut. Kewenangan penyidikan dibeikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidikan tersebut terjadi tumpang tindih dan multi tafsir terhadap Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia. Serta lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Kata kunci: kewenangan penyidikan, tindak pidana, narkotika
Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Sahid, M.
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol 2 No 1 (2018): February 2018
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on Narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the National Narcotics Agency to police the Republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system. Key words :Authority Investigation, Crime, Narcotics  
Pengaruh Penggunaan Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Mata Elajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII Semester II Di SMP Ad-Damanhuri Doroagung Kompol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Amin, M.; Sunardjo, Sunardjo; Sahid, M.
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol 1 No 1 (2018): SPECIAL ISSUE : Pendidikan Kewarganegaraan di Madura
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31597/cc.v1i1.666

Abstract

Penerapan metode diskusi diharapkan mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa merupakan faktor penentu dalam mewujudkan Outcomes suatu lembaga pendidikan, oleh sebab itu perlu dikaji secara mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhu motivasi  belajar siswa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut : Apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa mata pelajaran PKn Kelas VII Semester II di SMP Ad-Damanhuri Doroagung Kompol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2017/2018?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa mata pelajaran PKn Kelas VII Semester II di SMP Ad-Damanhuri Doroagung Kompol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2017/2018. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga yaitu, dokumentasi, observasi, dan metode test. Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti pada obyek penelitian. Metode observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data mempunyai  ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi obyek-obyek yang lain. Metode test adalah suatu metode yang digunakan  untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan menggunakan soal-soal isian dengan batasan waktu tertentu. Dalam penelitian ini digunakan test setelah mendapat perlakuan (posttest) untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketuntasan siswa terhadap materi yang telah diberikan dan diajarkan oleh gurunya. Berdasarkan analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis uji-t, diketahui bahwa nilai Uji-t yang dihasilkan adalah sebesar 3,17 berdasarkan nilai kofisien Uji-t ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode diskusi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMP Ad-Damanhuri Doroagung Kompol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
Perbedaan Model Pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) Dengan Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Kelas VIII Di Smp Islam Nurul Imam Klampis Hakim, Lukmanul; Sunardjo, Sunardjo; Sahid, M.
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol 2 No 1 (2018): SPECIAL ISSUE : Pendidikan Kewarganegaraan di Madura
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31597/cc.v1i1.663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar PKnsiswa dengan menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together)Dengan Pemecahan Masalah (Problem Solving). Dalam penelitian ini menggunakanpendekatan kuantitatif yaitu dengan menitik beratkan pada pengujian hepotesis denganmenggunakan teknik analisis statistik yaitu uji “t” (Uji Beda). Menggunakan dataprimer yaitu data yang dicari sendiri oleh peneliti karena tidak ada yang menyediakandan data skunder yaitu data yang sudah tersedia teknik pengumpulan datanya dengancara sekunder yaitu data yang sudah tersedia teknik pengumpulan datanya dengan caraobservasi langsung, pada kelas VIII (A-B) SMP Islam Nurul Imam Klampis,dokumentasi, wawancara, dan pemberian tes setelah penerapan model pembelajaranNHT (Numbered Heads Togheter) di kelas VIII-A sedangkan model PenbelajaranPemecahan Masalah (Problem Solving) di kelas VIII-B.Temuan hasil penelitian yaitu nilai rata – rata hasil belajar ilmu pendididkankewarganegaraan (PKn) pada kelas VIII-A yang diajarkan dengan menggunakanmodel pembelajaran NHT (Numbered Heads Togheter) 83,17 dan rata – rata hasilbelajar kelas VIII-B dengan menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah(problem solving)79,44 dengan nilai thitung =6,78 dan ttabel =2,10 maka thitung lebihkecil dari ttabel (20,10> -6,78) dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima jadikesimpulannya terdapat perbedaan model pembelajaran HNT (Numbered HeadsTogheter) dan model pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving) yaitumodel pembelajaran menekankan terselesainya suatu masalah secara bernalarsedangkan sedangkan Model pembelajaran NHT (Nubered Heads Togheter) yaitumodel pembelajaran menekankan pada diskusi kelompok kemudian memberikan nomerpada masing – masing siswa serta pemberian pertanyaan sesuai dengan nomer yangditunjuk oleh guru.
Pengaruh Nilai Pancasila Terhadap Kejujuran Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran PKn Kelas VII Di Smp Negeri 2 Burneh Tahun Pelajaran 2017/2018 Rosid, Moh.; Hafidz, Moh; Sahid, M.
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol 2 No 1 (2018): SPECIAL ISSUE : Pendidikan Kewarganegaraan di Madura
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31597/cc.v1i1.665

Abstract

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Nilai Pancasila Terhadap Kejujuran Prestasi Belajar Siswa Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 BURNEH.  Peneliti memilih SMPN 2BURNEH karena SMPN 2 BURNEH masih menggunakan  metode konvesional sehingga peneliti tertarik untuk menerapkan , Pengaruh Nilai Pancasila Terhadap Kejujuran Prestasi Belajar Siswa kelas VII di SMPN 2 BURNEH tahun pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh  Nilai Pancasila Terhadap Kejujuran Prestasi Belajar Siswa dengan derajat kebebasan (d.b) 34 – 2 = 23 nilai t = hitung yang diperoleh  nilai sebesar 8,02dan nilai t tabel dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 2,464dan pada taraf signifikan 1% diperoleh nilai 1,702 yang ternyata nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel. Artinya ada Pengaruh Nilai Pancasila Terhadap Kejujuran Prestasi Belajar Siswa mata pelajaran pkn Kelas VII SMPN 2 BURNEH tahun pelajaran 2017/2018.
Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture And Picture Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Kelas VII Di SMP Negeri 1 Sreseh Alfarisi, Salman; Sunardjo, Sunardjo; Sahid, M.
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol 2 No 1 (2018): SPECIAL ISSUE : Pendidikan Kewarganegaraan di Madura
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31597/cc.v1i1.667

Abstract

Dalam hal ini pembelajaran digunakan untuk penelitian adalah pengaruh model pictutre and picture terhadap hasil belajar. Karena dengan pembelajaran ini untuk mengetahui hasil belajar PKn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran picture and picture pada mata pelajaran pkn Kelas VII di SMPN 1 SRESEH. Adapun jenis penelitian ini saya menggunaka jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitati. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMPN 1 SRESEH. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal essay.  Teknik analisis data ini menggunakan uji t. Hasil nilai t = hitung tersebut kemudian di bandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat kebebasan (d. b) 30 - 2 = 28 nilai t = terhitung yang di peroleh nilai sebesar 12,42 dan nilai t tabel dengan taraf soignifikan 5% di peroleh nilai sebesar 2,048 dan pada taraf signifikan 1% di peroleh nilai 2,763 yang ternyata nilai lebih kecil dari dari pada nilai t = hitung artinya ada pengaruh model picture and picture pada mata pelajaran pkn kelas VII Di SMPN 1 SRESEH.
Pengaruh Status Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas VII Mts Al - Hidayah Bangkalan Firdaus, Indrawati; Hafidz, Moh.; Sahid, M.
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol 2 No 1 (2018): SPECIAL ISSUE : Pendidikan Kewarganegaraan di Madura
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31597/cc.v1i1.669

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak ada Pengaruh Status Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas VII MTs Al - Hidayah Bangkalan. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah siswadiMTsAl - Hidayah Bangkalan dengan jumlah siswa 32 orang perempuan 22 dan laki - laki 10. Penelitian inimenggunakan penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode angket dan hasil rapot. Teknik analisis data ini menggunakan statistik uji t.             Hasil penelitian pengaruh status ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKnMTs Al - Hidayah Bangkalan kelas VII sangat signifikan dengan tabel (d.b) 32- 2 = 30 nilai t = hitung yang diperoleh nilai sebesar 12, 96 dan nilai t tabel dengan taraf signifikasi = 5% diperoleh 2,042 dan pada signifikasi 1% diperoleh 2,750 yang ternyata nilainya lebih kecil dari pada t hitung. Artinya ada pengaruh status ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas VII MTs Al - Hidayah Bangkalan.
SIMDES (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DESA) Zainudin; Arisinta, Octaviana; Sahid, M.
Abdiku : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Abdiku
Publisher : Penerbit LPPM- STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.038 KB)

Abstract

Tujuan kegiatan PKM desa berbasis IT di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Jawa Timur adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa dengan aplikasi SIMDes berbasis website. Masalah Desa Tlangoh adalah pengetahuan perangkat desa tentang administrasi desa dan keterampilan menajemen dalam menyelenggarakan pemerintahan desa masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu membuat aplikasi SIMDes berbasis website, pelatihan serta pendampingan tentang pemahaman bagi perangkat desa tentang administrasi penduduk, administrasi umum dan administrasi keuangan dan keterampilan menggunakan aplikasi SIMDes berbasis website. Hasil PKM ini adalah aplikasi SIMDes berbasis website dan meningkatnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa tentang administrasi desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang tertib administrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Pkm Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDes) bagi Perangkat Desa Tlangoh dan Aeng Tabar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Zainudin, Zainudin; Arisinta, Octaviana; Sahid, M.
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1: May 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v3i1.436

Abstract

Tujuan kegiatan PKM Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDes) bagi Perangkat  Desa Tlangoh dan Desa Aeng Tabar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Jawa Timur adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa dengan aplikasi SIMDes berbasis website. Masalah  Desa Tlangoh dan Desa Aeng Tabar adalah pengetahuan perangkat desa tentang administrasi desa dan keterampilan menajemen dalam menyelenggarakan pemerintahan desa masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  47 tahun 2016 sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu pelatihan serta pendampingan tentang pemahaman bagi perangkat desa tentang administrasi penduduk, administrasi umum dan administrasi keuangan dan keterampilan menggunakan aplikasi SIMDes berbasis website. Hasil PKM ini adalah  meningkatnya pemahaman dan  keterampilan  perangkat desa tentang administrasi desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang tertib administrasi, sehingga terwujud  penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.Pkm Village Management Information System (SIMDes) Training for Tlangoh and Aeng Tabar Village Officials, Tanjungbumi District, Bangkalan Regency, East JavaAbstractThe purpose of PKM Training of Village Management Information System (SIMDes) for Tlangoh Village Device and Aeng Tabar Village, Tanjungbumi Sub-district, Bangkalan District, East Java is to improve the understanding and skills of village apparatus in the management of village administration with SIMDes application based on website. The Problem of Tlangoh Village and Aeng Tabar Village is the knowledge of the village apparatus about village administration and management skills in running the village administration is still not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 47 of 2016 so that the quality of service to the community is not yet optimal. Methods of implementation include training and assistance on understanding the village apparatus about population administration, general administration and financial administration and skills using a website-based SIMDes application. The result of this PKM is increasing understanding and skill of village apparatus about village administration, in accordance with Regulation of Minister of Home Affairs RI Number 47 Year 2016 about administrative order, so as to realize transparent, accountable and participative village administration.
REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA M. Sahid
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.257 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.3

Abstract

AbstractAuthority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on Narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the National Narcotics Agency to police the Republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system. Key words: authority investigation, crime, narcotics  AbstrakKewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidikan tersebut terjadi tumpang tindih dan multi tafsir terhadap Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia. Serta lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Kata kunci:kewenangan penyidikan, tindak pidana, narkotika
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W BACHTIAR SYAIFUL BACHRI Dian Eka Indriani, Dian Eka Firdaus, Indrawati Hafidz, Moh. I Gusti Wayan Murjana Yasa M. Amin Octaviana Arisinta Rosid, Moh. Salman Alfarisi Sunardjo, Sunardjo UMI ANUGERAH IZZATI Zainudin Zainudin Zainudin