Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jnana Karya Kertha Widya : Jurnal Hukum
I Gede Surata
Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti Singaraja, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH)

 1 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengatur Penguasaan Hak Atas Tanah I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.022 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.43199

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni menganalisis kewenangan pemerintah dalam mengatur penguasaan hak atas tanah. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum empiris dengan sifatnya deskriptif analisis. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni pegawai kantor pemerintah daerah kabupaten. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data penelitian yang digunakan adalah dаtа primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis data untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur penguasaan hak stas tanah dalam bentuk memberikan fasilitas tentang semua kebutuhan yang berhubungan dengan penguasaan tanah, memberikan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian, penentuan jalur hijau, dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta pengawasan terhadap developer yang berkaitan dengan pemberian Ijin Membuat Bangunan (IMB) dan pengawasan terhadap fasilitas umum. Bentuk pemberian ganti rugi hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah jika hak atas tanah tersebut diambil untuk kepentingan umum adalah pemberian ganti kerugian terhadap lahan-lahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dapat berupa uang.
Co-Authors Gede Agus Sudarmawan Gede Arya Kusuma Gede Edi Arnawan Gede Sukadadi I Gede Arya Wira Sena I Ketut Kawi Arta I Nyoman Gede Remaja I Nyoman Surata I Putu Wahyu Saputra Kadek Ari Rahayu Kadek Rian Juliadi Komang Andriyani Made Darmiyani Made Ida Damayanti Ni Kadek Dwi Suandriani Ni Ketut Liana Citra Dewi Ni Made Suparmi Ni Ny. Mariadi Ni Ny. Mariadi Ni Nyoman Mariadi Nyoman Lemes Nyoman Mariadi Nyoman Surata Putu Sugi Ardana Thomas Alexander Birehina