Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Panorama Hukum Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Pijar : Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial
Suciati Suciati
Universitas Kanjuruhan Malang
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN MENENGAH “SEKOLAH KEBANGSAAN “ DI DAERAH TERPENCIL,TERTINGGAL,TERLUAR DAN PERBATASAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKn Suciati Suciati; Ariningsih Ariningsih
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.556 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i1.1188

Abstract

Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah negara lain. Persoalannya adalah potensi wilayah perbatasan yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga wilayah perbatasan selalu tergolong sebagai kawasan yang tertinggal,terisolir,terpencil,dan belum berkembang. termasuk pula dibidang pendidikan, bahwa  wilayah perbatasan sebagaimana halnya didaerah daerah lain tingkat pendidikan masyarakat relatif lebih rendahjika dibandingkan dengan daerah daerah lain. Persebaran saran dan prasarana yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan,mengakibatkan  pelayanan pendidikan diwilayah perbatasan selalu tertinggal dibanding daerah lainnya (Tri Poetranto,2003). Untuk itu, pembentukan wawasan kejuangan melalui pendidikan kebangsaan sangat diperlukan, sebagai modal partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan, terutama masyarakat perbatasan karena mereka memiliki aktivitas kesehariannya selalu bersama dengan penduduk negara tetangga. Perkembangan dan kemajuan daerah perbatasan menjadi simbol dan kebanggaan bangsa sekaligus menjadi pintu gerbang dan cerminan bangsa indonesia di dunia internasional, khususnya negara yang berbatasan langsung.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM MENGGAPAI NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) Suciati Suciati
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.716 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i2.1532

Abstract

Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi didaerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari tadah hujan.. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang disandingkan dengan kajian normatif sehingga akan tampak studi law in book dan law in action. Secara kualitatif dengan survey studiespeneltian ini menghasilkan deskripsi tentang upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap petani dalam menggapai Negara kesejahteraan (wefare state) kesejahteraan ( welfare state )
Implementasi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Pada Koperasi Wahidiyah Ta’Awun Kepanjen Malang) Siti Nur Amilatul; Suciati Suciati; Ririen Indria Dian Ambarsari
Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v6i1.5964

Abstract

This study want to identify and analyze directly the implementation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 regarding the Fiduciary Guarantee Execution and to find out how the default settlement procedure in credit agreements in cooperatives with Fiduciary Guarantee and the obstacles faced in the process of executing fiduciary guarantees. This research is the result of field research field research, the formulation of the problem examined is how the fiduciary guarantee execution mechanism in the Constitutional Court decision No.18 / PUU-XVII / 2019 and how the implementation of fiduciary guarantee execution after the MK decision No.18 / PUU-XVII / 2019 at the Wahidiyah Ta'awun Union Kepanjen. Before the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of guarantees for debtors who have defaulted is regulated under Articles 29 to Article 34 of Law Number 42 of 1999 concerning the Execution of Fiduciary Collateral. After the Constitutional Court Decision, the execution of fiduciary guarantees is carried out by negotiation and mutual agreement of the default, if there is no agreement between the Debtor and the Cooperative Management, then the applicable legal procedure must be carried out, namely a civil lawsuit in court.
Implementasi Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa Liquid Personal Vaporizer yang tidak Dilengkapi oleh Pita Cukai Dimas Tragari Eldo Widodo; Anindya Bidasari; Suciati Suciati
Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v6i1.5965

Abstract

The background of this research is that the determination of Customs collection on Liquid Personal Vaporizer can be concluded that the government has found an answer to the debate that has been happening in Indonesia regarding the prohibition of Personal Vaporizer. As for the formulation of the problem in this research is How the Implementation of “Law No. 39 of 2007” concerning Customs for other tobacco processing products in the form of Liquid Personal Vaporizer, How is the solution or legal remedy in the process of implementing Customs on other tobacco processed products in the form of Liquid Personal Vaporizer which is not equipped with Customs stamps. The type of research in this research is sociological juridical which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. While the dataVanalysis technique uses a qualitative descriptive method. The conclusion obtained by the researchers from the results of this research is that although most of them are regulated by ministerial regulations, the application of Customs for HPTL products in the form of Liquid Personal Vaporizers is still based on Law No.39 of 2007 concerning Customs for all regulations related to the application of Customs. And also the legal settlement for Liquid Personal vaporizer that is not equipped with Customs stamps in the Malang Customs Customs KPPBC area using non-penal channels for the settlement.
Pengaruh Tingkat Kedisiplinan Siswa Terhadap Peningkatan Moral Di Sekolah Menengah Kejuruhan Muhammadiyah 5 Kelas X Akuntansi Kepanjen Lilis Pujiati; Suciati Suciati; Didik Iswayuhdi
Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/didactica.v2i1.145

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh tingkat kedisiplinan siswa terhadap peningkatan moral di sekolah menengah kejuruhan muhammadiyah 5 kelas x akuntansi Kepanjen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah kejuruhan muhammadiyah 5 kelas x akuntansi kepanjen dengan jumlah siswa 42 dengan menggunakan teknik sampel apabila kurang dari 100% diambil 15-20% sehingga sample pada penelitian ini sejumlah 22 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket,wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan persentase,validitas dan normalitas. Hasil penelitian ini menunjukan ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kedisiplinan terhadap moral siswa. Data tersebut berdasarkan uji validitas dan normalitas. Data tersebut berdasarkan uji validitas r product moment person dalam tarif signifikasi 5% dikarenakan sempel yang diambil sebanyak 22 maka signifikasinya 0,316. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari sekolah,orang tua dan antara siswa dengan siswa yang mendukung peningkatan moral untuk memilki pribadi sangat baik.
Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Literasi Melalui Budaya Membaca Siswa Pius Pani Pino Karisma; Suciati Suciati; Didik Iswahyudi
Pijar : Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 1 No. 2 (2021): September
Publisher : Actual Insight : Lembaga Penelitian Pengembangan, Penerbitan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/pijar.v1i2.163

Abstract

Pendidikan arahan memandang proses pembangunan pribadi yang meliputi seperti membentuk jasmani, hati, dan akal pikiran. Salah satu kegiatan untuk menunjang segala aktivitas pendidikan melalui peran dari guru.Tujuan penelitian untuk mengetahui peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter literasi melalui budaya membaca siswa. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk proses penelitian  dengan cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik penelitian seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil  Penelitian menunjukan bahwa adanya karakter literasi yang dilakukan oleh guru untuk peserta didik.Karakter literasi tersebut dapat di kembangkan melalui,peran guru sebagai seorang pengajar,disiplin yang diterapkan oleh guru melalui tugas membaca 15 menit awal pelajaran, kebiasaan yang dimana dilakukan dengan secara terus menerus pada saat jam pelajaran, pembelajaran menerapkan kegiatan membaca serta  resum kepada peserta didik, dan tanggung jawab yakni pada saat guru mengajar. Dengan demikian dapat membantu guru untuk meningkatkan karakter literasi bagi  peserta didik.  
Pengaruh Reinforcement Terhadap Pencerminan Kristalisasi Moral Siswa Dalam Sila Ke Dua Pancasila Lelyesti Anggraini; Suciati Suciati; Ludovikus Bomans Wadu
Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/lucerna.v2i2.144

Abstract

Kajian akan menilitik mengenai ada pengaruh pembelajaran reinforcement terhadap pencerminan kristalisasi moral siswa dalam sila ke-dua Pancasila di SMK Negeri 2 Malang. Pendekatan yang digunakan ialah kuantitatif. Jenis metode digunakan survei. Peneliti memilih populasi kelas XI jurusan keperawatan sebanyak 139 siswa. Masa pandemi respon siswa menjadi menurun di karenakan pembelajaran daring jadi respon yang bia di peroleh mulai dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh persen. Pengumpulan sampel memerlukan teknik Simple Random Sampling. dengan taraf kesalahannya sebasar 5%. Untuk memperoleh data, menggunakan angket reinforcement dan moral siswa, serta dokumentasi untuk menjelaskan profil sekolah. Untuk menguji Instrumen menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji asumsi dipilih uji normalitas dan linieritas, uji hipotesis memakai uji F. Dari pengujian instrumen dan asumsi terpenuhi. Selanjutnya hipotesis uji F diketahui nilai sig sebesar 0,024 < 0,050, artinya terdapat pengaruh signifikan antara Reinforcement dan pencerminan kristalisasi moral siswa dalam sila ke-2 Pancasila di SMK Negeri dua Malang.
Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar Dian Novida Rahmi; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i1.56

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan di masyarakat Hukum Adat Banjar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum Waris Islam di masyarakat Hukum Adat Banjar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa di dalam masyarakat hukum adat Banjar hukum waris menunjukkan bahwa ada pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat Banjar. Penerapannya di dalam masyarakat hukum adat Banjar sudah menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebelum adanya ketentuan ini masyarakat hukum adat Banjar sering menggunakan metode pembagian harta warisan yang dinamakan dengan Adat Bedamai. Adat Bedamai adalah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Banjar. Adat badamai di kalangan masyarakat adat Banjar sering pula disebut dengan istilah babaikan, bapatut, baparbaik, mamatut, baakuran, atau basuluh.
Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area Hana Krismawati; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i1.58

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk beserta kendalanya, dan menemukan upaya penyelesaian kendala dalam penerapan berlakunya tarif preferensi Bea Masuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, ada persyaratan mendapatkan preferensi dengan memenuhi aturan main yang disepakati sebagaimana terdapat dalam ketentuan tentang kesalahan barang yang terdiri dari origin criteria, consigment criteria, dan procedural criteria. Kendala yang muncul dalam penerapan tarif preferensi bea masuk adalah tidak terpenuhinya salah satu atau semua persyaratan untuk mendapatkannya tarif preferensi bea masuk tersebut. Permasalahan Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang paling banyak menyebabkan gugur atau ditolak adalah terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan prosedural. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan retroactive check, rejection kepada pengirim, dan menyampaikan pembahasan tentang Asean China Free Trade Area (ACFTA) kepada pengirim pada pertemuan rutin. Selain itu, kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada para importir dan penyelesaian melalui mekanisme keberatan dan banding.
Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Hanan Hanan; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i1.59

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mendiskripsikan prosedur dan syarat untuk mendapatkan status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran berdasarkan hukum yang berlaku, untuk mengetahui kepastian hukum anak dari perkawinan campuran di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa didalam status dan kedudukan anak prosedur dan syarat dilakukan sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 22 tahun 2012. Kepastian hukum anak perkawinan campuran mengacu pada undang-undang dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran. Perlindungan hukum yang diberikan berupa Kartu Identitas Anak yang berlaku sampai umur 17 tahun dan Akta Kelahiran. Kepastian hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu Akta Kelahiran sebagai bukti otentik.
Co-Authors Anindya Bidasari Ariningsih Ariningsih Dian Novida Rahmi Didik Iswahyudi Didik Iswayuhdi Dimas Tragari Eldo Widodo Hana Krismawati Hanan Hanan Lelyesti Anggraini Lilis Pujiati Linda Kurniawati Ludovikus Bomans Wadu Nidia Fathon Waspaningtia Pius Pani Pino Karisma Ririen Indria Dian Ambarsari Siti Nur Amilatul