Anindya Bidasari
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa Liquid Personal Vaporizer yang tidak Dilengkapi oleh Pita Cukai Dimas Tragari Eldo Widodo; Anindya Bidasari; Suciati Suciati
Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v6i1.5965

Abstract

The background of this research is that the determination of Customs collection on Liquid Personal Vaporizer can be concluded that the government has found an answer to the debate that has been happening in Indonesia regarding the prohibition of Personal Vaporizer. As for the formulation of the problem in this research is How the Implementation of “Law No. 39 of 2007” concerning Customs for other tobacco processing products in the form of Liquid Personal Vaporizer, How is the solution or legal remedy in the process of implementing Customs on other tobacco processed products in the form of Liquid Personal Vaporizer which is not equipped with Customs stamps. The type of research in this research is sociological juridical which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. While the dataVanalysis technique uses a qualitative descriptive method. The conclusion obtained by the researchers from the results of this research is that although most of them are regulated by ministerial regulations, the application of Customs for HPTL products in the form of Liquid Personal Vaporizers is still based on Law No.39 of 2007 concerning Customs for all regulations related to the application of Customs. And also the legal settlement for Liquid Personal vaporizer that is not equipped with Customs stamps in the Malang Customs Customs KPPBC area using non-penal channels for the settlement.
Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar Dian Novida Rahmi; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i1.56

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan di masyarakat Hukum Adat Banjar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum Waris Islam di masyarakat Hukum Adat Banjar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa di dalam masyarakat hukum adat Banjar hukum waris menunjukkan bahwa ada pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat Banjar. Penerapannya di dalam masyarakat hukum adat Banjar sudah menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebelum adanya ketentuan ini masyarakat hukum adat Banjar sering menggunakan metode pembagian harta warisan yang dinamakan dengan Adat Bedamai. Adat Bedamai adalah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Banjar. Adat badamai di kalangan masyarakat adat Banjar sering pula disebut dengan istilah babaikan, bapatut, baparbaik, mamatut, baakuran, atau basuluh.
Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area Hana Krismawati; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i1.58

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk beserta kendalanya, dan menemukan upaya penyelesaian kendala dalam penerapan berlakunya tarif preferensi Bea Masuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, ada persyaratan mendapatkan preferensi dengan memenuhi aturan main yang disepakati sebagaimana terdapat dalam ketentuan tentang kesalahan barang yang terdiri dari origin criteria, consigment criteria, dan procedural criteria. Kendala yang muncul dalam penerapan tarif preferensi bea masuk adalah tidak terpenuhinya salah satu atau semua persyaratan untuk mendapatkannya tarif preferensi bea masuk tersebut. Permasalahan Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang paling banyak menyebabkan gugur atau ditolak adalah terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan prosedural. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan retroactive check, rejection kepada pengirim, dan menyampaikan pembahasan tentang Asean China Free Trade Area (ACFTA) kepada pengirim pada pertemuan rutin. Selain itu, kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada para importir dan penyelesaian melalui mekanisme keberatan dan banding.
Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Hanan Hanan; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i1.59

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mendiskripsikan prosedur dan syarat untuk mendapatkan status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran berdasarkan hukum yang berlaku, untuk mengetahui kepastian hukum anak dari perkawinan campuran di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa didalam status dan kedudukan anak prosedur dan syarat dilakukan sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 22 tahun 2012. Kepastian hukum anak perkawinan campuran mengacu pada undang-undang dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran. Perlindungan hukum yang diberikan berupa Kartu Identitas Anak yang berlaku sampai umur 17 tahun dan Akta Kelahiran. Kepastian hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu Akta Kelahiran sebagai bukti otentik.
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Sirri bagi Kedudukan Anak :Studi Kasus di Desa Bangelan Linda Kurniawati; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v1i1.27

Abstract

Tujuan penelitian ini lebih pada mengkaji status anak yang lahir dari pernikahan sirri yang merupakan objek studi dalam hukum dan hukum Islam. Pernikahan sirri berbeda dengan pernikahan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan sirri sesuai hukum Islam berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan, tidak terletak pada dicatatkan atau tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat-syarat dan rukunnya pernikahan atau perkawinan. Konsekuensi hukum bagi pernikahan yang tidak memiliki surat nikah, anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum perdata yang berkaitan dengan rumah tangga. Tempat penelitian ini berada di desa Bangelan. Ada 10 persen dari 100 penduduk desa di Bangelan melakukan pernikahan sirri dengan berbagai alasan. Dari hasil pernikahan sirri ada keturunan, dan berupaya mendapatkan pengakuan hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian dimulai dengan pemeriksaan data yang dikumpulkan dari data primer (Undang-Undang) dan sekunder (buku dan jurnal ilmiah). Hasil penelitian dianalisis dengan dengan cara analisis kualitatif.