A. A. Sri Indrawati
Unknown Affiliation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENGATURAN HASIL KARYA INTELEKTUAL ATAS LAYANGAN JANGGAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KE DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Putu Ngurah Wisnu Kurniawan; Ida Ayu Sukihana; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.624 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layangan Janggan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Latar belakang karya ilmiah ini adalah belum terdapatnya pengaturan secara nyata yang mengatur mengenai Layangan Janggan sebagai karya ekspresi budaya tradisional. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang dapat memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Layangan Janggan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji melalui pendekatan perundangan-undangan dan analisis konsep hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai Layangan Janggan sebagai ekspresi budaya tradisional dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah upaya perlindungan hukum preventif dan represif.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT DALAM HAL BERALIHNYA BARANG OBJEK SEWA PADA CV. INDAH JAYA KUTA BADUNG Dewa Ayu Putu Andina Novianta; Dewa Gede Rudy; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.787 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa mobil sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa.Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah tanggung jawab penyewa dalam beralihnya objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa dan upaya apakah yang dilakukancdalam beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian tersebut, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penyewa terhadap beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa, untuk mengetahui upaya penyelesaian tentang beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptis analisis. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder, dengan teknik populasi. Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Tanggung jawab pihak penyewa terhadap objek sewa hanya terbatas pada hal kerusakan, kecelakaan, pencurian, dan keterlambatan pengembalian objek sewa, sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa di CV. Indah Jaya. Upaya penyelesaian beralihnya barang objek sewa di CV.Indah Jaya diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, yaitu secara musyawarah mufakat, namun bila tidak ada itikad baik dari pihak penyewa maka CV. Indah Jaya berhak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR DALAM HAL PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DENPASAR A. A. Sagung Istri Pramita Dewi; A. A. Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.392 KB)

Abstract

Population growth coupled with the need to show a very rapid increase. Theseconditions resulted in a need for information, one green open space information. Withthe information needed green space then issued Regulation No. 27 Denpasar 2011 onSpatial Planning in Denpasar that the regulations specified in Article 37 paragraph (1)letter e and in Article 42. The problem that arises is what is the basis for considerationof Denpasar Government sets green open space and how do we ensure people's right toland is designated as green open space. Tackling these problems Spatial Use reliedupon by the Denpasar Government in setting green open space and the Mayor issued aDecree No. Denpasar. 188.45/303/HK/2010 on the Granting Compensation PaymentLand and Building Tax Defined as the land is green open space. In discussing this issuejuridical empirical method is used, as it approaches the issue of legislation in force andthe reality that exists in society and the nature of the descriptive analytical study.