Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Bagi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Studi Di Kantor BPJS Kota Tanjung Balai) Herlina Panjaitan; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1863

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dengan undang-undang dan ditegakkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa keselamatan kesehatan agar anggota memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam bentuk keinginan kesehatan mendasar yang menyenangkan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar tunai atau yang iurannya dibayarkan kepada Pemerintah. Melalui pemberian rencana asuransi kesehatan maka masyarakat akan diberikan kepastian hukum atas kesehatan yang perlu diperoleh melalui masyarakat. BPJS ditugaskan kepada pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI / POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan berbagai badan usaha atau orang pribadi. BPJS sebagai penerbit asuransi kesehatan perlu berada pada posisi untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang maksimal. Kata kunci: Jaminan, Sosial, BPJS, Tanjungbalai.

KOLABORASI KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DAN KEPALA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.70

ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan pemerintahan daerah, karena DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD adalah merupakan implementasi sistem Kolaborasi Kinerja Walikota sebagai Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sederajat, tetapi saling mengendalikan dengan DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungbalai dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak kepada aturan hukum yang berlaku dan berkembang serta melalui pembahasan bahan primer dan sekunder. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yaitu pimpinan, komisi-komisi DPRD dan Panitia musyawarah melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan reses. Dalam implementasinya fungsi legislasi itu adalah merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati/ Walikota sedangkan fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan sehingga terjadi ketidak harmonisan.

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPUD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN BATUBARA) Bahari Bahari; Rahmat Rahmat; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 2. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara. Penelitian ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara). Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Batubara dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh Pengalaman Kerja. Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu. Integritas, Netralitas dan Independensi Integritas, Netralitas dan Independesi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum. Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD), Studi Di Kabupaten Batubara

PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Wirda Eka Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda, apabila dilihat dari segi bahasanya “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari sebuah negara. Oleh karena itu pemerintah secara singkat dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya sebuah negara membutuhkan pemerintah yang kuat dan bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : 1. Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. 2. Apakah yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara berbangsa dan bernegara. Menghadapi masyakat yang beraneka ragam, dinamis dan memiliki persoalan tersendiri dan berbeda-beda maka pemerintah harus membuat standarisasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dalam bidang administrasi kususnya. Begitu kompeksnya masalah yang dialami oleh masyarakat maka pemerintah menciptakan sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang di hadapi masyarakat. Lembaga peradilan merupakan penyalur bagi kehidupan rakyat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa penjelasan dapat kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha. Kata Kunci: Pemerintah, kekuasaan, Hukum Administrasi Negara

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA Muhammad Yogi Maulana Sitompul; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Penodaan agama merupakan perilaku seseorang yang secara langsung atau tulisan menyebarkan kebencian dengan perbuatan yang dirang dan merupakan suatu unsur sara, pengaturan penodaan agama karena perbuatannya dapat menghasut berbagai agama untuk membenci perbedaan dan akan menyebabkan kerusuhan, sehingga perilaku itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana unsur penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan peyidikan tindak pidana penodaan agama? Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai agama perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa penodaan agama merupakan bentuk penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan ujaran kebencian kepada suatu agama tertentu, dalam hal ini suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui tulisan ataupun secara langsung dilakukan harus dapat ditindak agar persoalan penodaan agama ini tidak meluas dan tidak terjadinya kerusuhan yang berlanjut. Kepolisan berperan aktif dalam menangani persoalan ini karena kepolisan merupakan sarana dalam melakukan pencegahan tersebut, fungsi dan peran kepolisan dalam menangani kasus penodaan agama dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang maupun cara-cara yang diperintahkan pimpinan internal kepolisan agar kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena apabila kasus yang menyebar dan membuat para penganut agama bertindak agar memecah belah terjadinya perpecahan di negara indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik, disebutkan bahwa indonesia merupak negara kesatuan yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pengaturan hukum yang dilakukan aparat kepolisan dalam menangani kasus ini ialah dengan cara bagaimana aparat kepolisan bisa menindak sesuai dengan agama yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kata Kunci: kepolisian, pencegahan, penodaan, agama

ANALISIS YURIDIS STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Inggit Savana Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat terkhususnya bagi perempuan dan lai-laki yang melakukan perkawinan, karena perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki dan perempuan yang akan menjadi suammi istri namunn juga menyangkut antara kedua belah pihak keluarga didalamnya. Peraturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan mengenai Perkawinan dan mengenai perkawinan campuran dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Adapun masalah yang diketengahkan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan, anak boleh memilih kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun yang mendandakan anak telah cakap dalam memilih hal tersebut. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Status Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) DALAM PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN Rahmat Rahmat; Emmi Rahmiwita Nasution; Tika Aulia Sitorus
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2623

Pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan maka setiap ada pengurusan e-KTP maupun akta kelahiran serta akta lainnya yang terkait dengan kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil akan lebih cepat dalam pengurusannya. Dimana saja dan kapan saja pejabat terkait yang membubuhkan tanda tangan secara manual tidak lagi dipergunakan dikarenakan memperlambat proses pelayanan kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dari hal tersebut penulis bertujuan dengan adanya tulisan ini dapat menggambarkan proses pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan Elektronik itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri. Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan Normatif, yang didapatkan dari Buku perpustakaan, Peraturan perundang-undangan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjungbalai. Proses Pelaksanaan Dan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri. Tujuan diterapkannya penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu memberikan suatu perlindungan hukum dari tindakan pemalsuan data atau perubahan data secara otomatis. Pertanggung Jawaban Hukum Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Didalam Pembuatan Identitas Kependudukan Tanjung Balai. Dengan tersedianya sistem pencatatan yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat maladministrasi dalam pelayanan publik di Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mewujudkan Administrasi Kependudukan Go Digital, maka sangat penting untuk mengikuti Electronic Signature (TTE) ke berkas kependudukan elektronik yang diterbitkan dengan bantuan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Sumantri Sumantri; Rahmat Rahmat; Ari Dermawan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1710

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting. Panduan ini sangat penting sebagai dasar Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB serta Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk memperkuat pelaksanaan pendampingan keluarga di seluruh Desa/Kelurahan. Adapun menjadi masalah rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan yuridis aplikasi elsimil bagi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, dan bagaimana penerapan aplikasi elsimil bagi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang- undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta media elektronik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yag didalamnya ada penerapan aplikasi elsimil, dan dalam penerapan aplikasi elsimil dijalankan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Kader Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Bidan dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN Deliyaman Giawa; Emiel Salim Siregar; Emmi Rahmiwita Nasution; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i2.3472

Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan cocok dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang belum dieksplorasi, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta untuk pengeksplorasikan laut. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mendapatkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab- kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan serta Perikanan Republik Indonesia Nomor. Keputusan 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan serta Peralatan Penangkapan Ikan dan Penyiapan Penangkapan Ikan Andon di Wilayah Bakat Penangkapan Ikan serta Laut Lepas Negeri Republik Indonesia. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang sangat luas yang garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.

The Implementation of Adat Land Law (Study of Adat Land of Grand Sultan Tanjungbalai) Rahmat Rahmat; Emmi Rahmiwita Nasution; Meirad Arianza Bima
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol 4, No 2 (2024): April-June 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v4i2.24506

This study aims to examine the tactics used by the Tanjungbalai City Land Office to register Sultan Grant land. The study employs a qualitative technique with a descriptive approach, concentrating on the context and persons engaged in the Sultan Grant land registration process at the Tanjungbalai City Land Office. The data highlight various barriers to registering Sultan Grant land. The strategies for registering Sultan Grant land include: first, registering the Sultan Grant and then following the procedure for confirming conversion or recognizing rights; second, for Sultan Grants that have been transferred to another party, registering the land through the former Sultan's state land Grant procedure; and third, for Sultan Grants that are not yet registered, treating the registration as an application

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search