Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The World of Public Administration Journal The World of Financial Administration Journal The World of Business Administration Journal
Iwan Henri Kusnadi
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang Iwan Henri Kusnadi
The World of Public Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v1i1.735

Abstract

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah,maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.Oleh karena itu untuk memperoleh cadangan yang cukup, maka pemerintah membuat satu gerakan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam,bergizi seimbang dan aman yaitu melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009. Sebagai bentuk keberlanjutan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Sumber Daya lokal program tersebut di implementasikan atau diwujudkan melalui kegiatan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang di lakukan melalui upaya pemberdayaan wanita. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang belum maksimal dalam pelaksanaannya,terutama dalam hal karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dan kondisi lingkungan yang belum maksimal serta provider (Desa) yang belum mendukung. In order to realize the fulfillment of the need for food for all people in an area, the availability of food becomes the main target in food policy for the government of a country. Therefore, in order to obtain sufficient reserves, the government has made a move to increase the diversity and quality of community food consumption to be more diverse and balanced nutrition safely through the Acceleration of Diversity Program for Food Consumption (P2KP) Presidential Regulation No. 22 of 2009. As a form of sustainability, the Local Resource-based Food Consumption Diversification (P2KP) Acceleration Program is implemented or realized through the activities of the Sustainable Food Home Area Program (KRPL) which is carried out through efforts to empower women. The results showed that the implementation of the Sustainable Food Houses Area Program in Cinta Mekar Village, Serang panjang District had not been maximized in its implementation, especially in terms of the characteristics and capabilities of the implementing agents and the environmental conditions that were not optimal and the providers (villages) that were less supportive.
Efektifitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi
The World of Public Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v1i2.739

Abstract

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang. Hasil penelitian yang berdasarkan kepada hasil wawancara dan observasi langsung, dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang” ditentukan oleh faktor-faktor Produktivitas, Kualitas, Ketepatan Waktu, Putaran Waktu, Penggunaan Sumber Daya dan biaya diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang belum efektif, karena ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan sarana dan prasarana pelatihan serta penambahan sumber daya fungsional instruktur. The purpose of the authors conducted this study was to examine the effectiveness of competency based training programs in the regional technical implementation units of vocational training centers in Subang Regency. The research result of“ Effectiveness of competency based training programs in the regional technical implementation units of vocational training centers in Subang Regency” district is determined by the factors of productivity, quality, timeliness, cycle time, use od resources and costs is concluded that the effectiveness of competency based training programs in UPTD BLK Subang district has not been effective, because there are some things that need to be improved, namely improvement of training facilities and the addition.
KINERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN Iwan Henri Kusnadi; Ade Suparman
The World of Public Administration Journal Volume 2 Issue 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v2i1.900

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai bagaimana Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada DInas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dan factor-faktor apa saja yang menghambat pencapaian Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya. i Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa 1) Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penggunma jasa RPH dengan memperbaiki prosedur yang ada serta memperbaiki pelayanan pemotongan dan unit pengoahan daging. 2) Rumah Potong Hewan Subang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging sehat yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. 3) Umpan balik terhadap pelayanan kepada berguna jasa Rumah Potong Hewan (RPH) masih kurang memuaskan bagi pengguna jasa. 4) UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang belum dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dikarenakan masih kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah. 5) Kompetensi Pegawai di UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang masih perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang terus berkembang dikarenakan latar belakang pendidikan yang mereka miliki bukan dari dokter hewan. 6) Rumah Potong Hewan (RPH) untuk dapat meningkatkan motivasi kerja anggotanya berupaya memberikan tanggungjawab karena merupakan kesanggupan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 7) Kebutuhan daging yang tidak mampu dipenuhi oleh Rumah Potong Hewan yang dikarenakan adanya penurunan jumlah sapi yang dipotong dari 10 sampai dengan 15 ekor per hari berkurang menjadi hanya 5 sampai dengan 8 ekor saja setiap harinya. This study examines and analyzes the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD in Subang Regency's Livestock and Animal Health Service and what factors hinder the achievement of the Subang Slaughterhouse UPTD Performance at the Subang District Animal Husbandry and Animal Health Service . The research approach used to study the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD at the Subang Regency Animal Husbandry and Animal Health Service is a qualitative approach, which is a research procedure that describes the facts and explains the object of research and digs up the information needed in accordance with reality as it is. The results of the study illustrate that 1) The goal is to provide the best service to the community using RPH services by improving existing procedures and improving slaughtering services and meat processing units. 2) Subang Slaughterhouse is needed for services to the community in the supply of healthy meat in accordance with the developments that occur. 3) Feedback on services to useful slaughterhouse services (RPH) is still unsatisfactory for service users. 4) Subang Animal Husbandry Unit UPTD Subang District Animal Husbandry and Health Office has not been equipped with equipment and equipment in accordance with the standards set by the Ministry of Agriculture due to lack of budget from the Regional Government. 5) Employee Competency in Subang Sub-Province Slaughterhouse (UPH) Subang Animal Husbandry and Animal Health Office still needs to be improved along with the development that continues to grow because their educational background is not from veterinarians. 6) Abattoirs (RPH) to be able to increase the work motivation of members trying to give responsibility because it is a person's ability to complete the work submitted to him properly, on time and dare to take risks on the decisions he takes or the actions he does. 7) Meat needs that cannot be fulfilled by Abattoirs due to a decrease in the number of cattle slaughtered from 10 to 15 per day are reduced to only 5 to 8 per day.
Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Muhammad Rifqi Baihaqi
The World of Public Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v2i2.926

Abstract

Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengefektifkan, mengefisiensikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha yang ingin membuat izin usahanya agar lebih mudah. Diharapkan dengan di terapkannya perizinan melalui Online Single Submission (OSS) akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten suban. Yang menjadi sumber informasi (informan) yaitu penanggung jawab dari pemerintah daerah , dalam hal ini pihak yang terkait adalah pegawai pemerintah daerah (PEMDA) di bagian pemerintahan dan bidang pengembangan sistem informasi Online Single Submission di Dinas Penenaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisa menggunakan teknik triangulasi, kemudian di susun secara sistematis sehingga pada tahap penarikan kesimpulan bersifat intepretatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi sistem online single submission belum berjalan efektif sehingga tujuan dari OSS untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien. In general, local governments have an obligation to provide better services to the community. In the framework of carrying out this matter the regional government has issued a policy that aims to streamline, streamline and bring services to the public. One of the policies is the Republic of Indonesia Presidential Regulation number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The Online Single Submission System (OSS) policy is implemented with the aim of helping business people who want to make their business licenses easier. It is hoped that licensing through the Online Single Submission (OSS) will have a better impact and provide satisfaction for the community. This research uses a qualitative approach. The scope of this research is the one-stop investment and integrated services department in Suban Regency. The source of information (informant) is the person in charge of the regional government, in this case the relevant party is a local government employee (PEMDA) in the government department and in the field of developing an Online Single Submission information system at the One-Stop Investment and Integrated Services Office of Subang Regency. Data collection is done by observation, interview and documentation techniques. The data obtained are then analyzed using triangulation techniques, then arranged systematically so that the conclusions drawn are interpretative. The results showed that the implementation of a single online submission system was not yet effective, so the purpose of the OSS was to improve the quality and bring services closer to the public that had not been effective and efficient.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Nuraida Nuraida; Wahyudin Furqoni
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1080

Abstract

Abstrak Pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan ada 4 hal yang masih harus dibenahi untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif antaralain pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia belum merata. jumlah usaha kecil menengah (UKM) di bidang industri hasil hutan di Kabupaten Subang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang,k epala/ Staff Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepala/ Staff Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Petugas Lapangan dan Pemilik UMKM Olahan KayuLokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Subang locusnya di Kantor UMKM dan Koperasi Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan KS Tubun Subang, Adapun penelitian ini akan direncanakan pada bulan januari 2021 sampai dengan Februari 2021. Berdasarkan pemaparan diatas maka Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang belum optimal, dengan memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan karena Pada Dimensi Sumberdaya, jumlah staff yang dirasa kurang proporsional dengan wilayah kerja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang memiliki keterbatasan anggaran walaupun Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang selalu memeliki ketersediaan perlengakapan kantor. Kata Kunci : Implementasi, Ekonomi Kreatif Abstract Creative economy development to advance publik welfare as mandated in the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia; Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute greatly to gross domestic product (GDP). The Central Statistics Agency (2020) states that there are 4 things that still need to be addressed to increase the potential for the creative economy, including the uneven growth of the creative economy in Indonesia. The number of small and medium enterprises (UKM) in the forest product industry in Subang Regency has increased every year. This study aims to determine the Implementation of Creative Economy Development Policies in Wood Processed MSMEs in Subang Regency. In this study using qualitative methods. The informants in this study were parties related to this research, including the Head of the Micro, Small and Medium Enterprises Division of the Cooperative Office, SME Industry and Trade in Subang Regency, the head / staff of the Management Section of Micro, Small and Medium Enterprises, Head / Staff of the Section for Empowerment and Development of Micro, Small and Medium Enterprises, Field Officers and Owners of Wood Processed UMKM. Based on the explanation above, the implementation of the Creative Economy Development Policy at Timber Processed MSMEs in Subang Regency has not been optimal, taking into account the dimensions of Policy Implementation because in the Resource Dimension, the number of staff is deemed not proportional to the work area, the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade District Subang has budget constraints even though the Office of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Subang Regency always has the availability of office equipment, Keywords: Implementation, Creative Economy
Efektivitas Penyelengaraan Program Pelatihan Kerja Di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Natika Luki; Firdaus Faqihudin
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1228

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat angkatan kerja di Kabupaten Subang yang menjadi pengangguran. Tuntutan dunia kerja akan tenaga terampil mendorong pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja non formal untuk menambah keterampilan dan keahlian mereka. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Subang berperan penting dalam menyediakan lembaga pelatihan kerja. Seiring dengan era otonomi daerah, Kabupaten Subang mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) yang berada di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara lengkap pelaksanaan pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Subang dan Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelatihan kerja yang dilaksanakan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Kata kunci: Efektivitas, Pelatihan, Subang Abstract This research is motivated by the fact that there are still many people in the workforce in Subang Regency who have become a movement. The demands of the world of work to be skilled at encouraging job seekers to take part in non-formal education and work to increase their skills and expertise. In this case, the Subang Regency government plays an important role in providing job training institutions. Along with the era of regional autonomy, Subang Regency established a Technical Implementation Unit for the Office of Job Training Center (UPTD BLK) which is under the supervision of the Manpower and Transmigration Office of Subang Regency.The main purpose of this study is to describe in full the implementation of the training in the Technical Implementation Unit of the Subang Regency Job Training Center and in addition, this study also aims to determine the extent to which the effectiveness of the training is accompanied by supporting and inhibiting factors. Keywords: Effectiveness, Training, Subang
Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Pada Pt.Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Btpn) Kcp Subang Iwan Henri Kusnadi; Lussy Ayu Lisnawati
The World of Financial Administration Journal Volume 2 Issue 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v2i1.911

Abstract

Berdasarkan pengangkatan judul Prosedur Pembukaan Rekening Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ; (1) Bagaimana prosedur pembukaan rekening. (2) Apa saja syarat-syarat pembukaan rekening. (3) Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk membuka rekening di Bank BTPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Prosedur pembukaan rekening dilakukan oleh Calon nasabah datang ke kantor Bank BTPN terdekat dengan membawa kartu identitas diri KTP/SIM dan juga sejumlah uang tunai. ; Calon nasabah menuju customer service dan menyampaikan keperluannya untuk pembukaan rekening baru. ; Customer service memberitahukan informasi produk tersebut serta menjelaskan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembukaan rekening baru. ; Setelah itu calon nasabah diberi lembar aplikasi pembukaan rekening. Kemudian calon nasabah diminta untuk mengisi formulir tersebut sesuai dengan identitas diri.; Setelah selesai mengisi formulir, customer service melakukan proses pengimputan data nasabah dan juga verifikasi data calon nasabah apakah sudah sesuai dengan identitas diri yang digunakan.; Nasabah diminta untuk menunggu beberapa menit untuk proses pembuatan buku rekening dan juga ATM.; Setelah itu pihak customer service memberitahukan kepada nasabah nomor rekening dan juga buku tabungan serta meminta nasabah untuk tanda tangan. ; Kemudian customer service menyerahkan pembukuan pada teller untuk memproses setoran awal nasabah,- ; Setelah selesai pembukuannya, pihak customer service menyerahkan buku tabungan serta memberitahukan setoran awal yang sudah masuk pada rekening nasabah dan juga penyerahan ATM atas rekening yang bersangkutan. ; Transaksi selesai. Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah secara langsung maupun tidak langsung oleh nasabah meliputi ; bunga yang menguntungkan, Keringanan biaya karna tidak dipungut biaya admin maupun keringanan syarat dan ketentuan dalam pembuatannya, Kemudahan transfer dana, Mudah dalam pengambilan gaji pensiunan, Serta fasilitas pembayaran berbagai tagihan. Semua itu untuk kemudahan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi sesuai kebutuhannya. Sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan calon nasabah harus melangkapi syarat-syarat dan ketentuan pada Bank BTPN. Based on the appointment of the title of Account Opening Procedure At PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, hence can be taken problem statement as follows; (1) How is the account opening procedure. (2) What are the account opening conditions. (3) How to attract people to open an account at Bank BTPN. The result of the research shows that, the account opening procedure is done by the prospective customer coming to the nearest Bank BTPN office by bringing ID card / driver's license and also some cash. ; Prospective customers go to customer service and submit the need for opening a new account. ; Customer service informs the product information and explains the terms and conditions that must be fulfilled by the customer in opening a new account. ; After that the prospective customer is given a sheet of account opening application. Then the prospective customer is required to fill the form in accordance with the identity of self; After completing the form, customer service perform the process of data pengimputan customers and also verification of prospective customer data whether it is in accordance with the identity of the self used; The Customer is required to wait several minutes for the account book-making process as well as the ATM; After that the customer service tells the customer account number and also the passbook and asks the customer for the signature. ; Then customer service submit bookkeeping to teller to process customer initial deposit, -; After completion of the bookkeeping, the customer service submit a passbook and notify the initial deposit that has been entered in the customer account and also the delivery of ATM on the account concerned. ; Transaction completed. Benefits that can be felt by customers directly or indirectly by customers include; lucrative interest, relief fees are not free of admin fees and relief terms and conditions in the making, Ease of funds transfer, Easy in taking salary pensioners, and facilities payment of various bills. All that for the convenience of customers in performing various transactions as needed. Before opening the account the prospective customer ,ust complete the terms and conditions on the Bank BTPN.
Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Anggia Hermawati; Taharuddin Taharuddin
The World of Financial Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v2i2.935

Abstract

Zakat merupakan salah satu kewajiban ummat muslim meninjau pada rukun Islam yang ke-4, dimana ummat Islam mengeluarkan, menyisihkan dan membayarkan sebagian harta atau penghasilannya kepada orang lain yang membutuhkan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah prosedur pengumpulan dana zakat. Penulis menggunakan metode deskriptif dan analitik. Dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data, dengan mencatat dan mencocokkan prosedural dengan fakta lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dana zakat merupakan peranan penting untuk kemudian dapat di distribusikan dengan amanah kepada golongan-golongan yang wajib menerima zakat. Zakat is one of the obligations of the Muslim ummah to review the fourth pillar of Islam, where the Muslim community issues, sets aside and pays part of their assets or income to others in need. The main problem in this research is the procedure for collecting zakat funds. The author uses descriptive and analytic methods. With interviews, observation, and documentation as data collection techniques, by recording and matching procedural facts with the field. The conclusion in this study is that the collection of zakat funds is an important role in that it can then be distributed in a trustworthy manner to groups who are obliged to receive zakat.
Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Siti Nissa Agustina; Taharuddin Taharuddin
The World of Financial Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v3i1.1069

Abstract

Abstrak Kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat memberikan warna baru bagi BAZNAS Kabupaten Subang dalam mensosialisasikan peran dan fungsi ZIS, dengan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki dalam berzakat, namun hal ini menjadikan BAZNAS Kabupaten Subang untuk menentukan kebijakan dalam upaya peningkatan kesadaran zakat masyarakat, yang dapat memberi dampak positif pada meningkatnya jumlah muzakki yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Subang. Dengan bertemakan “Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki”. Maka tulisan ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan. Pertama, apa saja rencana strategis BAZNAS Kabupaten Subang dalam meningkatkan jumlah muzakki. Kedua, apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Subang. Ketiga, bagaimana langkah-langkah BAZNAS Kabupaten Subang dalam meningkatkan jumlah muzakki. Kata Kunci : Peran BAZNAS Meningkatkan Jumlah Muzakki Abstract The presence of the Law on Zakat Management provides a new color for BAZNAS Subang Regency in socializing the role and function of ZIS, with this socialization it is expected to increase awareness of muzakki in tithing, but this makes BAZNAS Subang Regency to determine policies in an effort to increase public zakat awareness, which can have a positive impact on increasing the number of muzakki owned by BAZNAS Subang Regency. With the theme "The Role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Subang Regency in Increasing the Number of Muzakki". So this paper aims to answer three problems. First, what are the strategic plans of BAZNAS Subang Regency in increasing the number of muzakki. Second, what are the work programs of BAZNAS in Subang Regency. Third, how are the steps of BAZNAS in Subang Regency in increasing the number of muzakki. Keywords: The Role of BAZNAS in Increasing the Number of Muzakki
BUDAYA ORGANISASI DALAM PELAYANAN WISATAWAN MENGHADAPI ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) PADA PT. SARI ATER HOTEL & RESORT Iwan Henri Kusnadi; Ade Suparman; Ine Mariene
The World of Business Administration Journal Volume 2 Issue 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wbaj.v2i1.912

Abstract

Perusahaan tanpa sumber daya manusia yang baik dalam strategi serta operasional tidak akan mampu mencapai tujuan perusahaan. Berhasil atau gagalnya tujuan perusahaan tidak terlepas dari bagaimana kinerja karyawanya. Organisasi dituntut mempertahankan karyawannya agar menghasilkan kinerja yang baik serta karyawan dapat mendedikasikan diri kepada organisasi di mana karyawan bekerja. Permasalahan kinerja karyawan masih menjadi permasalahan serius bagi banyak perusahaan baik dalam bidang manufaktur ataupun j asa. Salah satu perusahaan yang mengalami masalah kinerja yaitu PT. Sari Ater Hotel dan Resort Subang. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Sari Ater Hotel dan Resort Subang untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan kerja dan melakukan coaching kepada karyawannya. Companies without human resources that are good in strategy and operations will not be able to achieve company goals. Success or failure of company goals is inseparable from how their employees perform. The organization is required to retain its employees to produce good performance and employees so that they dedicate themselves to the organization in the workplace. Employee performance issues are still a serious problem for many companies, both in manufacturing and services. One of the companies that experiences performance problems is PT. Sari Ater Hotel and Resort Subang. The efforts have been made by PT. Sari Ater Hotel and Resort Subang to organization of culture; it is by increasing the workability and coaching to its employees.
Co-Authors Anggia Hermawati Dyera Octa Alsonia Firdaus Faqihudin Ine Mariene Luki Natika Lussy Ayu Lisnawati Muhammad Rifqi Baihaqi Natika Luki Nuraida Nuraida Siti Nissa Agustina Suparman, Ade Taharuddin Taharuddin Wahyudin Furqoni