Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SAAT PANDEMI COVID-19 SESUAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mhd Yadi Harahap; Hafsah Hafsah; Aula Mashuri Siregar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2059

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini disebut penelitian kualitatif apabila jenis dan data analisis data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Kemudian penelitina ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu peneitian non doctrinal yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam sebuah penelitian.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak berkebutuhan khusus di Kota medan khususnya berkenaan dengan pendidikan, rehabilitas, serta bantuan sosial masih belum tersentuh walaupun provinsi Sumatera Utara telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di kota medan sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.

Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak Mhd Yadi Harahap; Ramadhan Syahmedi; Muhammad Safii Sitepu
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2436

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman konskuensi yang timbul akibat tidak kemampuan pembayaran disebabkan oleh kasus talaq sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, untuk bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama terkait kasus yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan pembayaran Akibat Talak sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan nondoktrinal research, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach), teknik pengumpulan datanya dengan meneliti sampel berkas putusan perkara cerai talak seperti Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, Hasil penelitian ini yaitu tidak boleh mengikrarkan talak didepan pengadilan jika tidak sanggup membayar, uang panjar yang dibaya akan hangus jika proses perkara terhenti, penetapan pembayaran Akibat Talak bagi pemohon ini memiliki regulasi yang jelas, memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencukupkan jumlah Akibat Talak yang sudah ditetapkan juga agar terlindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diharapkan oleh UU Nomor 23 tahun 2004, majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan sebagai Hakim hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai memberikan putusan.

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK MELALUI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam) Dhiauddin Tanjung; Mhd Yadi Harahap; Fadlan Fuadi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2060

Berdasarkan pertimbangan yang mengandung kepentingan (mashlahah) dan norma hukum yang berlangsung di masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Kenyataan menunjukkan bahwa ada dua kasus hak asuh anak yang jatuh pada suami (ayah) meskipun anak tersebut belum mumayyiz setelah perceraian yang disebabkan oleh kematian dan perceraian (thalaq). Hak asuh anak jatuh kepada ayah dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Selanjutnya hak asuh anak juga jatuh ke tangan ayah dalam Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Penelitian ini berfokus pada empat rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana gambaran umum Pengadilan Agama Medan dalam hal sengketa pengasuhan anak; Kedua, bagaimana pengaturan pengasuhan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam; Ketiga, bagaimana implementasi putusan Pengadilan Agama Medan terhadap sengketa hak asuh anak; Keempat, apa dasar pertimbangan hukum pengasuhan anak yang diberikan kepada selain ibu? Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada selain ibu yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Medan Tahun 2019 relevan dengan pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun terkesan Bertentangan dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam

Fulfillment of The Rights and Obligations of The Prisoner's Husband at Class III Correctional Institutions Gunung Tua (Implementation of Marriage Law No.16 of 2019 Amendment to Law No. 1 Of 1974) Mhd Yadi Harahap; Hafsah Hafsah; Tarmizi Amin Harahap
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1735

This research uses qualitative research or field research. Data was collected through interviews, observation, and documentation of the fulfillment of the obligations of husbands who are prisoners to their wives and children. Then it will be analyzed using descriptive analysis techniques, which is a method that describes and interprets data that has been collected in an inductive mindset. The results show that 50% of husbands who are prisoners cannot provide a living for their wives and children, and wives prefer to end their marriages. Meanwhile, another 50% choose to maintain the marriage, because the wife of the inmate can still earn a living with the results of the business she manages. Fulfillment of income is also obtained from the family, both the wife's family and the husband's family.

Pernikahan dibawah Umur pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal Zainul Fuad; Mhd Yadi Harahap; Aswar Habibi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1738

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebiasaan pernikahan dibawah umur dikecamatan Lingga bayu Mandailing Natal. Pristiwa tersebut pelaku Etnis/suku Jawa. Penelitian ini juga menganalisis konsep hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam karena itu tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri yang dikaitkan terhadap konsistensi pelaku pernikahan dibawah umur dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka berumah tangga. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Subyek penelitiannya merupakan pelaku pernikahan dibawah umur yang bersuku jawa di Kecamatan Lingga Bayu. Tekhnik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan yang dilakukan peniliti bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur didominasi oleh masyarakat suku Jawa. Hak dan Kewajiban dalam KHI disimpulkan bahwa dalam pandangan umum hanya dapat diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam dan yang berpendidikan, namun tidak dari kalangan masyarakat awam yakni yang melakukan pernikahan dibawah umur. KHI telah menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri Kepemimpinan atau kendali rumah tangga ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami dalam ajaran dan kendali yang benar.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OBJEK SURAT BERHARGA STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL (ANALISIS YURIDIS-NORMATIF DAN TEORI KEADILAN) Azrim Karim; Mhd Yadi Harahap; Pagar Pagar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3607

Penelitian ini mempunyai pokok bahasan yakni dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. kemudian terkait mutan teori keadilan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan Hambatan-hambatan apa yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Jenis penelitiannya yaitu penelitian doktrinal atau dikenal dalam penelitian hukum sebagai penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case sapproach) dan pendekatan undang-undang (statute sapproach). Adapun analisis yang digunakan kombinasi model analisis aspektual dan model analisis sistemik putusan dengan metode berfikir deduktif yaitu berasal dari situasi-situasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, merujuk terhadap ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta baik aktiva-pasiva ataupun barang yang sedang dibebankan hak tanggungan (jaminan). Majelis hakim menggunakan dasar dalam putusannya berupa undang-undang sebagai acuan utama dan memberikan porsi seimbang 50% untuk istri dan 50% untuk suami berdasarkan keadilan kumulatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembagian harta bersama objek surat berharga di pengadilan negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, namun yang menjadi hambatan hakim yakni tidak terakomodirnya objek surat berharga berupa saham secara mutlak, disebabkan harus melalui mekanisme perusahaan yakni dengan pengadaan RUPS agar seluruhnya terakomodir dapat dilakukan pembagian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan Kamaludin Kamaludin; Mhd Yadi Harahap
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Indonesia is a developing country. as a developing country, Indonesia takes advantage of state revenue from Customs and Excise. Customs and Excise is held responsible by the Directorate General of Customs. One of the things he is responsible for is cigarettes. Even though the cigarette customs and excise authority has been held, The legal permits marked still not acquired by the cigarette companies with excise stamps by customs in the city of Medan, which these companies have committed violations. This study aims to examine how cigarettes are regulated in the city of Medan where there are no excise stamps, As well as law enforcement actions against traffickers of illicit cigarettes in the city of Medan who do not utilize excise stamps, do so with used excise stamps, do so with false excise stamps, or both. In this study, the normative legal research methodology was used. A conceptual approach is the method used. Interviews were employed in this research as a lawful material collecting method. Primary, secondary, and tertiary data were employed in this investigation. The gathered data is subsequently subjected to a methodical analysis. This investigation discovered that cigarettes produced from chopped tobacco and rolled with paper are those that are sold without excise stamps and are classified as illicit cigarettes, as stated in Law Number 39 of 2007 about modifications to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. article 4 paragraph letter (c). Keyword: Customs; Ilegal; Circulation of Cigarettes.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search