Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Kertha Semaya Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Proceeding International Seminar of Islamic Studies
Hafsah Hafsah
UIN Sumatera Utara
Religion Arts Astronomy Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Perlindungan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan Hafsah Hafsah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4447

Abstract

The Study of the Protection of Educational Rights and Protection of Children Religion in Muslim Families in Medan. This article insists that child protection is a mandate. Abandoning children is included as unjust deeds in terms of Islamic law and Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. This study aims to describe how parents in Muslim families provide the education right and religious education for their children. Based on the steps of empirical legal research, the writer found that the majority (50%) of Muslim families implemented the protection of the education rights and religious education well, while 30% of them applied less protection and the remaining of 20% did not protect well.DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4447
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SAAT PANDEMI COVID-19 SESUAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mhd Yadi Harahap; Hafsah Hafsah; Aula Mashuri Siregar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2059

Abstract

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini disebut penelitian kualitatif apabila jenis dan data analisis  data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Kemudian penelitina ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu peneitian non doctrinal yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam sebuah penelitian.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak berkebutuhan khusus di Kota medan khususnya berkenaan dengan pendidikan, rehabilitas, serta bantuan sosial masih belum tersentuh walaupun provinsi Sumatera Utara telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di kota medan sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.
Fulfillment of The Rights and Obligations of The Prisoner's Husband at Class III Correctional Institutions Gunung Tua (Implementation of Marriage Law No.16 of 2019 Amendment to Law No. 1 Of 1974) Mhd Yadi Harahap; Hafsah Hafsah; Tarmizi Amin Harahap
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1735

Abstract

This research uses qualitative research or field research. Data was collected through interviews, observation, and documentation of the fulfillment of the obligations of husbands who are prisoners to their wives and children. Then it will be analyzed using descriptive analysis techniques, which is a method that describes and interprets data that has been collected in an inductive mindset. The results show that 50% of husbands who are prisoners cannot provide a living for their wives and children, and wives prefer to end their marriages. Meanwhile, another 50% choose to maintain the marriage, because the wife of the inmate can still earn a living with the results of the business she manages. Fulfillment of income is also obtained from the family, both the wife's family and the husband's family.
Provisions Of Murabahah Law With Bai' Bistaman Ajil (BBA) According To MUI Fatwa NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Murabahah And Its Implementation In BTPN Syari'ah Cab. Nibung Bay, Tanjung Balai Sri Sudiarti; Hafsah Hafsah; Dina Fatma Sucitra Manullang
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.946 KB) | DOI: 10.30596/dll.v7i1.8472

Abstract

This study about how the implementation of Murabahah financing with the Bai' Bistaman 'Ajil contract at BTPN Syariah Cab. Teluk Nibung, Tanjung Balai City. The DSN-MUI Fatwa has regulated the financing in the MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Regarding Murabaha. This research is using qualitative research or field research (Field Research) with a legal and conceptual approach. The data sources are primary and secondary data, data collection techniques are observation, interviews and documentation and analyze data using triangulation of sources, techniques and time. The results of the study are basically the law of murabahah financing and the bai' bistaman ajil contract is permissible. Islam has also regulated murabahah and bai' bistaman 'ajil in detail where in its application there are provisions and terms and pillars which have also been regulated in the MUI Fatwa. However, when one of the conditions and pillars is not fulfilled, it can damage the contract and change the law. Murabahah financing with BBA contract provided by BTPN Syariah Cab. Teluk Nibung in its application does not meet the financing provisions that have been regulated in the MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS Fachri Rinaldy; Hasan Matsum; Hafsah Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3516

Abstract

Kondisi kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang menyulitkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan  Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai maslahat dan mafsadat (3) Dalam tinjauan Maqâṣid asy-Syarî’ah tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (hifz an-nafs) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah, karena menimbang antara dua kemudharatan.  (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan naprapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapkan pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.
PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG HUKUM BERMAIN TIKTOK BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Dewi Indriani; Faisar Ananda; Hafsah Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3183

Abstract

Penelitian ini merupakah penelitian hukum normative dan untuk menambah pembahasan pada penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa ulama kontemporer yang berkompeten dibidangnya dan penulis juga melakukan observasi langsung di media sosial TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang hukum perempuan muslimah bermain TikTok, analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, perubahan atas undang-undang no 10 Tahun 2008 Tentang Infformasi dan Transaksi Elektronik.  Sebagai kesimpulan dari penelitian ini: Pendapat Ulama Kontemporer tentang konten TikTok dapat disimpulkan jika ada dua kategori konten TikTok yakni yang di perbolehkan dan di haramkan. Yang di perbolehkan ialah konten dakwah dan konten edukasi informasi. Sepanjang konten-konten tersebut tidak melanggar syariat Islam maka di perbolehkan. Selanjutnya konten di haramkan ialah konten yang bermuatan dance serta konten dengan filter yang terlihat seperti mengingkari ciptaan Allah. Hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama kontemporer ditegaskan dengan penggunaan konten. Apabila konten TikTok yang dimainkan merupakan konten yang bernuansa islam maka di perbolehkan dan di dukung untuk tetap berkreasi agar menjadi panutan muslimah lainnya. Namun jika konten TikTok yang mainkan melanggar ketentuan Islam, jelas hukum nya haram.
WAQF BOARD AS NAZHIR: WAQF LAND MANAGEMENT IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS (WAKAF LEGAL STUDY NO. 41 OF 2004) Faisal Khalid; Hafsah Hafsah; Mhd Yadi Harahap
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study focuses on the implementation of Waqf land management in Ar-Raudlatul Hasanah Islamic boarding schools under Waqf Law No. 41 of 2004. According to statistics from the Ministry of Religious Affairs, Waqf's potential is huge, so study it, but the problem lies in the professionalism of management and management. Nazir's presence is embarrassing, but the Four Mindset is not weakened as a condition. This study uses legal empirical methodology addressed through a field approach in the form of case studies. The data obtained illustrate the positioning of waqf institutions in Islamic boarding schools like Nazir, how waqf governments manage and develop waqf assets, and the problems and challenges facing institutions. face to face. gain. As a further consideration, it should be noted that the form of management of waqf assets as stipulated in Law No. 41 of the Republic of Indonesia of 2004 may be the legal basis for the adjustment and use of waqf assets for livelihood needs. Nationality is very important. The Waqf Regulator continues to pay close attention to Waqf's administration, licensing, and fundraising activities, and staff training. Therefore, waqf training should be developed at the same time as waqf training. 
METODE FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PENETAPAN STATUS HUKUM GAME PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUND (PUBG) Alwy Akbar; Muhammad Syukri Albani Nasution; Hafsah Hafsah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p06

Abstract

Penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis metode fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh dalam penetapan hukum Game PUBG. Game PUBG merupakan permainan online yang banyak diminati masyarakat, namun hal ini banyak menimbulkan dampak negatif pada penggunanya. MPU Aceh selaku lembaga yang memiliki otoritas terbesar dalam pembangunan syariat Islam Aceh mengatasi masalah tersebut dengan mengharamkan game PUBG. Oleh karena itu, fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh MPU Aceh dalam mengharamkan game PUBG serta prosedur yang dilakukan oleh MPU Aceh dalam menetapkan fatwa haram game PUBG. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan filosofis.
Co-Authors Alwy Akbar Aula Mashuri Siregar Dewi Indriani Dina Fatma Sucitra Manullang Fachri Rinaldy Faisal Khalid Faisar Ananda Hasan Matsum Mhd Yadi Harahap Mhd Yadi Harahap Muhammad Syukri Albani Nasution Sri Sudiarti Tarmizi Amin Harahap