Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JUMAHA

PERAN DESA ADAT DALUNG DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG Luh Ratna Tilatama Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.487 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2594

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini mengambil tema yaitu Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga terbentuknya masyarakat dengan gaya hidup yang berbagai macam, mulai dengan gaya hidup sederhana dan modern. Adanya tempat-tempat wisata yang memungkinkan terjadinya praktek prostitusi terselubung. Karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana Peran Desa Adat Dan Faktor-faktor yang ada dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung.
PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARANGASEM (STUDY KASUS DESA ADAT DUDA, KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM) Luh Eragustini; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.683 KB)

Abstract

Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilinial dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Dalam penelitian ini membahas “pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah serta akibat hukum yang timbul dari pembagian warisan tersebut” Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memaparkan bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan hak waris tersebut bisa diberikan kepada anak perempuan melalui sistem hibah atau hadiah perkawinan yang disebut dengan jiwa dana, tetadan atau bebaktan. Dengan ketentuan harus disetujui oleh seluruh ahli waris atau seluruh pihak keluarga. akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum turunnya hak atas tanah serta mendapatkan kekuatan hukum melalui PPAT.
SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19 Fauzen Afandi; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.133 KB)

Abstract

Penyakit Coronavirus atau covid-19 merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Dalam jangka waktu beberapa tahun jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat disebabkan oleh penyakit ini. Penyakit ini menjadi masalah yang serius diseluruh dunia, dan jumlah kasusnya meningkat setiap hari.Menyerang orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dianggap pandemi global. Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga dari berbagai macam stigma dimasyarakat banyak beredar.sehingga pengaturan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksin menuai banyak pro dan kontra. Peneliti selanjutnya diharapakan untuk bisa mengetahui sanksi pidana dan perlindungan terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid, sehingga bisa mengetahui hak dan kewajiban mengenai vaksinasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara ilmiah, yaitu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu permasalahan dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang dalam untuk kemudian memecahkan masalah yang timbul.dikarenakan banyaknya pro dan kontra dimasyarakat dan juga pengaturan sanksi yang dinilai belum jelas oleh pemerintah yang memunculkan keraguan dimasyarakat luas.
Tinjauan Yuridis Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Paskalis Madur; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah membawa dampak buruk terhadap kondisi keuangan Negara, sehingga mempersulit pembangunan ekonomi bangsa, juga dapat menimbulkan distorsi (kekacauan) dalam sektor publik terkait pengalihan investasi publik dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dimana Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang-Undangan (law in books), menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan Hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif, penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan dan peraktek Norma Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sangat cocok dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, karena sejatinya penerapan Restorative Justice mengacu kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran para pelaku kejahatan. Penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana korupsi memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.
PENERAPAN SANKSI ADAT PADA LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI Luh Indri Prasetyarini; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Customary sanctions are an attempt to neutralize violations that occur as a result of customary violations. To determine the application of customary sanctions to exogamous marriages, it can be seen from the regulation of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages and also to see the mechanism for the application of customary sanctions which is seen from the planned implementation based on the reference of norms to achieve its goals. In addition, the application of customary sanctions is inseparable from the factors that influence it, both supporting factors and inhibiting factors. The type of research used is empirical legal research, namely research that conducts observations or case studies in the form of community legal behavior in this case in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of approach used is a factual approach and a sociological approach that looks at the symptoms and reality of the application of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The legal materials in this study were collected through observation and interviews with the relevant informants.