Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DEMOCRACY PRINCIPLE IN ISLAMIC BANKING POLICIES THROUGH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA) IN INDONESIA Yusup Hidayat; Fokky Fuad; Maslihati Nurhidayati
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.1996

Abstract: The enactment of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (FSA) made the regulation and supervision of financial institutions both banks and nonbank be integrated, including the regulation and supervision of sharia financial institutions in which there is sharia Islamic Banking. One of the principles of Islamic banking, as stated in Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is the Principle of Economic Democracy. In the implementation of the principle of economic democracy that the FSA has a significant role in pushing the Islamic banking institution to utilize its resources to promote the local economy, especially groups of people whose economic access is still minimal. In 2014, the FSA issued Regulation No. 19 in relation to inclusive finance. In these regulations, the FSA encourages banking institutions to provide banking services to people who have been marginalized through the branchless bank program. This POJK applies to both conventional banking and Islamic banking. Some conventional banks have been undertaking this program with a wide range of dynamics. Some Islamic banks have been also undertaking it, while others are still at the preparation stage. This paper will analyze the regulations issued by the FSA in order to encourage Islamic banking institutions in actualizing the principle of economic democracy, especially in relation to inclusive finance program. The research method used in this article is normative juridical with the support of primary source through the FSA.Abstrak: Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan baik Bank maupun Nonbank menjadi terintegrasi, termasuk pengaturan dan pengawasan Lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat Perbankan Syariah. Salah satu asas Perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Asas Demokrasi Ekonomi. Dalam implementasi asas demokrasi ekonomi tersebut OJK memiliki peran signifikan dalam mendorong lembaga perbankan syariah untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memajukan ekonomi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang secara akses ekonomi masih minim. Pada tahun 2014 OJK mengeluarkan Peraturan OJK No 19 terkait dengan keuangan Inkusif. Dalam peraturan tersebut OJK mendorong lembaga perbankan untuk memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat yang selama ini termarginalkan melalui program Laku Pandai. POJK ini berlaku baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Beberapa bank konvensional sudah meakukan program ini dengan berbagai macam dinamikanya. Sementara itu bank syariah juga sebagian ada yang sudah menjalankan sementara yang lain masih pada tahap persiapan. Tulisan ini akan menganalisis peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong lembaga perbankan syariah dalam mewujudkan asas demokrasi ekonomi terutama terkait dengan program keuangan inklusif. Metode penelitian pada penelitian adalah yuridis normatif dengan dukungan data-data primer melalui pihak OJK.Keywords: Banking service, economic, financial, democracy.

Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Suartini Suartini; Yusup Hidayat
JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol 7, No 2 (2022): Juli 2022 (Edisi Khusus MBKM)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/sh.v7i2.1021

AbstrakKementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mencanangkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dengan delapan kegiatan. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar dapat menyiapkan lulusan dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja serta menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan pribadi yang unggul dan memiliki kompetensi praktis untuk kebutuhan dunia kerja. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara valid tentang persepsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Alazhar Indonesia terhadap program merdeka belajar kampus merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil data sampel sebanyak mahasiswa 466 dari jumlah seluruh populasi sebanyak 669 mahasiswa aktif . Hasil penelitian ini menunjukan persepsi mahasiswa tentang program MBKM adalah minimnya informasi dan pengetahuan terhadap program MBKM namun persepsi terhadap seluruh kegiatan MBKM mahasiswa beranggapan bahwa kegaiatan tersebut adalah kegiatan yang positif dalam rangka memenuhi kebutuhan lulusan dimasa mendatang yang sesuai dengan kebutuhan industri kerja.Keywords – Persepsi, MBKM, FH UAI

Peningkatan Kualitas Mengajar Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Melalui Pelatihan Experiental Learning dan Pembaruan Kurikulum MBKM Muhammad Khutub; Yusup Hidayat
JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/sh.v7i3.1019

The MBKM program initiated by the Ministry of Education and Culture in the past year has had an impact on the teaching and learning process of lecturers at the Faculty of Law at UAI. The existence of the MBKM program makes the Faculty of Law in collaboration with Vrije University hold Experiential Learning training for all permanent and non-permanent lecturers, as an effort to improve the quality of lecturer learning. This study uses a descriptive-qualitative method and a questionnaire-based Spearman's Coefficient with 20 permanent and non-permanent lecturers as respondents in the Faculty of Law UAI. FH UAI also realizes that MBKM and Experiential Learning are expected to have a significant impact on the quality of the profile of graduates as candidates for superior and useful human resources in society and the world of work, of course, it takes time and a process that is not simple to implement and achieve results. optimal. The implementation of MBKM and Experiential Learning still leaves several problems that become challenges for teachers in particular and need to be faced together with related parties both within Al-Azhar University Indonesia, government agencies and relevant partners.Keywords – Lecturer, Experiental learning training, MBKM, Fakultas hukum UAI.

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Aria Yuditia; Yusup Hidayat; Suparji Achmad
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.796

Abstrak- Jaminan sosial sudah merupakan tujuan dari setiap negara dalammemberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal ini dibuktikan denganpertemuan Konferensi Perburuhan Internasional ILO ke 89 pada bulan juni 2001.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana KonsistensiPelaksanaan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS)? Kedua, bagaimana Status Bentuk Badan Hukum PublikPenyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Tata Kelola Jaminan Sosial NasionalKesehatan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori NegaraKesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianhukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: pertama, adanya ketidakkonsistenan dalam Peraturan Jaminan kesehatan ini terjadi inkonsistensipengaturan antara pasal review 14 Perpres 82 Tahun 2018 pasal 5 Perpres Nomor82 Tahun 2018 dan bertentangan dengan ketentuan KUP Pasal 2 ayat (1) sertabertentangan dengan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yangdiperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerkawinan. Kedua, bentuk status badan hukum BPJS adalah badan hukumpublik. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS, Jaminan Sosial Nasional.

TINJAUAN YURIDIS HUKUM PKWT TERHADAP KONTRAK KERJA PTT PTSL KANWIL BPN DKI JAKARTA 2019 Ririn Widiyastuti; Yusup Hidayat; Arina Syechbubakar
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1266

AbstrakDalam rangka mencapai target PTSL 2019, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI merekrut PTT untuk menjadi Tenaga Pembantu Administrtif PTSL di DKI. Selama satu tahun kontrak, peneliti melihat ada hal- hal yang tidak sesuai antara isi kontrak kerja dengan yang terjadi dilapangan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kontrak Kerja PTT PTSL Kanwil DKI Jakarta 2019 ditinjau dari Hukum PKWT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis peraturan perundang- undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan PTSL dan PTT. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang didapatkan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara detail dan teliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Kontrak kerja PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 telah memenuhi semua persyaratan secara hukum PKWT. Kedua, Perlindungan hukum terhadap PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 masih sangat lemah. Kata Kunci : Kontrak Kerja, PTT PTSL, Hukum PKWT AbstractIn order to achieve the 2019 Complete systematic land registration (PTSL) target, the Regional Office of the DKI Province National Land Agency recruited PTTs to become Complete systematic land registration (PTSL) Administrative Assistants in DKI. During the one year contract, the researcher saw that there were things that did not match the contents of the work contract with what was happening in the field so that the researcher was interested in examining the 2019 DKI Jakarta Regional Office PTT Complete systematic land registration (PTSL) Work Contract in terms of the Particular Time Working Agreement (PKWT) Law. This study uses a normative legal research method by analyzing legislation and other legal sources related to the implementation of Complete systematic land registration (PTSL) and PTT. All data used in this study are secondary data or data obtained by tracing legal materials in detail and thoroughly. The conclusions of this study are: The First, the PTT Complete systematic land registration(PTSL) work contract for the 2019 DKI Jakarta BPN Regional Office has fulfilled all the legal requirements of the Particular Time Working Agreement (PKWT). The second, legal protection for PTT Complete systematic land registration (PTSL) Regional Office of DKI Jakarta BPN 2019 is still very weak.Keyword : Working Agreement, PTT PTSL, law of the Particular Time Working Agreement (PKWT)

SISTEM URBUN/UANG MUKA/DOWN PAYMENT PADA AKAD JUAL BELI SYARIAH Prasintho Fridholin Sunandito; Yusup Hidayat
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.792

Abstrak- Banyak peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan ekonomi,begitupun sebaliknya. Hal menarik adalah permasalahan yang umum terjadi dimasyarakat, yaitu Murabahah bil ‘Urbun atau yang disebut dengan jual belidengan sistem uang muka/downpayment. Kebiasaan yang terjadi dimasyarakatadalah pihak pertama selaku pemilik barang atapun penggarap jasa bisa atauberkehendak mempraktikkan sistem uang muka, maka mereka akan memintauang terlebih dahulu, ataupun meminta sebagian dari pembayaran yang harusdilakukan di awal waktu kepada pihak kedua selaku pembeli ataupun pemesan.Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, Bagaimana pandanganhukum ekonomi Islam terhadap murabahah/jual beli dengan system uang muka?Kedua, Apakah akad jual beli dengan system uang muka (Murabahah bil ‘urbun)di Bank Syariah sudah sesuai dengan ekonomi syariah? Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa hukum praktik murabahah bil‘urbun atau dengan kata lain jual beli dengan sistem uang muka diperbolehkansecara dalil yakni Al-Qur’an serta Al-Hadits Kata Kunci: Sistem Urbun, Akad Jual-Beli, Ekonomi Syariah.

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANIDIRI SEBUAH ANALISIS KEADILAN HUKUM Syahruddin Siregar; Yusup Hidayat; Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.789

Abstrak- Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah pembiayaanmusyarakah adalah yang paling khas dan menjadi daya tarik dari pembiayaansyariah. Karena akad pembiayaan ini menonjolkan kerjasama dan keadilan dalammelakukan usaha bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Pertama, bagaimanakah pembiayaan musyarakah dan konsep bagi hasilnya pada BankSyariah Mandiri? Kedua, apakah nilai keadilan sudah dirasakan sebagai bagian darikerjasama pembiayaan musyarakah sudah memenuhi rasa keadilan? Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode hukum normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalahPertama, Kedudukan hukum pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiriadalah merupakan hubungan yang dilakukan antar syarik/mitra, yaitu antaranasabah dan bank untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usahatertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian diantara pemilik dana/modalberdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kedua,Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di di Bank Syariah Mandiri dapat dinilaitelah memenuhi prinsip keadilan. Kata Kunci: Keadilan, Musyarakah, Bank Syariah Mandiri

Dampak Perpajakan Penerapan Struktur Kontrak Terpisah pada Proyek Engineering, Procurement, and Construction di Indonesia Velix Setiawan Sirait; Suparji Suparji; Yusup Hidayat
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1359

The implementation of split contract in Engineering, Procurement, and Construction (EPC) projects aims to distinguish between onshore contract or and offshore contract. Split contracts are divided into onshore contracts/domestic work contracts and offshore contracts/foreign work contracts. The application of a split contract structure in EPC projects has fundamental differences compared to the implementation of a single EPC project contract. The fundamental differences are related to taxation and exchange rate risks arising from the execution of the EPC contract itself. The implementation of a split contract structure in EPC projects in Indonesia is expected to be beneficial from the perspective of tax efficiency. The tax efficiency referred to is that onshore contractors performing work in Indonesia do not have to bear taxes on work carried out abroad. This is because the tax liability for offshore work will be borne by the employer. By taking advantage of import tax exemption rules, project owners gain tax efficiency. Split contracts (Split Contract) in EPC projects are not yet widely applied in Indonesia. Companies in Indonesia generally use a single contract structure in the implementation of EPC projects. Therefore, research is needed that discusses in detail the implementation of a split contract structure in EPC projects. This research will explore the correlation between the implementation of a split contract structure and the tax impacts on companies working on EPC projects in Indonesia. The research method used is the normative legal research method. The analysis presented in this research is based on Indonesian Tax Law, Customs and Excise Law, and other applicable legal instruments at present.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search