Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues) Daud, Mohd Kalam; Dasmidar, Dasmidar
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i1.1574

Abstract

Beguru adalah merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon aman mayak/ inen mayak menjelang langsungnya akad nikah. Program Generasi Berencana adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari persoalan pokok yaitu bagaimana praktek Adat Beguru dalam Masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, bagaimana korelasi praktek beguru dengan program Generasi Berencana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode Deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek Adat Beguru di masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Buguru dimulai pada pagi harinya un prosesnya calon mempelai perempuan didudukkan di ampang 12, kemudian melengkan ( berpantun) yang dilakukan oleh tokoh adat, di dalamnya terdapat nasehat untuk calon mempelai tentang berumah tangga. Setelah itu calon mempelai ditawari (peusejuk) oleh beberapa orang dari saudarinya yang perempuan, atau neneknya dan istri pak Imum. Hubungan antar Adat Beguru dengan Program Generasi Berencana adalah sama-sama berbicara tentang bimbingan namun, di dalam adat beguru terdapat banyak bimbingan baik itu melengkan dan pongot, tegurun semunya juga termasuk bimbingan. Program Generasi Berencana ruang lingkupnya lebih umum dan luas. Tidak hanya dibidang pernikahan saja, tetapi juga, mengenai pergaulan bebas, NAFZA, pernikahan dini dan lain-lain.
Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Daud, Mohd Kalam; Saputra, Ridha
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i2.2377

Abstract

Kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering) bertujuan untuk menyerderhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang bertentangan. Akan tetapi dalam prakteknya, penggabungan kedua perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru membuat penyelesaiannya menjadi berlarut-larut dan memakan waktu lama. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara kumulasi tersebut. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.Setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan dengan tahapan perdamaian, mediasi, pemeriksaan terhadap gugatan cerai dalam sidang yang tertutup untuk umum, pemeriksaan terhadap gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan. Adapun problematika yang dihadapi hakim dalam proses penyelesaian perkara kumulasi ini adalah adanya perbedaan praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi ini, waktu penyelesaian perkara yang relatif lama, proses pembuktian terhadap objek perkara harta bersama yang sulit, dan seringkali objek yang dipersengketakan dijual oleh tergugat. Ada 3 (tiga) metode penemuan hukum (istinbaá¹­) yang bisa menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, yaitu: metode analogi (qiyas), metode bara'ah al- ashliyyah, dan metode maslahah al-mursalah.
AKURASI ARAH KIBLAT KOMPLEK PEMAKAMAN DITINJAU MENURUT KAIDAH TRIGONOMETRI (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Daud, Mohd. Kalam; Kamalussafir, Muhammad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1136.885 KB) | DOI: 10.22373/sjhk.v2i2.4750

Abstract

Penentuan arah kiblat untuk pemakaman dilakukan secara sederhana oleh imum gampong atau tokoh agama dengan menghadap kepada perkiraan arah kibat di sebelah barat. Akibatnya arah kiblat di komplek pemakaman berbeda antara satu makam dengan makam yang lain. Padahal menghadap kiblat makam orang Islam adalah suatu keharusan walaupun terdapat perbedaan istimbath hukumnya. Sebagian Syafiiyyah mewajibkan untuk dihadapkan ke arah kiblat, sebahagian lagi sunnah sebagaimna pendapat Imam Malik. Merujuk kepada pendapat tersebut peneliti menelaah akurasi arah kiblat komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ditinjau dengan mengunakan kaidah-kaidah trigonometri sebagai pedoman analisa. Kemudian juga meneliti kesesuaian pengukuran arah kiblat komplek pemakaman dengan kaidah trigonometri dan. proses pengukuran arah kiblat yang dilakukan masyarakat untuk komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, peneliti melaksanakan penelitian lapangan di ssepuluh komplek pemakaman yang terdapat di Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan kaidah trigonometeri sebagai dasar analisa dan batuan kompas standar ukur kiblat yang disarankan oleh Kementerian Agama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Arah kiblat komplek pemakanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh hanya 7,46% arah kiblat makam yang sesuai dengan kaidah trigonometri, sedangkan 92,54% tidak menghadap ke arah kiblat yang sesuai dengan kaidah trigonometri atau tidak sesuai arah kiblatnya. Kaidah trigonometri sebagai penentuan arah kiblat tidak dipergunakan oleh tokoh agama untuk mengukur arah kiblat di Kecamatan Syiah Kuala. Penentuan arah kiblat makam yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dapat dibagi dua macam, yaitu penentuan arah kiblat dengan mengikuti arah kuburan yang telah ada sebelumnya dan penentuan arah kiblat dengan mengikuti arah masjid yang ada di sekitar pemakaman. Dengan demikian diharapkan Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang untuk memberi pelayanan di bidang hisab dan rukyat, hendaknya mensosialisasikan pentingnya arah kiblat untuk pemakaman selain itu, pihak terkait meliputi Kementerian Agama, Majelis Permusyawaratan Ulama, serta lembaga penelitian terutama di kampus seperti UIN Ar-Raniry, agar menciptakan alat sederhana untuk pengukuran arah kiblat sesuai dengan kaidah trigonometri yang tepat tetapi berharga murah, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum, sehingga kesalahan pengukuran arah kiblat termasuk arah kiblat pemakaman tidak lagi terjadi dan dapat diminimaisir.
Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Daud, Mohd. Kalam; Akbar, Rahmatul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v4i1.5921

Abstract

This study discusses the protection of women through the provision of hareuta peunulang in terms of traditional aspects and Islamic law. This study uses a qualitative approach based on the theory of benefits in Islamic law and traditional theory. This research chooses research locations namely Banda Aceh, Aceh Besar and Pidie on the grounds that these three regions practice the giving of hareuta peunulang. This research concludes that the pattern of giving hareuta peunulang is usually the parents submitted to their children after marriage. Hareuta peunulang is usually in the form of land, houses, gardens, household appliances, livestock or other forms of assets that can be used as capital in taking on a new life after being married and separated from their parents. Giving this property is proven to protect women in economic, social and even psychological aspects, for example when a girl is given a house or land, she will be protected economically and socially. Then from the customary perspective that this is part of a tradition that aims to preserve adat, while from the perspective of Islamic law, this gift contains maslahat values that lead to harmony, prevent divorce, mobilize brotherhood between nuclear families.