Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN CLASS ACTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yola Wulandari]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal ini berjudul "Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang pengaturan class action dalam hukum Indonesia dan efektivitas penerapan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang terjadi. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu class action adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili. Pengakuan hukum adanya class action di Indonesia adalah diatur dalam UUPLH yakni pasal 37 ayat (1) dan (2). Secara khusus kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Penerapan class action di Indonesia, kurang efektif, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat maupun penegak hukum sendiri mengenai prosedur dari gugatan perwakilan ( class action ). Kata kunci : Efektivitas, Class Action, Sengketa Lingkungan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ni Putu Wilda Karismawati]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>;
<![CDATA[I Wayan Suarbha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractParliament is element of the regional administration, the council has three functions,legislative, budgetary, and oversight. oversight function is not described in theoversight of the financial management area, so this area of financial managementoversight becomes blurred if being on legislation or oversight function.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.676 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p10
<![CDATA[Masyarakat dunia kerapkali berpergian dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan berbeda-beda, ada yang memiliki tujuan untuk sekadar berwisata dan ada juga yang bertujuan untuk bekerja. Ada yang berasal dari negara lain kemudian berpindah dan menetap di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, sehubungan dengan itu mereka juga membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat untuk beristirahat serta untuk melindungi diri pada saat di luar jam kerja. Mereka yang berasal dari negara lain disebut sebagai orang asing. Orang asing juga dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai, namun dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 terdapat aturan yang menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dari pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan berkaitan dengan pengalihan Hak Pakai. Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai bagaimana pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 serta apa akibat hukum dengan adanya pembatasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 serta pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (KUHPer). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena para pihak yaitu penjual dan pembeli bisa mengambil cara mudah yang sifatnya sebagai penyamaran, seperti misalnya dengan memalsukan harga transaksi yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam perjanjian atau hingga melakukan perbuatan nominee agar mempermudah proses transaksi yang membuat timbulnya penafsiran adanya iktikad tidak baik diantara para pihak. Kata Kunci : Orang Asing, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian.]]>
<![CDATA[INKONSISTENSI PENGATURAN PARATE EXECUTIE BERKAITAN OBYEK HAK TANGGUNGAN? ]]>
<![CDATA[Ayu Putri Miranda Puri]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.655 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p12
<![CDATA[Dalam hal debitur cidera janji, maka terlebih dahulu akan diberi teguran kepada debitur untuk melunasi utangnya. Namun, apabila debitur tidak menanggapinya dapat dilaksanakan eksekusi langsung atas kekuasaan sendiri (parate executie). Parate executie merupakan sarana eksekusi termudah dan cepat bagi kreditur untuk pelunasan piutang manakala debitur cidera janji. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) terjadi inkonsistensi terhadap mekanisme atau aturan formal dalam pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan itu sendiri. Inkonsistensi dalam peraturan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inkonsistensi pengaturan parate executie hak tanggungan dalam UUHT dan upaya mengatasi inkonsistensi terhadap pengaturan parate executie dalam UUHT. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah apabila dikaitkan antara ketentuan pada Pasal 6 dengan Penjelasan Umum angka 9 dalam UUHT bahwa Penjelasan Umum angka 9 UUHT tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuhnya, karena penjelasan dalam undang-undang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan upaya mengatasi inkonsistensi dapat dilakukan dengan cara penerapan asas lex posterior derogate legi priori dan penyempurnaan pengaturan melalui revisi terhadap UUHT.Kata Kunci: Inkonsistensi, Parate Executie, Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[LEGALITAS KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.468 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi di Indonesia memberikan juga dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek perdagangan. Perkembangan teknologi dalam aspek perdagangan dapat dilihat dengan adanya e-contract yang merupakan hal baru dan belum secara eksplisit diatur mengenai legalitasnya.Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui tentang legalitas kontrak perdagangan elektronik dalam KUHPerdata serta akibat hukum apabila kontrak perdagangan elektronik tersebut dibuat secara tidak sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Legalitas kontrak perdagangan elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat adanya dari para pihak; kecakapan para pihak lakukan untuk perbuatan hukum; suatu pokok persoalan tertentu; dan sebab yang suatu tidak terlarang serta Akibat hukum apabila kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik atau e-contract tidak sah adalah dapat dibatalkan dan demi batal hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Kata Kunci : Legalitas, Kontrak Perdagangan, Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASURANSI BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Shuhei Kamada]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.182 KB)
<![CDATA[Penelitian ini meniliti mengenai penerapan asuransi bagi tenaga kerja asing. Dengan tujuan agar dapat mengetahui kewajiban asuransi bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kewajiban mendaftarkan asuransi bagi tenaga kerja asing di Indonesia serta penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris. Penelitian ini menghasilkan suatu pengetahuan yaitu pengaturan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja asingnya terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan penerapannya tenaga kerja asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesisa wajib ikut serta dalam program Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah di Indonesia tenaga kerja asing wajib didaftarkan asuransi BPJS oleh pemberi kerja, jika tidak maka akan dikenakan sanksi administraf berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Asuransi, Sanksi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGGANTI BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Ni Made Nita Widhiadnyani]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.16 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengganti Bank Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Perbankan” yang bertujuan untuk membahas mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kedudukan dari Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dimana tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai penggati Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan aspek makroprudensial tetap ada di Bank Indonesia.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN JASA INVESTASI KONDOMINIUM HOTEL ]]>
<![CDATA[Cecilia Andriana Suwarno]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.123 KB)
<![CDATA[Judul penelitian ini adalah Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Jasa Investasi Kondominium Hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan perjanjian jasa investasi kondominium hotel dan akibat hukum dari wanprestasi perjanjian jasa investasi kondominium hotel. Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan peneliti norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah pengaturan perjanjian jasa investasi kondominium hotel antara pihak pembeli dan penjual didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, manakala terjadi wanprestasi perjanjian akan diatur sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kontrak komersial yang dibuat oleh dua belah pihak, bila tidak diatur akibat hukum wanprestasi perjanjian ditinjau dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini manakala konsumen yang dirugikan.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Agus Arika Eno]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.827 KB)
<![CDATA[Potensi indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelaktual. Dalam perlindunganya, indikasi geografis tidak terlepas dari nilai ekonomi yang melekat pada suatu produk yang telah terdaftar. Namun demikian belum banyak masyarakat daerah yang mendaftarakan potensi indikasi geografis guna meningkatakan kesejahteraan perekonomianya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui siapa saja para pihak yang berhak mendaftarkan potensi indikasi geografis dan untuk mengetahui pendaftaran potensi indikasi geografis dapat meningkatkan kesejatraan ekonomi masyarakat daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa, pihak-pihak yang berhak mengajukan pendaftaran indikasi geografis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan IG adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pendaftaran potensi indikasi geografis dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu produk yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya. Kata Kunci: Pendaftaran, Potensi Indikasi Geografis, Kesejahteraan ekonomi.]]>
<![CDATA[MERGER TERKAIT DENGAN INDIKASI PENGUASAAN PANGSA PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Anggita Darmayoni]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.597 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “merger terkait dengan indikasi penguasaan pangsa pasar menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penggabungan perusahaan dengan tujuan untuk penguasaan pangsa pasar, apakah akan dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat dan apa akibat hukumnya jika termasuk ke dalam persaingan usaha tidak sehat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang memberi penjelasan tentang persaingan usaha tidak sehat, dan penggabungan usaha. Kesimpulan yang dapat di tarik adalah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan untuk penguasaan pangsa pasar dengan cara kecurangan yang dapat merugikan banyak orang, karena penggabungan usaha dan dapat dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan unsur perjanjian dalam pasal 1320 dan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata.]]>
