Articles
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>;
<![CDATA[Fitri, Icha Cahyaning]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.716 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v15i1.2074
<![CDATA[Dualisme kepentingan antara pemanfaatan sumber daya mineral dan penjagaan kawasan hutan menjadi isu utama di dalam penelitian ini. Kedua isu ini mengemuka dikarenakan tidak ada titik temu yang bersifat menyatukan kedua kepentingan secara adil dan obyektif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat secara filosofis, pengaturan kedua objek ini saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Filosofi pertambangan mineral dan sumber daya alam adalah memanfaatkan sumber daya mineral, dengan cara melakukan penambangan, baik secara terbuka maupun bawah tanah. Sedangkan filosofi kehutanan adalah bagaimana caranya semaksimal mungkin mempertahankan (bahkan) menambah kawasan hutan yang telah ada. Dua kutub yang saling bertentangan ini semakin diperparah dengan adanya ego sektoral yang semakin meruncing sehingga masing-masing sektor merasa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola. Oleh karena, alih fungsi kawasan hutan untuk pertambangan mineral (emas) penting untuk dibahas agar kedua kepentingan dapat terfasilitasi dengan baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF ]]>
<![CDATA[Fitri, Icha Cahyaning]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.701 KB)
|
DOI: 10.32528/.v14i24.635
<![CDATA[Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27I yang mengatur tentang persamaan kedudukan didalam hukum. Hal ini berimbas kepada setiap warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama tanpa terkecuali. Sedangkan menurut pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berbicara tentang pemilihan umum maka tidak asing lagi dengan peristilahan affirmative action untuk perempuan diamana perempuan untuk pertama kali diperjuangakan dalam bidang politik yang nantinya dapat duduk di kursi legislatif. Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekruitmen dan manajemen partai politik yakni memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, selain itu ada keharusan partai politik untuk memasukkan setidaknya 1 orang perempuan dalam setiap 3 bakal calon legislatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif dengan menggunakan teori dari teori konstitusi Herman Heller, teori keadilan John Ralws, teori feminis dan Hak Asasi Manusia. Diperlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif dikarenakan secara konstitusional telah diatur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai dengan amanat Pembukaan UUD bahwa penyelenggara negara Indonesia harus berdasar pada prinsip theokrasi, demokrasi, nomokrasi serta erokasi yang saling bersinergi. Sanksi diskualifikasi oleh KPU terhadap partai politik merupakan upaya jaminan atas partisipasi keterwakilan perempuan di bidang politik dikarenkan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu untuk mempengaruhi setiap kebijakan atau keputusan pemerintah.Kata Kunci: Perempuan, Keterwakilan, Pemilihan legislatif]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI HAK ASASI ANAK PEREMPUAN USIA 16 TAHUN DALAM MEMBENTUK KELUARGA DI KABUPATEN BONDOWOSO ]]>
<![CDATA[Fitri, Icha Cahyaning]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.087 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v14i2.1964
<![CDATA[Isu terkait dengan perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting dikarenakan negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Telah diakomodir pengertian tentang Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014. Praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan yang masih berusia 16 tahun menjadi dilema dikarenakan berdasar pada pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014, termasuk dalam pengertian anak. Disamping itu, fenomena perkawinan anak, dapat mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Hasil Penelitian menunjukkan perempuan remaja di Desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dominan telah melakukan pernikahan sebelum usia 16 tahun dikarenakan faktor kearifan lokal yang telah terbentuk dan perkawinannya tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Ahmad Suryono]]>;
<![CDATA[Icha Cahyaning Fitri]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v15i1.2074
<![CDATA[Dualisme kepentingan antara pemanfaatan sumber daya mineral dan penjagaan kawasan hutan menjadi isu utama di dalam penelitian ini. Kedua isu ini mengemuka dikarenakan tidak ada titik temu yang bersifat menyatukan kedua kepentingan secara adil dan obyektif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat secara filosofis, pengaturan kedua objek ini saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Filosofi pertambangan mineral dan sumber daya alam adalah memanfaatkan sumber daya mineral, dengan cara melakukan penambangan, baik secara terbuka maupun bawah tanah. Sedangkan filosofi kehutanan adalah bagaimana caranya semaksimal mungkin mempertahankan (bahkan) menambah kawasan hutan yang telah ada. Dua kutub yang saling bertentangan ini semakin diperparah dengan adanya ego sektoral yang semakin meruncing sehingga masing-masing sektor merasa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola. Oleh karena, alih fungsi kawasan hutan untuk pertambangan mineral (emas) penting untuk dibahas agar kedua kepentingan dapat terfasilitasi dengan baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF ]]>
<![CDATA[Icha Cahyaning Fitri]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v14i24.635
<![CDATA[Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27I yang mengatur tentang persamaan kedudukan didalam hukum. Hal ini berimbas kepada setiap warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama tanpa terkecuali. Sedangkan menurut pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berbicara tentang pemilihan umum maka tidak asing lagi dengan peristilahan affirmative action untuk perempuan diamana perempuan untuk pertama kali diperjuangakan dalam bidang politik yang nantinya dapat duduk di kursi legislatif. Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekruitmen dan manajemen partai politik yakni memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, selain itu ada keharusan partai politik untuk memasukkan setidaknya 1 orang perempuan dalam setiap 3 bakal calon legislatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif dengan menggunakan teori dari teori konstitusi Herman Heller, teori keadilan John Ralws, teori feminis dan Hak Asasi Manusia. Diperlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif dikarenakan secara konstitusional telah diatur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai dengan amanat Pembukaan UUD bahwa penyelenggara negara Indonesia harus berdasar pada prinsip theokrasi, demokrasi, nomokrasi serta erokasi yang saling bersinergi. Sanksi diskualifikasi oleh KPU terhadap partai politik merupakan upaya jaminan atas partisipasi keterwakilan perempuan di bidang politik dikarenkan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu untuk mempengaruhi setiap kebijakan atau keputusan pemerintah.Kata Kunci: Perempuan, Keterwakilan, Pemilihan legislatif]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI HAK ASASI ANAK PEREMPUAN USIA 16 TAHUN DALAM MEMBENTUK KELUARGA DI KABUPATEN BONDOWOSO ]]>
<![CDATA[Icha Cahyaning Fitri]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v14i2.1964
<![CDATA[Isu terkait dengan perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting dikarenakan negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Telah diakomodir pengertian tentang Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014. Praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan yang masih berusia 16 tahun menjadi dilema dikarenakan berdasar pada pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014, termasuk dalam pengertian anak. Disamping itu, fenomena perkawinan anak, dapat mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Hasil Penelitian menunjukkan perempuan remaja di Desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dominan telah melakukan pernikahan sebelum usia 16 tahun dikarenakan faktor kearifan lokal yang telah terbentuk dan perkawinannya tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Icha Cahyaning Fitri]]>;
<![CDATA[Siti Fatimatul Zuhroh]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v19i1.6679
<![CDATA[Garbage is the residue of human business or activities in solid form, either in the form of organic or inorganic substances that are biodegradable or non-biodegradable and are considered no longer useful so that they are disposed of into the environment. The phenomenon of the distribution of waste in Indonesia is currently rampant, due to the lack of public awareness to dispose of waste in the places provided. This causes the amount of waste to increase every year. In addition, the distribution of waste is caused by the absence of legal firmness regarding waste policies, the lack of waste management efforts, uneven means of transporting waste, the inadequate Final Disposal Site (TPA) system and the lack of public awareness in reducing the volume of waste. The waste management is regulated in Article 19 of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management which is carried out by handling and reducing waste. In addition, there is also a principle to regulate the increasingly rampant distribution of waste, namely the principle of good environmental governance. This principle in a regional regulation will produce a permanent legal force that is coercive. It is intended to preserve the environment through environmentally sound waste management.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Gumuk Untuk Kepentingan Perumahan Dan Pemukiman Di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Djoko Purwanto]]>;
<![CDATA[Icha Cahyaning Fitri]]>;
<![CDATA[Caesaria Anggita Pitaloka]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v19i2.7415
<![CDATA[Terdapat masalah mengapa eksploitasi gumuk menjadi kawasan perumahan dan pemukiman ialah yang pertama karena gumuk kepemilikannya ialah milik pribadi yang kedua ialah Kabupaten Jember belum miliki Peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang. Metode penelitian ini bersifat penelitian normatif yuridis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilengkapi dengan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum tentang regulasi mengenai rencana detail tata ruang di Kabupaten Jember yang berdampak pada pemberiaan izin mengekploitasi wilayah gumuk. Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Bupati bersama DPRD harus membuat regulasi khusus yang bersifat komprehensif terkait rencana detai tata ruang di Kabupaten Jember.]]>
