<![CDATA[Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity CardAfandi, Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.Vol. 6, Nomor 2Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas LampungAryanti. 2014. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.Dwitamara. 2013. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal. Quartely pressErdani, Indarja, Harjanto. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2. Hafrida. 2016. Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. 2015. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.Muh. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir. 2016. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2)Nugroho. 2009. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta. GramediaPradika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Universitas Sultan Ageng TirtayasaRamdhani, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSubarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1 Suryono. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98Tangkilisan. 2003.Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.Wahab.2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Journal of Management.Vol.2, Nomor 2Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu MediaWinarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media PressindoWiranata. 2013.Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Hukum Unsrat Vol.1, Nomor 3, Halaman 5. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.]]>
