Garuda - Garba Rujukan Digital

STUDI TENTANG FUNGSI KEPEMIMPINAN SEKRETARIS DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DI BALAI KOTA SAMARINDA Sartika, Dardanella Yama; Djumlani, Achmad; Kalalinggi, Rita
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang fungsi kepemimpinan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dalam meningkatkan kinerja aparatur pada kantor Balai Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan kinerja melalui fungsi kepemimpinan Sekretaris Kota. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Sekretaris Daerah Kota Samarinda sudah menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam meningkatkan kinerja aparatur, fungsi yang berjalan optimal yaitu fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, dan fungsi delegasi sedangkan fungsi yang tidak optimal adalah fungsi instruksi dan fungsi pengendalian. Kurang optimalnya fungsi instruksi dan fungsi pengendalian karena lambatnya penyaluran dana APBD, kesadaran masyarakat masih kurang, dan sebagian besar aparatur memiliki persepsi yang beragam.

Demoralization of Government Bureaucratic Corruption in East Kutai District Head Ismunandar Kalalinggi, Rita
Journal of Governance and Public Policy Vol 7, No 3 (2020): October 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.73134

This study uses the literature review method through journals and supporting reports that are related to this study and explained descriptively through data obtained from journals or reports. The findings generated in this study are corruption cases involving regional heads in East Kutai and their ranks are inseparable from the existence of oligarchic politics, all of these cannot be separated from the compatibility of a project. Cases like this are rife in bureaucratic and political elites who sometimes use family connection mechanisms. According to records from the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 to 2018 in terms of cases and the number of suspects continues to increase. In 2018, the KPK handled 57 cases with 261 suspects and a total loss of Rp385 billion. Where the average cases handled by the KPK per month are five cases with an estimated value of Rp6.6 billion. Corruption acts carried out by the KPK mostly function as chairmen or members of the Regional House of Representatives (DPRD) with a total of 103 suspects. Acts of corruption are often carried out by political elites in the DPR as well as in law enforcement agencies. However, the most vulnerable to corruption is the village. the most vulnerable sector in 2018 is the village budget. There were 96 cases of corruption related to the village budget involving 133 suspects with state losses of Rp. 37.2 billion. Meanwhile, the sector that caused the highest state loss was the banking sector amounting to Rp2,100 billion (16 cases).Â

Study of Governmentâ€™s Strategy on Clean Water Availability in Indonesia Taufik, Mohammad; Khairina, Etika; Hidayat, Roma; Kalalinggi, Rita; Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal
Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol 21, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Master Program of Environmental Health, Faculty of Public Health, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jkli.21.1.111-121

Latar belakang: Tujuan tulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis strategi pemerintah dalam menjaga dan mengelola sumber daya air dalam mencapai ketersediaan air bersih di Indonesia, mengingat peristiwa perubahan iklim juga dapat meningkatkan krisis air. Pemanfaatan air secara terus menerus dan terbatasnya jumlah air yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan air. Tulisan ini meninjau secara filosofis dan konseptual yang akan menggabungkan perspektif dari langkah-langkah praktis di tingkat dasar seperti strategi perlindungan berupa kebijakan yang telah dibuat seperti Regulasi, Pengelolaan (dalam pengelolaan akan dikaji sejauh mana campur tangan manusia/pemerintah dalam menjaga kesehatan Ekosistem Lingkungan, termasuk sumber air dan sejauh mana pemanfaatannya, kemudian metode apa yang dipakai dan disepakati oleh pemangku kepentingan dalam memastikan kebutuhan air sehingga dapat terpenuhi), evaluasi dan usaha menjaga/melindungi sumber air.Metode: Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai bahan dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan media (berita) yang kemudian dianalisis menggunakan model triangulasi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil: Pada pelaksanaannya, pemerintah telah melakukan pengelolaan ketersediaan air secara kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan dan menentukan program prioritas dan kegiatan dalam pemanfaatan air. Hal tersebut dilakukan dengan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis secara kontinu. Upaya selanjutnya dalam pengelolaan ialah pelaksanaan konservasi air, perlindungan pelaksanaan pengelolaan secara teknis dan nonteknis berupa kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air. Undang-undang ini memuat kebijakan yang secara tegas mengatur tentang sumber air di Indonesia, termasuk evaluasi berupa upaya pengendalian yang didasarkan dari hasil suatu penilaian bahaya dan risiko terhadap air tanah (Groundwater Hazard and Risk Assessment).Simpulan: Secara konsep, strategi yang dupayakan telah mengarah pada terbebasnya Indonesia dari krisis air di masa sekarang dan masa mendatang sesuai dengan perlindungan/produk yang mengatur. Namun pada Pelaksanaan Pengelolaan, konservasi dilakukan secara parsial atau sebagian. Pengelolaan air tanah belum dilaksanakan secara arif dan komprehensif. Tidak adanya pendekatan yang berkelanjutan dan perubahan paradigma oleh pihak yang terlibat dalam pengelolaan ketersediaan air menjadi pemicu tidak terjalinnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Penilaian risiko belum begitu signifikan karena tidak ada unsur kontinuitas dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan, baik oleh masyarakat maupun kebijakan yang mengatur.Â ABSTRACT Background: This paper aims to examine and analyze the governmentâ€™s strategy in maintaining and managing water resources in ensuring clean water availability in Indonesia, considering that climate change can also increase the water crisis. The continuous use of water and the limited amount of water that can be explored and consumed is influenced by the population, which causes an increase in water demand. This paper reviews philosophically and conceptually by combining the perspectives of practical steps at the basic level such as protection strategies in the form of policies that have been made such as regulation, management (in management, the extent of human/government intervention in maintaining the health of environmental ecosystems, including water sources and the extent to which they are used, then what methods are used and agreed upon by stakeholders in ensuring that water needs can be met), evaluation, and efforts to maintain/protect water sources.Methods: The research method used qualitative analysis with data collection carried out through library research by collecting various materials from books, journals, research results, and media (news). The data were then analyzed using a triangulation model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion.Results: In practice, the government has carried out quantitative and qualitative management of water availability by considering and determining priority programs and activities in water utilization. This is done by monitoring river water manually and automatically continuously. The next effort in management is the implementation of water conservation, protection of the implementation of technical and non-technical management in the form of policies in the management of water resources as regulated in Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources. This law contains policies that strictly regulate water resources in Indonesia, including evaluation of control measures based on the results of an assessment of hazards and risks to groundwater (Groundwater Hazard and Risk Assessment). Conclusion: Conceptually, the strategy sought has led to Indonesiaâ€™s freedom from water crises in the present and the future by the protection/products that regulate it. Still, it is carried out partially in the implementation of conservation management. Groundwater management has not been implemented wisely and comprehensively, and there is no appropriate approach. Then the paradigm shift by the parties involved in water availability is the trigger for the lack of good coordination between stakeholders. The risk assessment is not highly significant because there is no element of continuity in implementing management and utilization by both the community and the policies that regulate it.

Application Of New Public Management (NPM) In Indonesia In The Field Of Transportation (Case In Bandar Lampung) Prawira Yudha Pratama; Rita Kalalinggi
Journal of Governance and Public Policy Vol 6, No 2 (2019): June 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v6i2.6255

This paper explains the results of studies and information on the application of New Public Management (NPM) in Indonesia in the field of transportation (the case in Bandar Lampung). Finding New Public Management is applied not only in countries with high levels of prosperity but also applied in countries with levels similar to the conditions in Indonesia. Apart from deficiencies in the implementation of regional autonomy, the application of NPM in the management of local government in Indonesia has a positive impact on several matters, more trapped performance of accountability of government institutions and moratorium and early retirement policies for civil servants who do not qualify as an effort to improve efficiency and the productivity performance of local governments, which in turn will improve the quality of public services. The creation of partnerships between the public and private sectors or public-private partnership (PPP) has now become a standard concept in the local government environment. The concept of Trans BRT, Bandar Lampung BRT as the first in Indonesia to operate without government subsidies is a new thing in Indonesia. The strong desire and passion of the City of Bandar Lampung and transportation stakeholders in Bandar Lampung to create convenient urban transportation.

Demoralization of Government Bureaucratic Corruption in East Kutai District Head Ismunandar Rita Kalalinggi
Journal of Governance and Public Policy Vol 7, No 3 (2020): October 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.73134

This study uses the literature review method through journals and supporting reports that are related to this study and explained descriptively through data obtained from journals or reports. The findings generated in this study are corruption cases involving regional heads in East Kutai and their ranks are inseparable from the existence of oligarchic politics, all of these cannot be separated from the compatibility of a project. Cases like this are rife in bureaucratic and political elites who sometimes use family connection mechanisms. According to records from the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 to 2018 in terms of cases and the number of suspects continues to increase. In 2018, the KPK handled 57 cases with 261 suspects and a total loss of Rp385 billion. Where the average cases handled by the KPK per month are five cases with an estimated value of Rp6.6 billion. Corruption acts carried out by the KPK mostly function as chairmen or members of the Regional House of Representatives (DPRD) with a total of 103 suspects. Acts of corruption are often carried out by political elites in the DPR as well as in law enforcement agencies. However, the most vulnerable to corruption is the village. the most vulnerable sector in 2018 is the village budget. There were 96 cases of corruption related to the village budget involving 133 suspects with state losses of Rp. 37.2 billion. Meanwhile, the sector that caused the highest state loss was the banking sector amounting to Rp2,100 billion (16 cases).

PELEMAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK): SALAH SATU MATINYA DEMOKRASI Rita Kalalinggi
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6106

Perdebatan tentang melemahnya Komisi Pemberantasan (KPK) menjadi sangat kontradiktif, penguasa elit mengklaim bahwa perubahan status Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bentuk dukungan ini, walaupun begitu, masyarakat sipil dan para pejuang melakukan perlawanan terhadap setatus kepegawaian ini, yang menyebabkan 75 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diantaranya menyandung penyidik senior Novel Baswedan. Artikel ini dikaji melalui penelitian fenomenalogis kualitatif dan didukung oleh studi pustaka yang bersumber dari teori-teori yang relevan dan beberapa sumber media massa yang akurat. Temuan pada artikel ini menemukan bahwa pelemahan KPK adalah salah satu bentuk mundurnya demokrasi, ini disebabkan oleh patronase yang semakin menguat yang menimbulkan kroni-kroni membentuk etalase politik oligarki disegala arah. Sebagai akibatnya, perubahan alih setatus kepegawaian KPK membuat lembaga ini harus tunduk pada aturan yang telah dibuat para aktor elitis untuk menjaga kelompoknya dari hukum (khususnya diranah korupsi). Aturan ini membuat KPK akan kehilangan fungsi menjadi lembaga independen dan terpercaya yang membuat demokrasi semakin menurun.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA DAN KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KOTA SAMARINDA Ghea Puspita Sari; Aji Ratna Kusuma; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program-program yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan melahirkan suatu produk kebijakan yang menyentuh atau mewakili semua kepentingan. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Faktor komunikasi sangat penting, karena didalam pengimplementasian setiap individu harus mengetahui informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, implementasi harus diinformasikan kepada aparat sehingga harus jelas, tepat dan konsisten. Faktor sumber daya harus ada, guna menjamin kelancaran implementasi. Oleh karena itu apabila menginginkan implementasi berhasil dengan baik maka harus dituntut kualitas aparatur yang baik, apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kurang efektifnya pengimplementasian sebuah kebijakan.

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA Jumar .; Nur Fitriyah; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Artikel ini membahas tentang Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Hasil studi menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga sudah cukup baik, karena masyarakat di Kelurahan Lok Bahu mengelola sendiri untuk sampah organik dengan dijadikan kompos sedangkan sampah rumah tangga anargonik diantar langsung pada setiap hari minggu ke Bank Ramah Lingkungan untuk di daur ulang kembali dan dapat dijadikan bahan yang bernilai ekonomis. Kemudian faktor pendorong dalam pengelolaan sampah antara lain: Tingkat pendidikan, pengembangan teknologi dan model pengelolaan sampah merupakan usaha alternatif untuk memelihara lingkungan yang sehat dan bersih serta dapat memberikan manfaat lain. Adanya aksi kebersihan, adanya peraturan tentang persampahan dan penegakan hukumnya. Sedangkan faktor penghambat antara lain, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, tidak konsisten pelaksanaan peraturan perundangan tentang persampahan dan lingkungan hidup.

PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA TANJUNG SELOR SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Dewi Rosanti; Adam Idris; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

This study aims to know public perception towards public facilities in Tanjung Selor in regard to it’s status as the capital of North Borneo Province based on health facilities which include hospital facilities, health center facilities, North Borneo University Facilities, Local Parks Facilities, and Tourism Facilities. Informants in this study are the residents of Tanjung Selor. To obtain the data this study used observation, interview guidelines and documentation.This study uses descriptive qualitative data collection techniques based on the observation, interview, documentation.

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT Doltianus .; Masjaya .; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v4i1.591

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Regional Regulation No. 05 of 2013 About Waste Management. Analysis of the data used is Interactive Model developed by Miles, Huberman and Saldana. The research showed that the implementation of West Kutai Regional Regulation No. 05 of 2013 on Waste Management in Barong Tongkok District has been done according to the rules. But application of the rules was less effective in managing waste. This was evidence by garbages strewn in various places, such as streets, public places or in landfills while.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search