Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT Suwila Erpina; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.058 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.520

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dlam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Camat Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan sumberdaya aparatur yang dilakukan Camat Sekolaq Darat  Kabupaten Kutai Barat mampu menambah aparatur yang berkualitas. Hal tersebut terindikasi oleh bertambahnya aparatur yang memiliki pendidikan tingkat Sarjana (S1) maupun Magister (S2). Disamping itu bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, baik bidang administrasi umum, bidang teknis maupun bidang manajerial. Dengan bertambahnya sumberdaya aparatur kompeten dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk menunjang pelayanan publik. Kemudian dalam hal pelayanan di lembaga tersebut mengalamai perubahan atau perbaikan yang berarti, baik pelayanan bidang kartu keluarga, kartu tanda penduduk maupun pelayanan pembuatan pelepasan hak atas tanah, justru dengan dikembangkan kemampuan aparatur layanan pada masyarakat lebih baik. Kurang optimalnya hasil pengembangan kemampuan sumber daya aparatur disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aparatur, keragaman sikap  dan perilaku aparatur  dalam meningkatkan kompetensi, dan adanya desparitas responsivitas aparatur dalam menyikapi masalah pengembangan kapasitas dan kompetensi, sehingga  untuk meningkatkan profesionalisme aparatur kurang maksimal.
EVALUASI PENYALURAN BANTUAN KREDIT BERGULIR PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT Ainun Jariah; Masjaya .; Djumadi .
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.132 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i1.588

Abstract

The purpose of this research is to describe and evaluate the distribution of soft loan on small and medium enterprises in Tering District West Kutai, as well as to find the factors that support and hinder the enterprise. This research uses a qualitative descriptive with Interactive Model developed by Miles and Huberman, while research conducted in the District Tering. From the research it is showed that, not all small and medium businesses could take advantage of this assistance. 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Muhammad Agus Rakhman; Masjaya .; Sugandi .
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.054 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.479

Abstract

Kepuasan Kerja Pegawai merupakan keadaan  yang sifatnya subyektif yang merupakan hasil kesimpulan  yang didasarkan pada suatu perbandingan  mengenai apa  yang secara nyata diterima  oleh pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan. Upaya meningkatkan kepuasan kerja para pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan  melalui Promosi, Pengawasan, Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan Komunikasi
PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT Juardi .; Masjaya .; Djumadi .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.918 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.516

Abstract

Hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Pengem-bangan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dapat membawa perubahan yang berarti terhadap pelaku usaha industri kecil. Meskipun secara empirik dapat membawa perubahan, tetapi perubahan tersebut belum signifikan, Hal tersebut dapat diketahui dari perubahan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha industri kecil yang diberdayakan telah mengalami peningkatan, baik dari segi investasi, faktor produksi  maupun  usahan lainnya. Secara faktual, sebagian besar pelaku usaha industri kecil  yang mendapat suntikan modal usaha dapat berkembang dengan baik. Pada intinya pengembangan usaha nindustri kecil yang dilakukan melalui beberapa parameter yang ditetapkan berimplikasi terhadap pengembangan usaha industri kecil di Kecamatan Teris. Peran pemerintah kabupaten untuk mendukung pengembangan industri kecil sangat besar kontribusinya, terutama melalui suntikan modal usaha justru para pelaku usaha industri kecil merasa terbantu. Kurang optimalnya hasil yang dicapai dalam mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan tering Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain terbatasnya faktor pendukung seperti sarana produksi, modal usaha/kerja, dan penataan struktur serta sistem kelembagaan. Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya hasil pengembangan industri kecil disebabkan terbatasnya tenaga terampil di bidang industri, kurang efektifnya lembaga pembina dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi.
KINERJA PEGAWAI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Widya Anggraeni; Masjaya .; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.261 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i2.598

Abstract

This Research discuss about capability employee of General and Protocol Section in Sekretariat  Territory of Kutai Timur Regency. The Problem of Study in this research is how is the capability employee of General and Protocol Section in Sekretariat of Kutai Timur Regency and The factors which are influence capability  employee of General and Protocol Section in Sekretariat of Kutai Timur Regency. In order to running the job and wide up responsibility employee of general and protocol section in Sekretariat of Kutai Timur Regency has become challenge to every employee. In running the job the employee must have adaptation with the situation that make employee must to do something which is has not done before. The result of work can be see in duration and effectivity, until now the tasks can be finished well, but sometime there is some minus because in working there is an obstacle unestimate before that make employee difficulity in order to do something which is have not done yet.
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA UPTD PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Yehezkiel .; Masjaya .; Rosa Anggraeiny
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.472 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i1.495

Abstract

Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya melalui, kepemimpinan dan perbaikan Iklim Organisasi. kepemimpinan dan Iklim Organisasi secara sangat berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai. kinerja sangat dibutuhkan sebagai kekuatan atau pendorong yang akan mewujudkan keberhasilan suatu orgaisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh/hubungan yang positif antara kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja Pegawai pada UPTD Pengembangan Produktivitas Daerah Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur hal ini dibuktikan bahwakepemimpinan dan iklim organisasi merupakan  faktor  yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Pegawai yang dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukan persentase 74,0 % dan yang sisanya 26,0 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.
PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Hairy Anshari; Masjaya .; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.985 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i3.528

Abstract

Permasalahan yang dirumuskan  dari  penulisan ini adalah apakah komunikasi organisasi  dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur baik secara bersama-sama maupun parsial dan manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian  ini  menggunakan angket atau kuesioner.  Hal ini sesuai  dengan metode penelitian  yang digunakan. Disamping itu, penggunaan kuesioner didasari pertimbangan, bahwa responden  mempunyai tingkat pendidikan  yang memadai untuk  dapat mengisi kuesioner yang diajukan  dan dalam  penelitian ini  data yang hendak  dikumpulkan  telah  distandarisasi. Sedangkan Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,446. Hal ini berarti variabel komunikasi organisasi dan budaya organisasi dapat menjelaskan variabel kinerja  (Y)  sebesar 44,6 %, Sedangkan sisanya sebesar 55,4% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya Dari perhitungan F hitung diperoleh nilai sebesar 30,995 sedangkan F tabel sebesar  3,9604 pada signifikan α = 0,05 maka dapat di ketahui bahwa Fhitung > F tabel.  Hal ini berarti Ho di tolak dan Ha di terima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independent (komunikasi organisasi dan budaya organisasi) terhadap variabel dependent (kinerja pegawai) pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya hasil perhitungan uji t dapat di ketahui nilai t hitung dari variabel komunikasi organisasi (X1) adalah sebesar 3,429 dan t tabel sebesar 1,6649  (t hitung> t tabel) yang berarti pengujian hipotesis Ho di tolak dan Ha di terima.  Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial dengan LOS ( level of significance) α = 0,05 terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent, sedangkan untuk budaya organisasi (X2) thitung sebesar 2,772 dan ttabel  sebesar 1,6649 dengan LOS   ( level of significance) α = 0,05.  Dengan kata lain  t hitung > t tabel berarti pengujian  Ho di tolak.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BERAU Rachmad Hidayat; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i2.509

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut. Dari hasil penelitian terhadap 20 responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah terlaksana dengan cukup baik. Selanjutnya diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dari implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sarana dan prasarana pendukung yang telah lengkap, kedua adalah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara berkelanjutan, ketiga adalah pemberian Penghargaan atau Reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Selanjutnya faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah berasal dari diri PNS serta dari kerusakan sarana berupa error system mesin absensi.
ANALISIS PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (STUDI KASUS KEC. MUARA WAHAU) Miranti Robiyanur; Masjaya .; Gunthar Riady
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i1.500

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penilaian masyarakat mengenai pelayanan publik dalam organisasi pemerintah yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Reformasi dibidang pelayanan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadikannya lebih efisien dan  efektif . Hasil studi menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di Kecamatan Muara Wahau belum menunjukkan hasil yang optimal sehingga perlu langkah-langkah inovatif untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (PASPOR) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA SAMARINDA Valentinus Lucky H; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i1.559

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) di kantor Imigrasi kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini berjenis diskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi  pelayanan dokumen perjalanan RI (Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda dapat dikatakan telah cukup baik namum belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari: Prosedur pelayanan pembuatan paspor yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dam HAM Nomor 8 Tahun 2014 telah diupayakan untuk disosialisasikan dengan baik, namun prosedur dan tahapan dirasakan masih cukup panjang dan kurang sederhana oleh warga pemohon; Petugas secara konsisten telah dapat menyelesaikan dokumen paspor sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal empat hari; Petugas pelayanan pembuatan paspor telah menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjang pelayanan prima; Petugas pelayanan telah memiliki kompetensi dalam pelayanan yang didasarkan oleh kompetensi pendidikan, pengalaman dan diklat; Petugas dapat melakukan kerjasama dengan baik secara horisontal dan vertikal dalam menunjang implementasi pelayanan yang prima. Adapun Faktor pendukung implementasi pelayanan adalah kekompakan pegawai dalam menghadapi situasi dan kondisi kerja; kedisiplinan Pegawai dalam bekerja cukup baik; dasar peraturan mengenai Prosedur Pelayanan Paspor dan Pelayanan Publik di Indonesia; dan Pengawasan oleh pihak terkait kepada seluruh instansi pemerintah oleh lembaga pengawas. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya jumlah pegawai dan  kondisi listrik yang seringkali padam, sehingga tidak mampu mendukung pelayanan publik secara optimal.