Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.13

Abstract

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya UU no 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi  UU no 32 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut penguatan peran pemerintah daerah didorong melalui sistem otonomi luas dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai belanja publik. Sebagian besar pengeluaran APBD  di banyak daerah di Indonesia adalah untuk pembayaran gaji pegawai. Pemerintah Kabupaten Banyumas misalnya, seperti yang dikemukakan oleh Setyoko (2012) bahwa sebesar  60 hingga – 70 persen dari APBDnya digunakan untuk membayar gaji pegawai. Dengan komposisi anggaran seperti ini maka alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti kegiatan pembangunan dan  pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat terbatas.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS (Studi Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v12i2.8

Abstract

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan kualitas pelayanaan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Analisis Interaktif.Kesimpulan hasil penelitian kualitas pelayanan public pada pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas cukup baik,dilihat dari beberapa aspek: (1) Aspek tangible: sarana-prasarana perkantoran cukup memadai, kenyamanan kantor cukup, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cukup mudah,disiplin aparat cukup baik. (2) Aspek reability: SOP mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, kecermatan aparat dalam pelayanan cukup baik, tiap desa punya aparat yang dapat mengoperasikan computer dengan baik; (3)Aspek responsiveness:  sambutan aparat terhadap pemohon layanan cukup baik. Dengan perangkat aplikasi program komputer, pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu,cermat, dan tepat.Apabila ada komplain dari masyarakat segera ditangani aparat. (4). Aspek assurance: ada jaminan penyelesaian pelayanan tepat waktu antara 5 – 7 menit, pelayanan tanpa biaya, legalitas dijamin, aparat tidak menyalahgunakan sarana-prasarana, wewenang dan memegang rahasia jabatan. (5). Aspek Emphaty: aparat dalam memberikan pelayanan cukup santun, ramah,mendahulukan kepentingan pemohon, tidak diskriminatif, dan menghargai pemohon. Implikasi: tata ruang kantor perlu ditingkatkan, demikian juga kapasitas dan kompetensi aparat.
DAMPAK PENDIRIAN TOKO MODERN DI KECAMATAN CILACAP TENGAH KABUPATEN CILACAP Aspri Budi Oktavianto; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.19

Abstract

Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap dilatarbelakangi oleh maraknya pendirian toko modern di tengah masyarakat yang berdampak langsung pada perekonomian pelaku usaha di sekitarnya. Perda ini dibuat untuk memberikan proteksi kepada pelaku usaha kecil agar mampu bersaing dengan toko modern, dan sebaliknya toko modern diharapkan mampu bersinergi dengan pelaku UMKM. Namun demikian dampak pelaksanaan perda ini belum dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha pasar tradisional, yaitu masih adanya toko modern yang berdiri di sekitar pasar, toko modern yang ijinnya tidak lengkap, sehingga berdampak luas bagi perekonomian masyarakat yaitu omset mereka menurun bahkan ada diantaranya yang tutup operasionalnya. Namun demikian keadilan yang diharapkan dengan lahirnya pelaksanaan Perda No 23/2012 belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha pasar tradisional. Penurunan omset bahkan kondisi ‘gulung tikar’ dialami oleh pelaku UMKM. Hal ini diakibatkan tidak ditegakkannya aturan dalam Perda seperti jam operasional yang melanggar aturan, maish adanya toko modern yang berjarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Pelanggaran perda yang dilakukan oleh pemilik toko modern menjadikan usaha pasar tradisional semakin terpuruk.Kata kunci : Evaluasi Dampak, Toko Modern, dan Keadilan Sosial. AbstractCilacap Regency Regulation No. 23 of 2012 concerning the Arrangement and Development of Shopping Centers and Modern Stores in Cilacap Regency is motivated by the rise of the establishment of modern shops in the community which has a direct impact on the economy of business operators in the vicinity. This Perda was made to provide protection for small businesses to be able to compete with modern shops, and vice versa modern stores are expected to be able to work in synergy with SMEs. However, the impact of the implementation of this regulation has not been felt optimally by traditional market businesses, namely that there are still modern shops standing around the market, modern shops whose licenses are incomplete, so that it has a wide-ranging impact on the community's economy, namely their turnover decreases and some even close their operations . However, justice expected by the birth of the implementation of Perda No 23/2012 has not been fully felt by traditional market businesses. The decrease in turnover and even the condition of 'bankruptcy' was experienced by SMEs. This is due to the non-enforcement of regulations in the Perda, such as operating hours that violate the rules, such as modern stores less than 500 meters from the traditional market. The violation of local regulations by modern shop owners makes the traditional market business worse.Keywords: Impact Evaluation, Modern Stores, and Social Justice.
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MD DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS Sartono -; Andri Trianfano; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.14

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan bagi Indonesia. Di Indonesia kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya diperlukan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitan, dan pendayagunaan.Pemerintah Indonesia mencanangkan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.Agar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan maka pemerintah desa membuat program pembangunan yang akan dilaksanakan agar penggunaan dana Program Nasoional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan secara efektif.Adapun lokasi sasaran penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan ini meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan yang kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Pedesaan. Kelompok asaran adalah; masyarakat miskin di pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan dan kelembagaan pemerintah lokal.
IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) E. Gudonohadi; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.25

Abstract

AbstrakPenelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan struktur, orang/personal, tata kerja dan peralatan kerja.Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode kualitatif. Dalam menentukan informan peneliti mengacu pada teknik purposive, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informant). Penelitian difokuskan pada empataspek yaitu terkait struktur, tatakerja, orang dan peralatan kerja.Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif.Hasil penelitian diketahui bahwa struktur Satpol PP Kabupaten Banyumas dilakukan dengan fokus pada empat aspek. Pertama, dalam pelaksanaan struktur ternyata walaupun Kasat sebagai pemimpin tertinggi sebagai pemegang komando dan pengendali utama dalam instansi, ternyata dalam melaksanakan perintah dapat menghormati dan menghargai bawahan sebagai pelaksana langsung. Kondisi ini yang membuat atmosfir di Satpol PP menjadi lebih dinamis. Kedua, terkait dengan tatakerja dilakukan melalui penertiban pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada SOP yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan pelaksanaan tata kerja terutama pelanggaran disiplin pegawai yaitu keterlambatan pada saat apel pagi. Ketiga terkait dengan orang/personal, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan SDM di Satpol PP Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini Satpol PP masih kekurangan personil, baik dari kuantitas maupun kualitas. Diklat yang diikuti oleh pegawaipun masih terbatas dan tidak mampu dilakukan secara rutin oleh pegawai teknis. Keempat terkait dengan peralatan kerja, terlihat kondisi yang ada saat ini masih kekurangan peralatan kerja, sehingga memerlukan perubaan atau pengadaan alat kerja. Alat kerja yang dimaksud lebih bersifat teknis guna mendukung operasional keseharian tugas Satpol PP, baik peralatan individu maupun operasional seperti : baju lapangan lengkap dankendaraan roda dua maupun roda empat.Kata kunci : orang/personal, peralatan kerja, struktur, dan tatakerja Abstract This study specifically aimed to see whether there was a change in the structure of the municipal police, the / personal, work procedures and tools.The method used in this study was a qualitative method.In selecting and determining the informants, the researchers refered to the purposive technique, in which the researchers chosed informants regarded know (key informant).The study focused on four aspects, namely related to changes in the structure, work procedure change, people change and changes in work equipment.Data analysis techniques used in this research was descriptive qualitative analysis with interactive model.The results reveal that the restructuring of municipal police Banyumas done with a focus on four aspects.First, there was a structural change that although visible changes as the supreme leader as the main holder of the command and control within the agency, was in executing the command can respect and appreciate subordinates as direct implementers.This condition made the atmosphere in the municipal police become more dynamic.The second, associated with changing the work procedure was done through the control execution of tasks based on the applicable SOP.However, there were some shortcomings of work procedures especially discipline violations that delay during morning assembly.The third, associated with the change, namely by taking into account the conditions and needs of human resources in municipal police Banyumas.Until now still lacks municipal police personnel, both of quantity and quality.Training followed by personnel still limited and not able to be done routinely by technical employees.The fourth, related to change of work equipment, i.e. the conditions that exist today still lack equipment that requires work changes or procurement of working tools.Work tool was more of a technical nature in order to support the daily operations municipal police duties, both individual and operational equipment such as: clothes complete field and two-wheeler and four wheels.  Keywords: man/personal, structures, work equipment, and work procedure AbstrakPenelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan struktur, orang/personal, tata kerja dan peralatan kerja.Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode kualitatif. Dalam menentukan informan peneliti mengacu pada teknik purposive, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informant). Penelitian difokuskan pada empataspek yaitu terkait struktur, tatakerja, orang dan peralatan kerja.Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif.Hasil penelitian diketahui bahwa struktur Satpol PP Kabupaten Banyumas dilakukan dengan fokus pada empat aspek. Pertama, dalam pelaksanaan struktur ternyata walaupun Kasat sebagai pemimpin tertinggi sebagai pemegang komando dan pengendali utama dalam instansi, ternyata dalam melaksanakan perintah dapat menghormati dan menghargai bawahan sebagai pelaksana langsung. Kondisi ini yang membuat atmosfir di Satpol PP menjadi lebih dinamis. Kedua, terkait dengan tatakerja dilakukan melalui penertiban pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada SOP yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan pelaksanaan tata kerja terutama pelanggaran disiplin pegawai yaitu keterlambatan pada saat apel pagi. Ketiga terkait dengan orang/personal, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan SDM di Satpol PP Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini Satpol PP masih kekurangan personil, baik dari kuantitas maupun kualitas. Diklat yang diikuti oleh pegawaipun masih terbatas dan tidak mampu dilakukan secara rutin oleh pegawai teknis. Keempat terkait dengan peralatan kerja, terlihat kondisi yang ada saat ini masih kekurangan peralatan kerja, sehingga memerlukan perubaan atau pengadaan alat kerja. Alat kerja yang dimaksud lebih bersifat teknis guna mendukung operasional keseharian tugas Satpol PP, baik peralatan individu maupun operasional seperti : baju lapangan lengkap dankendaraan roda dua maupun roda empat.Kata kunci : orang/personal, peralatan kerja, struktur, dan tatakerja Abstract This study specifically aimed to see whether there was a change in the structure of the municipal police, the / personal, work procedures and tools.The method used in this study was a qualitative method.In selecting and determining the informants, the researchers refered to the purposive technique, in which the researchers chosed informants regarded know (key informant).The study focused on four aspects, namely related to changes in the structure, work procedure change, people change and changes in work equipment.Data analysis techniques used in this research was descriptive qualitative analysis with interactive model.The results reveal that the restructuring of municipal police Banyumas done with a focus on four aspects.First, there was a structural change that although visible changes as the supreme leader as the main holder of the command and control within the agency, was in executing the command can respect and appreciate subordinates as direct implementers.This condition made the atmosphere in the municipal police become more dynamic.The second, associated with changing the work procedure was done through the control execution of tasks based on the applicable SOP.However, there were some shortcomings of work procedures especially discipline violations that delay during morning assembly.The thi
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM), STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.10

Abstract

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususya di Kabupaten Purbalingga, sejak akhir tahun 2001 Pemerintah Daerah menggulirkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang pada prinsipnya mengatur sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat sebagai wujud dari peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan.       JPKM merupakan suatu model penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat paripurna, meliputi tindakan preventif, promotif, rehabilitatif dan kuratif berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan serta berkesinambungan dengan mutu terjamin serta pembiayaan dilaksanakan secara pra-upaya, dengan model sistem asuransi. Adapun sasaran utama program ini adalah  Keluarga Miskin dan Keluarga Non Miskin.       Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah kabupaten Purbalingga membentuk badan yang diberi nama Pra Badan Pelaksana JPKM (Pra Bapel JKPM). Badan tersebut mempunyai kewenangan untuk merekrut kepesertaan, menerima dana premi dan menerima imbalan jasa. Dalam kepesertaan JPKM, peserta memiliki hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan mengajukan keluhan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu peserta berhak memberikan masukan untuk perbaikan sistem JPKM.Peserta JPKM berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Polindes/Poli klinik Desa (PKD), Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v12i2.5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus terpancang (embedded case study). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip good governance pada beberapa aspek diantaranya: partisipasi masyarakat; supremasi hukum; transparansi; kepedulian kepada stakeholders; orientasi konsensus; keadilan; efektivitas dan efisiensi.Hasil penelitian menunjukkan pertama, dari aspek prinsip partisipasi masyarakat, dalam hal penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan pemanfaatan hasilnya, pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng membuka keran partisipasi masyarakat melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan. Kedua dari aspek prinsip supremasi hukum, yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,telah didukung oleh sistem hukum yang baik serta penerapan hukum yang adil bagi masyarakat. Ketiga, dari aspek prinsip transparansi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik, baik transparansi dalam proses pengambilan keputusan, anggaran maupun evaluasi. Keempat, dari aspek prinsip kepedulian kepada stakeholders, disini penyelenggaraan pemerintahan desa relatif telah menerapkan prinsip daya tanggap (responsiveness) terhadap aspirasi  maupun kepuasan masyarakat, Semua kebijakan pembangunan dirumuskan dengan prinsip bottom up melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa sebelum sampai ke BPD dan kepala desa, termasuk peningkatan sarana prasarana seperti komputerisasi di lingkungan pemerintahan desa. Kelima, dari aspek prinsip orientasi konsensus, yakni dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah desa selalu mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dengan pihak-pihak berkepentingan, yang hasilnya selalu dilaksanakan dan dipatuhi.Keenam, dari aspek prinsip keadilan, disini semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama untk memperoleh pelayanan maupun kesejahteraan.Ketujuh, dari aspek prinsip efektivitas dan efisiensi, untuk efektivitas disini dilihat dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selalu didasarkan pada peraturan, juklak dan juknis yang berlaku. Adapun efisiensi tercermin pada penetapan biaya pelayanan yang didasarkan pada Perdes tentang pungutan yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa.Kedelapan, dari aspek prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas administrasi diwujudkan dalam bentuk pembuatan laporan pertanggungjawaban bulanan, triwulanan, dan tahunan oleh pemerintah Desa kepada tingkat pemerintahan di atasnya maupun kepada masyarakat. Akuntabilitas legal diwujudkan melalui penerapan seluruh peraturan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Analisis Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v13i2.1

Abstract

Program raskin merupakan bagian dari program perlindungan sosial masyarakat dengan tujuan utama mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui penyaluran beras bersubsidi.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan adalah aparat pelaksana program raskin di Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kepala RTS-PM. Analisis dilakukan dengan model interaktif.Berdasarkan analisis data, kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) Aspek komunikasi: implementor program adalah Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kasi Permas dn Bidang Pelaksana Penyaluran; sosialisasi program dilaksanakan secara intens di awal program melalui forum rapat RT; (2) Aspek sumber daya: tingkat pendidikan implementor cukup memadai dan berkompeten; Kemampuan pendanaan baru memenuhi 50% dari seluruh kebutuhan; (3) Aspek disposisi: kejujuran dan komitmen pelaksana program cukup baik. Akses masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, keluhan berkaitan dengan pelaksanaan program cukup terbuka; (4) Struktur organisasi pelaksana program cukup sederhana sehingga koordinasi, pengawasan dan pengendalian program cukup efektif. Kata kunci:   implementasi program, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi
Sistem Presidensial Versus Sistem Multi Partai (Suatu Tinjauan Teoritis) Ambari -; Emilius Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.516 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.35

Abstract

Sistem pemeritahan presidensial menempatkan presiden dalam posisi yang kuat karena presiden sebagai kepala perntah sekaligus sebagai kepala negara. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan efektif apabila mekanisme check and malansces antara presiden dengan parlemen berjalan dengan baik.. Di sisi lain, sistem kepartaian multi partai yang tidak sederhana (jumlah partai politik yang banyak) sebagaimana diterapkan di Indonesia mengakibatkan terjadinya fragmentasi dalaam parlemen, partai politik yang mempunyai wakil di parlemen, terpecah dalam kelompok kelompok kecil,sehingga posisi bargaining powernya lemah, akibatnya mereka memilih mengambil langkah pragmatis dengan cara berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung pemerintah. Langkah tersebut dalam kalkulasi politik, sah- sah saja, akan tetapi dalam perspektif kehidupan demokrasi yang sehat, hal tersebut akan menjadikan kontrol parlemen terhadap kinerja pemerintah menjadi lemah, sehingga mengakibatkan seringkali muncul kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung mencederai rasa keadilan rakyat, terjadi kesenjangan antara aspirasi anggota parlemen dengan aspirasi konstituennya, seperti barlakunya Undang Undang Cipta Kerja, Revisi Undang Undang KPK dan lain sebagainya. Kata Kunci: Check and Balances, Multi Partai, Presidensial Abstract The presidential system of government places the president in a strong position because the president is the head of government as well as the head of state. The administration of government will run effectively if the check and malansces mechanism between the president and parliament goes well. On the other hand, the multi-party party system that is not simple (the number of political parties is large) as implemented in Indonesia results in fragmentation in parliament, political parties who have representatives in parliament, are divided into small groups, so their bargaining power position is weak, as a result they choose to take pragmatic steps by forming coalitions with other parties to support the government. This step in political calculations is legitimate, but in the perspective of a healthy democratic life, it will weaken parliamentary control over government performance, resulting in government policies that tend to injure people's sense of justice, there is a gap between aspirations of members of parliament with the aspirations of their constituents, such as the enactment of the Job Creation Act, the revision of the KPK Law and so on. Keywords: Check and Balances, Multy Party, Presidential