Articles
<![CDATA[Formulation of Legal Protection for Persons with Disabilities in The Civil Service Recruitment System in The Perspective of Human Rights ]]>
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Hartati Hartati]]>;
<![CDATA[Nazifah Nazifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.533 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v6i2p319-324
<![CDATA[This research aimed to fulfill the rights of persons with disabilities to get jobs according to their fields without reducing their rights. One of them was the recruitment of civil servant candidates. The research method used was normative juridical with literature study. Decent work is a right for every human being without exception. Various racial, ethnic, and religious backgrounds that are part of human identity do not prevent him from getting his rights, likewise with the physical or non-physical conditions that underlie a human being. Every human being who has a certain physical or non-physical background also has the same right to get a decent job, including people with disabilities. The State of Indonesia has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities into Law Number 19 of 2011. In the preamble to the law, it is explained that countries that sign the Convention should promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities and increase the participation of persons with disabilities in the civil, political fields, economic, social, and cultural-based on an equal opportunity. It means that the Indonesian government is legally obliged to fulfill the rights of persons with disabilities, especially regarding the right to work in Indonesia.]]>
<![CDATA[FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO ]]>
<![CDATA[Yunda Santika]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Netty]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.8856
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa Saja Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo? dan faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapaun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder (wawancara dan studi dokumen). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo belum berjalan sebagimana mestinya, dapat dilihat melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Terbukti pada adanya kegiatan yang belum terlaksana dengan baik dan tidak terlaksan pada bidang pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun. Hal ini disebabkan Karena kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Tabun dalam pemahaman dan pengelolaan tentang Desa. Adanya pembangunan yang tidak terlaksana tersebut tentunya akan menjadi salah satu faktor penghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Desa Tabun. Hendaknya Pemerintah Kabupaten juga memperhatikan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten hendaknya juga sering-sering mememberikan pelatihanan dan penyuluhan tentang pemahaman dan pengelolaaan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pnelitian hukum bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya. Serta agar dapat kedepannya Kepala Desa lebih optimalkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun.]]>
<![CDATA[FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Novi Susanti]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.10987
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama tugas dan kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua pertanggungjawaban kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam fungsi Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur antara lain digunakan untuk pengerasan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan gedung Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan lapangan volly, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini dan pembangunan gedung aula pertemuan, adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu meliputi fungsi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai, pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai terlaksana beberapa pembangunan, namun terdapat juga pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan gedung aula pertemuan. Belum adanya gedung aula pertemuan tersebut pelayanan desa bisa diartikan hanya mampu melakukan perencanaan saja, namun belum mampu menyelenggarakannya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa bertujuan menghindari penyimpangan dalam menyelenggarakan pembangunan di desa.]]>
<![CDATA[Menciptakan Aparatur Yang Profesional Untuk Penyelenggaraan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Dwinda Anugrah]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Hartati Hartati]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11377
<![CDATA[Artikel ini dibuat untuk mengetahui permasalahan mengenai aparatur yang tidak profesional dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mengetahui bagaimana cara menciptakan aparatur yang profesional. Aparatur sipil negara adalah para pegawai yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur yang Profesional artinya menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.]]>
<![CDATA[Kewenangan Lembaga Ombudsman Terhadap Kategori Rumah Sakit Publik Dan Rumah Sakit Privat di Bidang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Elfi Nola Tumangger]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Hartati Hartati]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11396
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai kewenangan ombudsman sebagai pengawas pelayan publik di bidang kesehatan (Studi Undang-Undang NO. 37 TAHUN 2008 Tentang Ombudsman Terhadap Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat). kategori pelayanan kesehatan tidak lepas dengan fasilitas tempat yang namanya rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Nomor Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, secara khusus kesehatan. Dalam perbuatan maladamisnistrasi maka dibutuhkan keberadaan dari lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik secara khusus dibidang kesehatan. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai kewenangan Ombudsman dalam konsep rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal  1  angka  1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Fajri Halim]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.12584
<![CDATA[Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan untuk mengkaji apakah upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Kedua, upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan harapan, yang pertama adanya indikasi cacat hukum pada penunjukan tim penilai evaluasi sehingga berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kedua pembatalan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN melampaui kewenangan yang telah diatur sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.]]>
<![CDATA[The Local Customary Law: The Contribution of Adat Law in Preserving the Lubuk Larangan in Jambi ]]>
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>;
<![CDATA[Firya Otaviarni]]>;
<![CDATA[Windarto Windarto]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Suhermi Suhermi]]>
<![CDATA[ Jambe Law Journal Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Jambi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jlj.4.1.43-68
<![CDATA[This article discusses the living law which stands behind the Lubuk Larangan tradition in Jambi, Indonesia. While many academics stand on belief that Lubuk Larangan is about the conservation, the article argues there is a metaphysical belief and sacred agreement that triggers such conservation by the indigenous people. Such belief has been overlooked by academics resulting in the failure of seeing the very fundamental life of the indigenous people, as long as their legal practice is concerned. This article demonstrates that the customary law norms can be found in the customary seloko of Jambi Malay, norm which is reflected the whole lives of the indigenous people, both in private and public lives. This article found that the tradition demonstrates a communal way of living and togetherness based on the need of the community. The natural conservation is nothing but the reflection of the sacred, mystic, religious adat and law to keep the nature survive]]>
<![CDATA[Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN ]]>
<![CDATA[Indra Muchlis Adnan]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.085 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3461
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi hukum dalam perjanjian baku (standar) antara PT. PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dengan dengan konsumen. Kajian penelitian ini berfokus pada; Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen apabila PT. PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum tidak memenuhi kewajibannya dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Kedua, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. PLN. Tujuan dari penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat berkontribusi terhadap pekembangan hukum kenotariatan, terutama mengenai Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN. Jenis penelitian ini adalah normatif, atau disebut juga sebagai studi kepustakaan (library research). Penelitian menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik dalam hal kaitannya dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) belum dapat terlaksana sepenuhnya. Terkait penyelesaian sengketa dimungkinkan bagi konsumen untuk menyelesaikan melalui jalur hukum non litigasi, yaitu melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena BPSK lebih mudah, murah, cepat, dan sederhana, dalam hal ini BPSK berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen listrik.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ]]>
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Bahder Johan Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (61.251 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7134
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan dan mineral untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara ]]>
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Fitria Fitria]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v6i1.292
<![CDATA[The purpose of this study is to identify and understand and analyze in depth the authority of the Financial and Development Supervisory Agency in conducting investigative audits. The problems raised in this study discuss the authority of the Financial and Development Supervisory Agency in conducting investigative audits and what are the Implications of the Financial and Development Supervisory Agency's Investigation Audit on State Financial Losses in Law Enforcement. This study uses a normative method with the steps of description, systematization and explanation of the contents of positive law in depth using a concept approach, a law approach and a case approach using a systematic synchronization analysis. The results showed that the feedback from the investigative audit enabled the realization of financial management and supervision reforms including the integration between activity planning and budgeting. Thus, fiscal transparency and accountability are very urgent in reforming the management and supervision of state finances, because transparency and accountability in managing state finances can reduce state losses. As the government's internal auditor, the Financial and Development Supervisory Agency is authorized to supervise finance and development. On the other hand, the Financial and Development Supervisory Agency has the authority to conduct investigative audits to determine whether or not there has been a loss in state finances at the request of law enforcement. The implications of the investigative audit carried out by the Financial and Development Supervisory Agency in addition to imposing an obligation on financial managers to return state financial losses based on the results of the investigative audit, the results of the investigative audit also have consequences in the law enforcement process, because the results of the investigative audit are in the form of documents and information provided by auditors in court can affect the judge's confidence in the examination of the trial in court.]]>
