Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GIANYAR Alit Badrika; Sri Sulandari; I Wayan Astawa
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v5i2.655

Abstract

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Seperti yang termuat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan Kampanye Pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian pelaksanaan kampanye di kabupaten Gianyar sehingga di rumusan masalah yakni 1. Bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar ? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar ?Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang Penulis pergunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Adapun simpulan dalam penelitian ini yakni 1. Implementasi PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya Tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan, Serta Penyelenggara Pemilu dapat dengan baik memfasilitasi Peserta Pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu tahun 2019. 2. Faktor-faktor penghambat Implementasi PKPU Nomor 23 tentang kampanye Pemilu tahun 2019 adalah FaktorĀ  Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, Faktor Karakteristik Agen Pelaksana, Faktor Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Faktor Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan terakhir adalah Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang ada di Kabupaten Gianyar.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PENELITIAN DI SD NO. 3 PETANG) Ni Wayan Muliani; I Wayan Astawa
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.998

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melalui upaya pemerintah dengan memberikan bantuan kepada sekolah berupa dana BOS. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk membantu penyediaan pendanaan operasi non personil sekolah dan biaya personil sekolah yang masih dapat dibayarkan, Membebaskan punggutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dan /atau membebaskan punggutan peserta didik yang orang tuanya / walinya tidak mampu pada SD/SDLB/ SMP/ SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. SD No. 3 Petang merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, tehnik untuk menentukan informan menggunakan teknik puspossive sampling. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 1) Implementasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah di SD No. 3 Petang sudah baik, hanya saja sesuai dengan teori George C. Edward III dimana variabel komunikasi belum berjalan optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi SD No. 3 Petang dalam pengelolaan dana BOS tahun 2018 yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah.
PKM Pendampingan Desain Kemasan pada RH (Reta Handycrafts) di Banjar Titih Tengah Kota Denpasar I Wayan Putu Sucana Aryana; I Wayan Astawa; I Made Adi Suwandana; Agus Wiryadhi Saidi; Siluh Putu Natha Primadewi
Journal on Education Vol 5 No 3 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023 In Press
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i3.1966

Abstract

Packaging design is fundamental for a company because it has a visual meaning that is implied both from the corporate culture, history, and positioning of a company. Every company has a packaging design, some are well-conceived and some are just perfunctory. Maintaining the consistency and quality of the brand image in the minds of consumers is very important so that it is easy to recognize the company in every communication. Products and services that are successful will be satisfying and easy to remember by consumers, as well as the company's brand. The packaging design in which there is a logo makes it the main identity for the launch of a newly established company or new organization. Without a visual identity, it will be difficult for consumers to identify the company. Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs can be interpreted as businesses run by individuals, households, or small-scale business activities that drive the movement of development and the Indonesian economy. According to data from the Cooperatives and UKM Office of the City of Denpasar, for the type of Creative MSMEs, the Micro scale is specifically in the creative field of knitwear craftsmen. RH (Reta Handycrafts) doesn't have a packaging design yet, of course this will cause problems when introducing a product. A product that is sold has more value if it can be packaged very well, but not a few partners ignore it. able to support their business income.
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA TIYINGTALI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM Putu Surya Wedra Lesmana; I Wayan Astawa; Cok Gde Agung Kusuma Putra
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan penelitian bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum dalam rangka penyusunan peraturan desa belum menyusun tindakan sudah menetapkan serangkaian tindakan. Selanjutnya dalam penentapan aktor bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum sudah menentukan aktor dalam proses penyusunan peraturan desa, akan tetapi aktor yang ditunjuk menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan unsur orientasi nilai, Pemerintah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan peraturan desa sudah berorientasi terhadap nilai dari perdes tersebut namun orientasi nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat belum ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah Tahap penyusunan, Tahap pembahasan, Tahap penetapan, Tahap pengundangan, Tahap penyebarluasan, Tahap evalausi, dan klarifikasi
PENGARUH E-SAKIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG Ni Kadek Yuni Gitasih; I Made Sumada; I Wayan Astawa
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20687

Abstract

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh aplikasi e-SAKIP terhadap kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan, melalui proses pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden terpilih. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa aplikasi e-SAKIP berpengaruh terhadap kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian ini kepada Pemerintah Kabupaten Badung adalah untuk memberikan pelatihan agar pemahaman dan penggunaan aplikasi yang aktif semakin meningkat.
Public Administration: Effectiveness and Inhibiting Factors of One Day Service I Wayan Astawa; Gede Wirata; Yudistira adnyana; Sri Sulandari; I Nyoman Suargita
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020242499

Abstract

"One Day Service" service is a one-day service where each applicant provides documents. This service program aims to provide population and civil registration services in villages, cities and provinces. This service aims to provide convenience to the public in the implementation and public administration. The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the "One Day Service" program. The findings of this research report illustrate the effectiveness of population/citizen information services in the program and the obstacles faced by population/citizen information services in the program. This work uses a qualitative descriptive research method. Observations, interviews and documentation are used as data collection techniques. This study shows that the effectiveness of the population registration service in the "One Day Service" program is not yet valid. This is due to the problem of how many have not been answered and processed by the operator due to time constraints and slow network. Sometimes there is a lack of discipline in the assigned tasks and carelessness of the employees managing the service program.