Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Transcendental Law Jurnal Abdi Mas Adzkia El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Liantha Adam Nasution
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM MENGENAI HUKUMAN DENDA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Liantha Adam Nasution; Ediwarman Ediwarman; Muhammad Ekaputra; Marlina Marlina
USU LAW JOURNAL Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.923 KB)

Abstract

ABSTRACT Children as the young generations are the successors to the ideals of the nation’s struggle and are the human resource for the National Development. Every child has equal human right like everyone in general. There are many criminal cases experienced by children causing mental disorders that they can no longer perform their obligations. Law enforcement needs to be conducted to the sexual violence perpetrators so that it will give them deterrence and minimize sexual violence against children. Sentence regulation for the perpetrators of sexual violence against children, besides imprisonment, also applies the sentence to fine which money is automatically put into the State Treasury Fund.  The problems of this research are how the criminal sentence to fine is regulated in sexual violence case, what factors cause sexual violence and how the criminal law policy concerning the sentence to fine in the case of sexual violence against children is, and how the efforts of legal protection for the victim in Victimology perspective. Based on the results of the research and the analysis done by the author about the sentence to fine stated in KUHP (the Criminal Code) or the Law that regulates sexual violence against children, in its implementation, Sentence to fine that is retributive is implemented to protect the city today. It puts priority to the sentence and fulfills the rights of the suspect/defendant. Its function mainly stresses on the protection of the suspect/defendant’s prestige and dignity, in KUHP, child protection law, law of eradication of domestic violence and the law on trafficking. The concept applied in the present time does not regulate the sentence to fine that is given to the victim for their protection. If the victims want to obtain compensation, they have to file an application of restitution. This restitution is not to be taken by the victim, but it is kept in the Treasury Fund. Therefore, today concept needs to be amended; the sentence to fine should be restorative, so that it can meet the benefit for the protection of the perpetrator and victim. Keywords: sentence, fine, sexual violence, child, victimology
Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam Raja Ritonga; Liantha Adam Nasution
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2021): El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : P3M STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v2i2.639

Abstract

There are so many demises together occurs when epidemic of Corona Virus 19 appears or before disasters as like quake, tsunami, flood, landslide, maountain eruption, fire, plane accident and sink of ship, etc. when someone dies, then his/her wealth will move to others or his/her relatives. Transfer of ownership rights due to cases of death is regulated in the inheritance fiqh. Inheritance’s law is identical with death. In death together case, the counting of heir must be described in detail. The research design is library research in qualitative way. The death cases are described, and then analyzed in qualitative way and finished by the counting of every death case. The result of this research shows that every deatch case happends, it is a must to do the determining of inheritance. The postponement of determining of inheritance causes new cases, for examples the changing of religion, death, and born a new heirs. Afterwards, the finishing of death together cases mentioned as munasakhat. Death together in one family can make inherit something to others if the time of death was known. But, if it is unknown, then they can not inherit someone to others although they are one family. Keywords: demises together; munasakhat; determining inheritance. Kejadian kematian beruntun banyak terjadi ketika munculnya wabah pandemic covid-19 atau sebab terjadinya bencana alam, seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan lainnya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta miliknya akan beralih kepada keluarga dan kerabatnya. Peralihan hak kepemilikan karena kasus kematian diatur dalam fiqh waris. Hukum kewarisan identik dengan masalah kematian. Pada kasus kematian beruntun, penghitungan warisan harus diuraikan secara detail. Penelitian yang digunakan adalah library research dan bersifat kualitatif. Sejumlah kasus kematian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan cara penyelesaian hitungan waris masing-masing kasus. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa setiap ada peristiwa kematian, maka harus dilakukan penentuan bagian atau pembagian warisan. Penundaan pembagian warisan secara berlarut-larut dapat mengakibatkan munculnya kasus baru seperti perubahan agama, meninggal dan lahirnya anggota waris yang baru. Kemudian, penyelesaian pada kasus kematian beruntun disebut dengan istilah munasakhat. Meninggal secara beruntun dalam sebuah keluarga bisa saling mewarisi apabila waktu meninggalnya diketahui. Namun, jika tidak diketahui waktunya maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka meskipun satu keluarga. Kata Kunci: kematian beruntun; munasakhat; penentuan warisan.
PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA Liantha Adam Nasution
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.087 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2664-2670

Abstract

Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah Pandemi Global yang mengancam Kehidupan manusia keseluruhan. Covid-19 berawal pada Desember 2019 WHO China Country Office melaporkan kasus Pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota wuhan, Provinsi Hubei, cina. Pada januari 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan Dunia /Public Health Emergency of Internasional Concern (KKKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID -19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Kasus COVID -19 di Indonesia semakin meningkat dengan tingginya data jumlah Pasien yang Positif dan meninggal. Pemerintah Indonesia saat ini memberikan Perhatian serius dalam pengendalian penyebaran COVID -19 dengan menerapkan Kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Kebijakan-kebijakan telah dibuat dari pemerintah pusat hinga pemerintah daerah yang terdiri dari Kebijakan dalam pelayanan kepada masyarakat dan Sanksi-sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Sanksi yang diberikan berupa tertulis, Sanksi Administratif berupa denda dan sanksi Pidana.
PEMBENTUKAN PERATURAN ADAT PADA MASYARAKAT MANDAILING NATAL (STUDI KASUS DESA PIDOLO DOLOK) Liantha Adam Nasution
PERADA Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/perada.v5i1.513

Abstract

ABSTRAK Masyarakat Mandailing sangat kental dengan peraturan adat yang melekat di dalam kehidupan masyarakatnya. Begitu juga segala peraturan yang ada di dalam masyarakat tidak terlepas dengan hukum dan norma adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui segala bentuk peraturan adat yang hidup di dalam masyarakat Mandailing, serta cara pembentukan peraturan adat Mandailing, dengan menggunakan Normatif dan Empiris dengan penelitian yang dilakukan di Desa Pidoli Dolok dengan metode pengamatan, survei lapangan dan juga wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pembentukan peraturan adat dilakukan oleh raja dengan persetujuan dari mora, kahanggi dan anak boru. Dimana peraturan dibuat untuk memberikan kehidupan yang teratur dalam masyarakatnya terkhusus desa Pidoli Dolok. Pemerintahan adat mempunyai hak prerogatif bagi masyarakat yang mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam peraturan adat Mandailing Natal. Selain itu, walaupun seorang raja yang berkuasa di daerah tersebut dan juga sudah menjadi pusat kekuasaan dalam pemerintahan, raja selalu melibatkan hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat serta melibatkan pandangan hukum dari para ulama yang berada di daerah tersebut ABSTRACT The Mandailing community is very thick with customary regulations inherent in the lives of its people. Likewise, all regulations in society are inseparable from customary laws and norms. The purpose of this paper is to find out all forms of customary regulations that live in the Mandailing community, as well as how to form mandailing customary regulations, by using field research, namely research conducted in Huta Siantar Village and Pidoli Dolok Village by observation methods, field surveys and also interviews. Based on the research conducted it is known that the formation of customary regulations was carried out by the king with the consent of the mora, kahanggi and anak boru. Where rule is debated to provide an orderly life in its community, especially the villages of Huta Siantar and Pidoli Dolok. The customary government has a prerogative right for people who comply with all the regulations applicable in the Mandailing Natal customary regulations.
Organs and Tissue Transplantation in Human Rights and Biomedicine Perspective Liantha Adam Nasution; Dhiauddin Tanjung
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.5960

Abstract

Organ and Tissue Transplantation Is a practice that shows successful developments in the medical world, Organ Transplantation activities are closely related to the fulfillment of human rights for living and dead donors, understanding the concept of human rights protection needs to be carried out with a biomedical approach in order to create legal protection for donors and donor recipients. This research is a normative juridical research method with library research (Library Research) in practice by examining legal concepts and legal sources that will be a reference in analyzing human rights and biomedicine. The results that can be found that the rule of law in Indonesia lacks the rights of donors and recipients of donors, reviewing the human rights of donors and accepting transplant donors in the medical aspect, so you can see the concept of Human Rights and Biomedicine.
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT MANDAILING NATAL Liantha Adam Nasution; Nurhayati Nurhayati
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2645

Abstract

ABSTRAKSebagai Negara yang memiliki beragam suku dan budaya tentunya Indonesia memiliki tradisi yang berbeda pula. Dan hal inilah yang menyebabkan berbagai hukum adat di setiap wilayah di Indonesia. Hukum adat itu sendiri diciptakan oleh para Raja terdahulu di daerah tersebut. Dan hukum adat ini adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakatnya ataupun bersumber dari nilai-nilai dasar yang terkandung pada budaya masyarakat tersebut. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan kebiasaan masyarakat yang ada.Dan dalam perkembangannya, pengaplikasian yang dilakukan oleh masyarakat sering menimbulkan pertanyaan apakah hukum adat ini akan selalu dipakai dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi di lingkungannya tersebut. Di samping bahwa negara Indonesia memiliki aturan hukum yang dibuat oleh lembaga pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Negara mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia dan hal ini tercantum pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian tidak ada masalah dengan adanya hukum adat di Indonesia di samping adanya aturan hukum yang dibuat oleh lembaga pembuat Undang-Undang selagi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.ABSTRACTAs a country that has a variety of tribes and cultures, of course, Indonesia has different traditions. And this is what causes various customary laws in every region of Indonesia. The customary law itself was created by the earlier Kings of the area. And this customary law is the original law of the Indonesian people which comes from the customs and customs of its people or comes from the basic values contained in the culture of the community. Customary law developed following the development of the existing customs of the people. And in its development, the application carried out by the community often raises the question of whether this customary law will always be used in solving a problem that occurs in their environment. In addition, the Indonesian state has legal rules made by lawmaking institutions and other laws and regulations. The state recognizes the existence of customary law in Indonesia and this is stated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and also in Article 3 of the Basic Agrarian Law. Thus, there is no problem with the existence of customary law in Indonesia besides the rule of law made by the law-making institutions while the customary law does not conflict with the existing laws and regulations in Indonesia.
Analysis The Use Of Qawaid Fiqhiyyah In The Decree Of The Fatwa Of Aceh Islamic Scholar Consultative Assembly (MPU) Liantha Adam Nasution
Journal of Transcendental Law Volume 3, No 2, 2021
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v3i2.18203

Abstract

Aceh is a province that has privileges compared to other regions in Indonesia, the privilege of Aceh is to be able to carry out the aspirations and dreams of the Acehnese people so that they carry out Islamic Sharia properly and are protected by state laws that will create a civil society based on the Kaffah Islamic Sharia. In compiling the Rules and Implementation based on Islamic Shari'ah, the Acehnese government established an institution that houses Aceh's Islmic scholars and has the authority to provide Islamic legal considerations in drafting Qanun and legal rules in Aceh, the institution is Aceh Islamic Scholar Consultative Assembly (MPU). The study uses a normative approach that focuses on the study of laws/regulations issued by Aceh Islamic Scholar Consultative Assembly by looking directly at the rules and classifying Fatwa, Ijma’a, Qiyas, and  Aceh Islamic scholar’s views which will be deductively concluded. Based on the analysis of the legal products issued by Aceh Islamic Scholar Consultative Assembly, it is clear that the application of Qawaid Fiqh is considered and becomes a source of rules in decisions relating to Contemporary but the use of Qawaid Fqih in several Fatwas and Decrees is not clearly stated in the Qawaid Fiqh used.Keywords: Qawaid Fiqih, Fatwa, Islamic Scholar Consultative Assembly
Pelatihan Proses Penanganan Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) pada anggota Satuan Karya Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal Liantha Adam Nasution
Jurnal Abdi Mas Adzkia Vol 3, No 1 (2022): Agustus- Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/adzkia.v3i1.11551

Abstract

ABSTRACT. The crime scene is an important element that cannot be separated from legal events because at the scene of the case there are victims of the perpetrator's crime and evidence used by the perpetrator in committing a crime which will lead to the disclosure of the criminal event that occurred to find out the motives of the perpetrator and find out perpetrators of criminal acts so that they can be held accountable before the law for their actions. The first action at the crime scene (TPTKP) is the basic knowledge to be able to manage the crime scene to facilitate the Police in the Investigation process. The TPTKP training aims to provide theoretical and practical understanding to participants so that they can understand the Criminal and Criminal Procedure Code as well as the Management of Crime Scenes which are targeted at members of the Saka Bhayangkara Kwartir branch of the Natal Mandailing Branch at Krida TPTKP. The method used in this PKM is to provide material on criminal and criminal procedural law and provide simulation practices using scenarios of criminal cases in which there are victims and evidence in the hope that participants can observe and manage the crime scene. The result of this service is that members of the saka Bhayangkara Kwartir branch of the mandailing natal branch can apply the knowledge of Criminal Procedure and Criminal Procedure to legal events and can secure the scene of the case.
ANALISIS KAWIN PAKSA BAGI PELAKU KHALWAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN MOMPANG JAE Liantha Adam Nasution; Dhiauddin Tanjung
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2740

Abstract

ABSTRAK Kesepakatan antara calon mempelai merupakan salah satu syarat pernikahan. Terdapat pernikahan di Kelurahan Mompang Jae yang tidak memenuhi standar tersebut, yaitu kawin paksa. Pernikahan ini merupakan sanksi bagi mereka yang telah melakukan khalwat/maksiat. Berdasarkan ketentuan peraturan adat setempat bagi mereka yang melakukan khalwat dan tertangkap basah oleh masyarakat akan diberikan sanksi sosial berupa denda atau diarak keliling kampung dan/atau sanksi menyelenggarakan perkawinan bagi pelaku khalwat/mesum. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana salah satu prinsip perkawinan yaitu berdasarkan kesepakatan atau suka sama suka dan tidak terdapat unsur paksaan. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah legal empiris. Data penelitian yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif. Sanksi bagi pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae tetap menggunakan aturan turun-temurun yaitu dengan tradisi kawin paksa bagi pelakunya, denda (diyat), dan diarak keliling kampung. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, dimana dalam islam tidak boleh melangsungkan perkawinan secara paksa, namun seharusnya menggunakan asas kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan
Co-Authors Dhiauddin Tanjung Dhiauddin Tanjung Ediwarman Ediwarman Marlina Marlina Muhammad Ekaputra Nurhayati Nurhayati Raja Ritonga