Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL HUKUM UNSRAT LEX PRIVATUM KESMAS LEX ET SOCIETATIS JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Journal on Education Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Journal of the Community Development in Asia International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific Innovative: Journal Of Social Science Research
Jemmy Sondakh, Jemmy
Universitas Sam Ratulangi
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL HUKUM UNSRAT

 1 
REVITALISASI FUNGSI PROVIDER DALAM PENGATURAN PENJAMINAN INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM INVESTASI1 Oleh : Jemmy Sondakh Sondakh, Jemmy
JURNAL HUKUM UNSRAT Vol 22, No 5 (2016): JURNAL HUKUM UNSRAT
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
BAGI HASIL INVESTASI SEBAGAI HAK MASYARAKAT ADAT PADA WILAYAH PERTAMBANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH Sondakh, Jemmy
JURNAL HUKUM UNSRAT Vol 23, No 8 (2017): Jurnal Hukum Unsrat
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di daerah banyak disebabkan oleh ketidak jelasan posisi masyarakat adat diwilayah pertambangan terkait dengan bagi hasil investasi. Hal ini disebabkan belum tegas dan jelasnya pengaturan tentang hak hak masyarakat adat atas penyelengaraan investasi pertambangan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Pada tataran implementasi penyelengaran Investasi pertambangan banyak investasi yang bemasalah di Indonesia. Pemasalahan terkait dengan manfaat investasi dan kerugian masyarakat di wilayah pertambangan. Terjadi penolakan masyarakat adat atas kegiatan investasi pertambangan pada beberapa wilayah tertentu. menjadi masalah yang serius terkait dengan penerapan hukum investasi. Dengan menggunakan metode analisis normatif penelitian ini dilakukan guna menemukan faktor-faktor penyebab dari problematik bagi hasil terkait dengan hak masyarakat adat. Hasil analisis menunjukkan tarik menarik dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengendalian investasi pertambangan yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di Indonesia.
Co-Authors Altje Agustin Musa Boby Pinasang Budi H. Panjaitan Cevonie M. Ngantung Cevonie Marietje Ngantung Dani Robert Pinasang Devy K.G. Sondakh Doortje Durin Turangan Emma V.T Senewe Eugenius Paransi Eugenius Paransi Fernando J. M. M. Karisoh Friend H. Anis Gian Wiatma Jonimandala Herlyanti Bawole J. Ronald Mawuntu JACOBUS RONALD MAWUNTU Josua Otniel Sondakh Walangitan Kristania Montolalu Kurnia Gracella Lumingkewas Mercy M. M. Setlight Mercy M. M. Setlight Michael Barama Michellin Ferensia Tahiru Muhammad Maulana Miraj Patria Caraka Regar Peacecilia Nonny Suhantri Rantung, Margereth Inof Riisyie Regitha Rara Payuk Ronald Mawuntu Rudy M.K Mamangkey Theodorus Hendrik Willem Lumunon Valent Pontororing Victor Trihart Paul Batubuaja Viktoria Blandina Anthonie Waha, Caecilia J. J. Wempie Jh. Kumendong Wempie Jh. Kumendong