Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

Analisis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Nila Arsita; Noverman Duadji
Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.201 KB) | DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.7

Abstract

Healthy Indonesia program with the approach of the family (PIS-PK) is intended to increase the degree of public health through health and community empowerment efforts are supported with financial protection and equitable health services. Implementation of PIS-PK is in fact outside the building health care Clinics. Through family visits, Team Clinics at once can provide early intervention against health problems that exist in every Member of the family. An expected data referable in conducting evaluations and interventions.Sub Gadingrejo Regency Pringsewu is one area which did not escape from the target program national PK PIS. During the implementation of the programme of the PIS-PK in Gadingrejo yet little-known by the public, so that the less response occurred at the beginning of the implementation of home visits. This research focuses on the problems of implementation of the programme of the PIS-PK as a health development efforts in Pringsewu Regency Gadingrejo. In order to reveal these problems, researchers using public policy implementation theory belongs to Van Meter and Van Horn, the kind of this research is descriptive research with qualitative approach. In this study it was found that the implementation of the programme of the PIS-PK are in the category of either Category either because it already has standards and a clear policy objectives and is scalable to support the success of the program in accordance with the expected goal, communication and coordination went smoothly, the characteristics of the implementing agency is in compliance with the objectives of the program, an attitude or disposition of implementing good environmental factors, social, economic and political support against the implementation of PIS-PK at Sub Gadingrejo.
Penerapan Teknologi Industri 4.0 dalam Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan ( Studi Pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan) Handika Pramana Putra; Noverman Duadji; Eko Budi Sulistio
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.14

Abstract

Teknologi Industri 4.0 merupakan sebuah sistem teknologi ke empat yang ditandai dengan munculnya terobosan antara lain kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), internet of things (IoT) , Percetakan 3 Dimensi. Berdasarkan pengertian tentang teknologi industri 4.0 ini maka merujuk pada Peraturan Persiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik peraturan ini telah menjadikan acuan bagi pemeritah khususnya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, tepat sasaran, cepat serta hemat biaya bagi masyarakat harus berbasiskan teknologi baik itu teknologi industri maupun teknologi informasi agar mendorong pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. selain itu dengan era yang maju sekarang maka pemerintah daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan ditutut untuk melayani masyarakat dengan baik dan berbasis online serta mudah
Membangun Partnership Pengelolaan Layanan Informasi Publik (Studi Kerja Sama Dinas Kominfo Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara) Erik Lionar; Noverman Duadji; Devi Yulianti
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v2i1.28

Abstract

Pelayanan informasi publik oleh pemerintah diwujudkan melalui diseminasi informasi. Pelaksanaan diseminasi informasi yang maksimal tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan sendirinya, melainkan perlu adanya keterlibatan dari pihak lain baik swasta maupun masyarakat. Konsep partnership merupakan salah satu cara untuk menggapai tingkat efisiensi birokrasi yang tinggi. Oleh sebab itu, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara bekerja sama untuk pelaksanaan diseminasi informasi publik. salah satu faktor kesuksesan dalam hubungan partnership adalah tahapan membangun partnership itu sendiri. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang tahapan membangun partnership yaitui : inisiasi, persiapan, penataan, pengintegrasian, pelaksanaan kerja sama, pemeliharaan partnership, resourching, dan interaksi antar aktor. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif penelitian ini akan membahas secara rinci mengenai tahapan membangun partnership Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara tersebut.
Capacity Building Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung Wice Yolanda; Noverman Duadji; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.47

Abstract

Transparency in government management is important to continue to be improved. The existence of a good government management is the increasing of public trust through public information disclosure. The Information Commission as an implementor in the implementation of law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure must continue to develop the capacity of institutions in order to provide maximum performance so as to encourage the implementation of public information disclosure in Lampung Province. This research aimed to describe the institutional capacity building efforts conducted by the Lampung Provincial Information Commission as well as identify inhibitory factors in the effort. The research method used a qualitative approach. The results of the study generally showed that the Lampung Provincial Information Commission began to make institutional capacity building efforts through the development of physical resources, the development of operational processes, and the development of human resources. Overall all three aspects have gone pretty well.Aspects of physical resource development are starting to go well due to structural changes in the institution that have a good impact on other aspects. In terms of operational development, efforts are made that motivate employees through incentives, personnel addition and building good cooperation and coordination. Aspects of human resource development are trying to be built through training efforts. The obstruction factor in capacity building efforts found to be related to legal devices as well as agency budgets that are not yet fully independent.
Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A) Tria Prabawati; Noverman Duadji; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.58

Abstract

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern sebagai upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan. Aplikasi E-Court adalah aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, dapat melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan pemanggilannya dilakukan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi E-Court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dii Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a telah dapat menciptakan efektivitas, hal ini terlihat dari prlaksanaan layanan e-court yang mewujudkan layanan cepat dengan biaya ringan untuk meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara telah dilaksanakan dengan baik dan efektif terbukti dapat memberantas layanan menjadi ringkas dan mengurangi sistem antrian.
Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Wisata Kuliner Tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro Ema Diya Yusita; Noverman Duadji
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.112

Abstract

Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya. Akan tetapi negara memiliki keterbatasan sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk seluruh rakyatnya. Maka perlunya penciptaan lapangan kerja pada lingkungan masyarakat, salah satunya dapat melalui sektor pariwisata. Community Based Tourism (CBT) merupakan konsep yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan logika induktif. Teknik pengumpulan data berupa obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep CBT pada prinsip ekonomi berupa tercipta lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat; prinsip sosial, keadilan gender (laki-laki dan perempuan) dan lintas generasi (kaum muda dan tua); prinsip budaya, masyarakat menghormati budaya yang berbeda dalam kegiatan pariwisata; prinsip lingkungan, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan; prinsip politik, terdapat partisipasi dari masyarakat lokal, namun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Yosomulyo belum berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Payungi.