Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law
Nurlaila Isima
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA Nurlaila Isima
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i2.1783

Abstract

Peraturan perundang-udangan dipertanyakan kemampuannya menyelesaikan marital rape di Indonesia, sehingga dalam tulisan ini membahas tentang proses kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan, serta Pengaturan RUU Kekerasan Seksual tentang marital rape sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan di Indonesia mengatur tentang marital rape sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana serta bagaimana marital rape dalam penal reform. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan rancangan undang-undang tentang perkosaan dalam perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam KUHP tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan, namun sejak diundangkannya UU PKDRT, perkosaan dalam perkawinan digolongkan dalam kekerasan seksual. UU PKDRT memudahkan istri sebagai korban untuk menjerat marital rape dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pembaharuan hukum pidana marital rape di Indonesia bisa dianalisis dalam RUU PKS dan RUU KUHP, di mana dalam kedua RUU tersebut menggolongkan perkosaan lebih luas dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Perkosaan tidak lagi dibatasi unsur “di luar perkawinan”, akan tetapi perkosaan dalam perkawinan digolongkan dalam tindak pidana perkosaan.
DINAMIKA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Syahrul Mubarak Subeitan; Nurlaila Isima; Muhamad Sauki Alhabsyi
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i1.1617

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai dinamika pengangkatan anak di Indonesia melalui suatu analisis dari pengaturan anak angkat beserta implementasinya, baik ditinjau dalam hukum Islam, maupun aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan dalam tulisan ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, serta memahami implementasi dari aturan tersebut. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya dibutuhkan dalam menjamin suatu kejelasan dan kepastian tentang pengangkatan anak, akan tetapi diperlukan dalam menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kejelasan, kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan bagi anak angkat, sehingga pengangkatan anak dapat memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera, serta dalam kompilasi hukum Islam (KHI), solusi yang diberikan untuk memenuhi hak anak angkat tersebut adalah dengan jalan wasiat wajibah.
WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA Nurlaila Isima; Syahrul Mubarak Subeitan
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 1, No 2 (2021): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v1i2.1809

Abstract

This paper discusses Default or breach of contract, which is an act that is not uncommon for people who make contracts or promises and also discusses the meaning of sharia business contracts. The research method in this paper uses data from library materials. The discussion in this paper is about the definition, elements, and other matters related to Default. Definition of Default refers to the meaning of the word Default in Dutch and the act of Default according to the Civil Code 1234 concerning when a person is declared Default. This paper also discusses the meaning, elements, legal terms, and expiration of the contract and the definition of business conventionally or Islamic or Sharia business. The author refers to several expert opinions on business related to the notion of business. Solutions to resolve business disputes, especially defaults, can be done through litigation, in this case, the District Court or Religious Courts, and through non-litigation dispute resolution, namely through mediation, conciliation, and arbitration.Keywords: Default, Contract, Sharia Business.AbstrakTulisan ini membahas tentang wanprestasi atau cidera janji yang merupakan suatu perbuatan yang tidak jarang dilakukan oleh orang yang membuat kontrak atau janji dan juga membahas tentang pengertian kontrak bisnis syariah. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan data-data dari bahan-bahan kepustakaan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang pengertian, unsur-unsur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanprestasi. Terkait pengertian wanprestasi merujuk pada arti kata wanprestasi dalam bahasa Belanda dan perbuatan wanprestasi menurut KUHPerdata 1234 tentang kapan seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Tulisan ini juga membahas pengertian, unsur-unsur, syarat sah dan berakhirnya kontrak serta pengertian bisnis baik secara konvensional ataupun bisnis Islam atau Syariah. Terkait dengan pengertian bisnis, penulis merujuk pada beberapa pendapat ahli tentang pengertian bisnis. Pada bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini menerangkan tentang solusi atau cara dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya wanprestasi yang bisa dilakukan lewat jalur litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama dan juga lewat penyelesaian sengketa non-litigasi yakni melalui mediasi, konsiliasi dan juga melalui arbitrase.Kata kunci: Bisnis Syariah; kontrak; Wanprestasi.
Praktik Jual Beli Motor Tanpa Dokumen Sah di Kelurahan Ternate Baru: Perspektif Hukum Islam Mohammad Rafiq Soleman; Nurlaila Isima
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 1 (2023): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i1.2578

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli motor tanpa dokumen sah yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pandangan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Studi lapangan dilakukan di salah satu kelurahan di Kelurahan Ternate Baru. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara kepada pembeli dan penjual yang melakukan praktik jual beli motor tanpa dokumen sah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada praktek jual beli sepeda motor di Kelurahan Ternate Baru masih ditemukan kejanggalan pada dokumen kelengkapan atau surat jual beli motor tersebut walaupun sudah ada kesepakatan secara terbuka. Secara hukum Islam,maka hal tersebut tidak dibenarkan karena melakukan gharar terhadap barang yang mau dijual kepada pembeli sehingga para penjual dalam pengambilan barang tidak transparan dan dokumen masih belum lengkap namun masyarakat sebagai pembeli tetap mau mengambil barang tersebut karena mudah didapatkan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.
Co-Authors Mohammad Rafiq Soleman Muhamad Sauki Alhabsyi Syahrul Mubarak Subeitan Syahrul Mubarak Subeitan