Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KETENTUAN WARIS DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA Syahrul Mubarak Subeitan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i2.1780

Abstract

Perkara waris telah diatur dalam ketentuan di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum waris perdata. Khusus muslim, juga berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, masyarakat muslim di Indonesia sering timbul kecekcokan yang mungkin akan mengakibatkan hancurnya hubungan antar keluarga. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi haknya dan apa saja yang menjadi kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya sebuah aturan mengenai hukum waris di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir. Berdasarkan hal tersebut, penulis berinisiatif untuk membahas aturan kewarisan di Indonesia, serta problematikanya dengan metode kualitatif-deskriptif. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui hukum kewarisan di Indonesia, serta memahami problematika yang terjadi dalam praktik pada masyarakat muslim di Indonesia. Dari ketentuan waris yang ada dan tidak bisa dipungkiri bahwa pilihan hukum pada masyarakat muslim Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap dengan suatu tujuan untuk menggapai kemaslahatan pada setiap pihak.
DINAMIKA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Syahrul Mubarak Subeitan; Nurlaila Isima; Muhamad Sauki Alhabsyi
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i1.1617

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai dinamika pengangkatan anak di Indonesia melalui suatu analisis dari pengaturan anak angkat beserta implementasinya, baik ditinjau dalam hukum Islam, maupun aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan dalam tulisan ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, serta memahami implementasi dari aturan tersebut. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya dibutuhkan dalam menjamin suatu kejelasan dan kepastian tentang pengangkatan anak, akan tetapi diperlukan dalam menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kejelasan, kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan bagi anak angkat, sehingga pengangkatan anak dapat memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera, serta dalam kompilasi hukum Islam (KHI), solusi yang diberikan untuk memenuhi hak anak angkat tersebut adalah dengan jalan wasiat wajibah.
Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya Muhamad Sauki Alhabsyi; Syahrul Mubarak Subeitan
Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.951 KB) | DOI: 10.46339/ijsj.v1i1.1

Abstract

The case of inherition is one of the areas specifically regulated in Islamic law, both the determination of who is entitled (dzawil furudh, ashabah, and dzawil arham) and the details of the number of divisions in the Qur'an. However, with the times came problems and issues of "contemporary" heirs including the issue of replacement heirs. In the books of fiqh or books written by Islamic jurists do not recognize the designation of a replacement heir or the change of position of a replacement heir (plaatvervulling) as mentioned in Article 185 compilation of Islamic law. This is a deconstruction of public opinion in Islamic inherited law. This research then highlights the historical aspect of the presence of Surrogate Heirs in inheritance law in Indonesia, using a library research model with historical deepening of the application of a law.
Tinjauan Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang: Perspektif Maslahah Mursalah Fitriani Tadete; Frangky Suleman; Syahrul Mubarak Subeitan
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 1 (2023): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i1.2222

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat dampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dan dianalisis melalui perspektif Maslahah Mursalah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan hasil penelitian di beberapa titik seperti terminal taksi wilayah Belang-Manado, Pasar Belang, dan pelabuhan kapal nelayan yang ada di kecamatan Belang. Penelitian ini juga melakukan analisis data dan pengecekan keabsahan data. Penelitian ini memperoleh data bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang, yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebijakan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Maslahah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks, yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikan harga BBM.