Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis JAPB
Heni Suparti
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : JAPB

 1   2 
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) BERBASIS WEBSITE DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG PADA ASPEK SUMBER DAYA Akhmad Rifani; Heni Suparti
JAPB Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SIMKAH merupakan singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” yaitu suatu program apliksi komputer yang berbasis windows, namun setelah Kementerian Agama meluncurkan SIMKAH berbasis website pada akhir tahun 2018, maka SIMKAH bukan lagi aplikasi melainkan sebuah website yang fungsinya sama dengan SIMKAH yang dulu yaitu untuk mempermudah, mempercepat, dan menghasilkan pekerjaan yang rapi. Selain itu dapat mengumpulkan data – data pencatatan penikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama di Wilayah Republik Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan secara online, sehingga data – data pencatatan pernikahan dapat tersimpan aman di Kantor Urusan Agama setempat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong pada Aspek Sumber Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dengan informan sebanyak tiga orang diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan dua pegawainya. Teknik analisa data yang digunakan ialah model interaktif. Hasli penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong pada Aspek Sumber Daya dapat dikategorikan cukup terimplementasi. Kata Kunci : Implementasi, SIMKAH Web, Aspek Sumber Daya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN Nur Indah Sari; Heni Suparti
JAPB Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggran hukum dan gangguan lainnya yang ada di masyarakat. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintahan yang berwenang menjalankan Peraturan Daerah dalam bidang ketertiban dan keamanan sangatlah diperlukan dalam penertiban pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan implementasi kebijakan penertiban PKL menurut peraturan Bupati yang telah dilakukan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif, deskriptif adalah bagian dari penjelasan atau penulisan setiap variabel, dengan memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi di dalam objek penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang menjadi narasumber dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman (1984), mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data collection, data reduction, data display, dan data drawing/verification. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penertiban PKL Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dapat dikategorikan terimplementasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penertiban Pedagang Kaki Lima
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DILIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG Rizky Ananda Putri; Heni Suparti
JAPB Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. E-procurement merupakan kebijakan layanan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sistem data basenya terintegrasi dan berbasis internet. Implementasi E-Procurement merupakan realisasi program kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha; meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan; mendukung proses monitoring audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi terkini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 5 orang informan yang bersumber dari bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tabalong. Teknik analisa data yang digunakan adalah model dan menggunakan triangulasi data untuk validasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dilihat Dari Aspek Sumber Daya di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sudah terimplementasi dengan baik. Kata Kunci : Implementasi, E-Procurement, Pengadaan Barang dan Jasa.
PERAN KEPALA DESA DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA KAMBITIN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG Elvin Tyas Tamara; Heni Suparti
JAPB Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala Desa merupakan jalannya organisasi yang diselenggarakan oleh satuan-satuan kerja demi terwujudnya kesatuan untuk mencapa tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala Desa dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Desa berdasarkan permendagri nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sama dengan jumlah populasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 13 orang yang populasinya terdiri dari aparat desa 3 orang, ketua RT 5 orang, dan masyarakat Desa Kambitin 5 orang. Kuesioner merupakan instrumen utama untuk mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari evaluasi.Teknik analisis data menggunakan skala likers untuk mengukur indikator jawaban.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala Desa dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Desa berdasarkan permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa Di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan “Baik” yaitu peran kepala desa dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa sudah sesuai dengan Permendagri. Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Tahapan Pelaksanaan, Pembangunan Jalan
THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MOTIVATOR IN IMPROVING THE WORKING DISCIPLINE OF APPARATUS AT THE PAMARANGAN KIWA VILLAGE OFFICE, TANJUNG SUB-DISTRICT, TABALONG REGENCY Ahmad Rifa'i; Heni Suparti
JAPB Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Law Number 6 of 2014, the village administration is the organizer of government affairs and regulates and manages the interests of the local community based on local origins and customs that have been recognized and respected by the community in the Indonesian government system. A village is usually formed from the merger of several villages or parts of adjoining villages, or it could be the expansion of a village into two or more villages, which are usually formed independently outside the existing village. Village government is one of the most important aspects of governance because the village is the subject of policy implementation. The village head, as one of the elements of the state apparatus in leading state government institutions or the bureaucracy at the village level, has an important role in the progress of a village, so in carrying out his daily duties related to presenting the required data and information, hard work and skills are increasingly required. optimally in order to expedite the implementation of government tasks, especially the work discipline of village officials who are entrusted with tasks in the field of administration and who occupy a strategic position as an organ of the village government and who know for sure all the conditions and problems that exist in the village. The purpose of this study was to find out and analyze the role of the village head as a motivator in improving the work discipline of Pamarangan Kiwa Village officials in Tanjung Sub-district, Tabalong Regency. This study uses a type of qualitative descriptive approach; the collection technique uses interviews with five key informants; and the data analysis techniques use an interactive model. The results of this study indicate that the role of the village head as a motivator in improving the work discipline of Pamarangan Kiwa Village officials, Tanjung sub-district, Tabalong Regency, is categorized as having a role. Keywords: role, motivator, work discipline
Co-Authors Ahmad Rifa'i Akhmad Rifani Budi Setiawati Budi Setiawati Desi Rufita Elvin Tyas Tamara Jauhar Arifin Natanail Tarigan Novita Sari Nur Indah Sari Rahmi Hayati Rizky Ananda Putri Rusmilawati Rusmilawati Shinta Gloria Gunawan Siti Arbayah Sudirun Sudirun Supaianor Supianor Wahyu Subadi Widi Astuti Yuli Widia Hastuti Yulia Nor Asiva