Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.555

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Tax Law and Policy The Scientia Journal of Social and Legal Studies Journal of Governance and Administrative Issues Journal of Accounting Issues Philosophy and Paradigm Review The Scientia Journal of Economics Issues Journal of Public Administration and Policy Criminal Law and Policy Review

Anis Wahyu Hermawan

Universitas Terbuka

Author-ID : 5421532

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM IN TAXATION AND ITS CERTIFICATES: A PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE Anis Wahyu Hermawan
Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

The Voluntary Disclosure Program (VDP) for Individual Taxpayers has taken place from 1 January to 30 June 2022. One of the conditions for participating in the second VDP policy is that the Taxpayer revokes the filing of legal remedies (objections, appeals, and so forth), but Law Number 7 of 2021 and Minister of Finance Regulation (PMK) Number 196/PMK.03/2021 does not regulate requests for refunds of overpaid taxes, reduction or elimination of administrative sanctions, reduction or cancellation of incorrect notice of tax assessment, reduction or cancellation of incorrect notice of tax collection, objections, correction, appeal, lawsuit, and/or post-VDP review. It is necessary to carry out a philosophical study related to taxpayers who do not submit legal remedies at the time of submission of the Notification of Asset Disclosure. However, taxpayers will likely file legal remedies related to the 2016-2020 Fiscal Year after receiving a statement. It was concluded that the philosophical applicability of the Certificate of Disclosure of Net Assets had been embodied in legal certainty, a guarantee of justice, and legal effectiveness for taxpayers and the State in the form of completion and certainty of tax rights and obligations for the 2016-2020 tax year.

ADDRESSING THE FINANCIAL REPORTING FRAUD: A RATIONAL CHOICE THEORY PERSPECTIVE Anis Wahyu Hermawan; Yudha Pramana
The Scientia Journal of Social and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2022): The Scientia Journal of Social and Legal Studies
Publisher : Scientia Integritas Utama

Skandal pelaporan keuangan masih terjadi, termasuk pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek, sekalipun telah terdapat hal-hal yang menguntungkan manajemen, seperti gaji, tunjangan, dan bonus yang cukup besar dan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan public yang bereputasi secara periodic. Perlu melakukan penanganan kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan perpsektif ilmu social. Berdasarkan teori rational choice institutionalism, penanganan kecurangan pelaporan keuangan yang pada dasarnya terdiri dari insentif atau tekanan atau motif, sikap, dan kesempatan,memadai dilakukan dengan memetakan perilaku dan kepentingan-kepentingan yang rasional terhadap para actor atau agen dalam korporasi, menerapkan kontinuitas korporasi melalui preferensi tetap dan institusi yang stabil, dan mampu menjelaskan determinisme ekonomi.

URGENCY OF INDEPENDENT POSITION IN CORPORATE GOVERNANCE: A LEGAL PERSPECTIVE IN ADDRESSING FRAUD IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE Anis Wahyu Hermawan; Yudha Pramana
Journal of Governance and Administrative Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Governance and Administrative Issues
Publisher : Scientia Integritas Utama

Kecurangan laporan keuangan yang masih terjadi pada perusahaan tertentu yang tercatat di bursa efek, termasuk bursa efek Indonesia (BEI), akan menurunkan kualitas dan integritas informasi keuangan yang disajikan. Perlu melakukan studi yuridis normative dalam membahas urgensi posisi komisaris independent, direktur independent, dan komite audit pada setiap korporasi yang ada di BEI. Disimpulkan bahwa jabatan/posisi independent, berupa komisaris independent, direktur independent, dan komite audit diperlukan dalam menangani kecurangan yang terjadi pada suatu korporasi mengingat penguatan ketiga posisi tersebut akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan dalam pengolalaan korporasi.

TAX AUDIT IN INDONESIA:: An Agency Theory Perspective Anis Wahyu Hermawan
Journal of Accounting Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Accounting Issues
Publisher : Scientia Integritas Utama

Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan pemberlakuan self assessment system di Indonesia menunjukkan bahwa audit pajak ideal sebagai sarana untuk menguji pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan para wajib pajak berdasarkan studi literature, disimpulkan bahwa pemeriksaan yang ideal tetap melalui penerapan teori keagenan secara konsekuen. Adanya teori ini akan mengikat secara kontraktual antara otoritas pajak dengan pemeriksa pajak melalui capaian kinerja pemeriksaan yang harus dipenuhi, antara lain efektivitas pemeriksaan dan audit coverage ratio.

The Construction Industry and Financial Statement Fraud: A Literature Review of Fraud Triangle Theory Anis Wahyu Hermawan; Yudha Pramana
Journal of Accounting Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Accounting Issues
Publisher : Scientia Integritas Utama

Kecurangan yang terjadi pada industry konstruksi telah menciptakan efek domino terhadap perusahaa dan kesinambungannya serta terhadap negara. Berdasarkan kajian ringkas terhadap teori fraud triangle, disimpulkan bahwa masih terjadinya motive atau pressure, rationalization, and opportunity yang belum dapat ditangani secara komprehensif merupakan penyebab masih maraknya kecurangan dalam pelaporan keuangannya. Adapun inti dari kecurangan yang terjadi dalam industry konstruksi adalah penghasilan yang dilakukan melalui illegal act, sebagaimana modusnya dilakukan dalam bentuk kecurangan tagihan untuk unit kerja fiktif, vendor fiktif, perusahaan “pinjam bendera”, mengganti atau menurunkan kualitas bahan material, pengalihan biaya lump-sump ke biaya material, pemakaian pribadi atas peralatan/perlengkapan proyek, kolusi tender, dan pencucian uang. Strategi utama dalam menangani kecurangan tersebut adalah pemilihan eksekutif puncak yang berintegritas dan akuntabel, serta kesadaran dan partisipasi dari semua pegawai di semua lini perusahaan.

META-JURISPRUDENCE OF LEGAL NATURALISM: A CONSTRUCTION BASED ON WESTERN PHILOSOPHY Anis Wahyu Hermawan; Leo B. Barus
Philosophy and Paradigm Review Vol. 1 No. 1 (2022): Philosophy and Paradigm Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/ppr.v1i1.195

Sepanjang peradaban manusia ada, pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” telah selalu ada. Herman J. Pietersen telah berusaha menjawab pertanyaan tersebut melalui telaah filsafat hukum. Salah satu hasil analisis meta-paradigmatik dari Pietersen adalah adanya tipe filsafat spekulatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap pemikiran para filsuf barat, dapat disimpulkan bahwa tipe objectivist-idealist jurisprudence identik dengan cabang hukum legal naturalism.

The Urgency of Agency Theory in Minimizing Financial Fraud: A Case Study in the Construction Industry Yudha Pramana; Anis Wahyu Hermawan
The Scientia Journal of Economics Issues Vol. 1 No. 1 (2022): The Scientia Journal of Economics Issues
Publisher : Scientia Integritas Utama

Fraud that still occurs in certain corporations, including in specific construction industries, is a problem that must be addressed in the current era of good corporate governance (GCG). Based on secondary data and with a qualitative approach, it is concluded that the weakness of corporations in applying agency theory has led to fraud in the form of motives, incentives, opportunities, and rationalizations carried out by agents. In comparison, one of the implementations of agency theory in tackling fraud in financial statements is to apply accountability through contractual relationships that are strictly binding on agents and principals.

ROOT PATTERNS OF CRITICAL STUDIES IN ECONOMICS: A META-JURISPRUDENCE CONSTRUCTION OF PIETERSEN Anis Wahyu Hermawan; Leo B. Barus
The Scientia Journal of Economics Issues Vol. 1 No. 1 (2022): The Scientia Journal of Economics Issues
Publisher : Scientia Integritas Utama

Pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” telah dijawab oleh Pietersen melalui suatu analisis meta-paradigmatik. Salah satu kerangka kerja meta paradigmatic yang dihasilkan oleh Pietersen adalah tipe yang berkarakteristikan subjectivist-idealist. Berdasarkan filsafat barat yang polanya menurut Pietersen adalah subjectivist-idealist, disimpulkan bahwa pola tersebut menghasilkan cabang ilmu eknomi berupa gerakan studi kritis di bidang ekonomi.

Objective and Equitable Compensation Policy: A Literature Review Perspective Anis Wahyu Hermawan; Yudha Pramana
Journal of Public Administration and Policy Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Public Administration and Policy Issues
Publisher : Scientia Integritas Utama

Pro dan kontra terkait kompensasi karyawan sebagai salah satu sarana suatu organisasi dalam mencapai tujuannya masih terjadi sebagaimana beberapa hasil studi menunjukkannya. Berdasarkan studi literature berdasarkan data sekunder, disimpulkan bahwa kompensasi dapat memadai dan berkeadilan pada suatu perusahaan bila Bagian Sumber Daya Mansia melakukan rangkaian-rangkaian penting yang sekurang-kurangnya adalah survey kompensasi, evaluasi bilai atas kompenasasi yang diberikan, pengelompokan kompensasi pada pekerjaan yang sama, penetapan kompensasi menggunakan dasar gaji pokok, dan kompensasi yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

THE ROLE OF THE TAX BAILIFFS IN TAX COLLECTION IN INDONESIA Anis Wahyu Hermawan
Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There have been numerous tax regulations in Indonesia that strengthen tax collection; however, recent findings from the Financial Audit Agency and the amount of Uncollectible Tax Receivables from 2017 to 2021 remain quite high, exceeding 50% of gross tax receivables. Using multiple linear regression analysis, this study constructs six conclusions.

Co-Authors Leo B. Barus Leo B. Barus Leo B. Barus Yudha Pramana Yudha Pramana

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search