Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan Umkm di Kota Pekanbaru Fiko Fernando; Khairul Amri
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.707

Abstract

The background of this research is that some micro business actors have been out of business due to the pandemic, and only a small number of micro business actors have been empowered by the Pekanbaru City Cooperatives (diskop) and UMKM Office. This study aims to: (1) find out how the empowerment of micro-enterprises by Diskop and UMKM in Pekanbaru City; and (2) knowing the factors that influence the empowerment of micro business actors by Pekanbaru's Diskop and UMKM. This type of research is qualitative research. There were six informants in this study, and one key informant. The results of this study are: (1) the empowerment of micro-entrepreneurs by the Diskop and UMKM in Pekanbaru City has fulfilled the aspects of good empowerment, because there are already aspects of enabling, empowering, and protecting. The enabling aspect is known from the efforts to collect data on the potential of micro-entrepreneurs. Then the empowering aspect is known from the activities of forming business partnerships, empowering business institutions, coordinating and synchronizing micro business actors with regional stakeholders. Meanwhile, the aspect of protecting is protecting micro-enterprises from adverse events resulting from medium and large business actors through legal protection and advocacy assistance; (2) the empowerment of micro business actors by the Diskop and UMKM in Pekanbaru City is known from two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are factors originating from the Pekanbaru City Diskop and UMKM, such as the limited budget for empowering micro-entrepreneurs. External factors are related to micro business actors, such as the desire to be empowered but not empowered by the Office. In addition, there are some micro business actors who do not support empowerment activities carried out by the office, because they are considered to be less needed by micro business actors. The research suggestions are: (1) micro-entrepreneurs should be given socialization regarding the importance of participating in various empowerment programs by the Pekanbaru City Diskop and UMKM; (2) the importance of increasing the implementation budget for various micro business empowerment activities so that many micro business units can be empowered.
KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS Abdul Sadad; Harapan Tua RFS; Nurlaila Meilani; Geovani Meiwanda; Khairul Amri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18903

Abstract

Kebupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, Sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Riau yang menarik dan akan membuat kenangan indah bagi yang berkunjung ke daerah ini.Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam.Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam kolaborasi pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat menuju desa wisata kategori maju, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya kesesuain materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.
KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS Abdul Sadad; Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak; Nurlaila Meilani; Geovani Meiwanda; Khairul Amri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, September 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i9.874

Abstract

Industri wisata merupakan suatu sumber pemasukan devisa yang penting untuk negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik dan tinggi. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor itu terkait lima unsur pokok yang harus ada dalam suatu daerah tujuan wisata, yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, tata laksana, atau infrastruktur serta kondisi dari masyarakat atau lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Riau yang menarik. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Di samping itu, pemberdayaan dilakukan terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Pemberdayaan yang diberikan berupa pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan inovasi dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat yang ditujukan terutama untuk wisatawan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.
Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru Nurul Farhan; Khairul Amri
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1208

Abstract

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 tentang Pembangunan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Satuan Polisi Pamong Praja belum pernah melakukan penertiban bangunan yang berada di sungai sail namun dari Instansi terkait dalam melakukan Pengawasan hingga Penertiban belum ada mendata masyarakat yang tinggal dan bermukim di bantaran sungai tersebut. Tujuan riset ini yaitu mengetahui bagaimana dan faktor faktor yang mempengaruhi penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail kota pekanbaru. Teori yang digunakan pada riset ini ialah pengawasan represif yang dikemukakan oleh Muharini (2014). Riset ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Riset ini memanfaatkan jenis penelitan diantaranya pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari temuan, Pengawasan Represif memiliki beberapa hambatan yang mengakibatkan pengawasan dan penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail tersebut tidak berjalan dengan optimal dan baik. Pengawasan Represif mulai dari teguran, sanksi dan tindakan dari pihak Instansi terkait dalam menangani permasalahan bangunan liar di bantaran sungai sail ini belum pernah dilakukan, seharusnya instansi terkait harus menjalankan peraturan daerah yang berlaku.
Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dalam Peningkatan PAD Sektor Pariwisata Di Pesisir Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Khairul Amri; Tutut Ismi Wahidar; Ahmad Fuadi; Trio Saputra; Mutiara Nastasya
Jurnal Niara Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i2.16185

Abstract

Pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut melalui suatu kegiatan yang harus melibatkan antara lain pelaku, proses penyelenggaraan, kebijakan, politik, dan sosial budaya yang saling berinteraksi, dan akan lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Khususnya Kabupaten Bengkalis yang memiliki potensi alam masih sangat bagus. Dengan demikian maka pemerintah harus memperhatikan pengembangan Pariwisata dalam rangka dalam peningkatan PAD sector pariwisata. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dalam Peningkatan PAD Sektor Pariwisata di Pesisir Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dalam Peningkatan PAD Sektor Pariwisata di Pesisir Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Penentuan sampel menggunakan teknik purpossive sampling. Analisis data menggunakan teknik interaktif yang dikemukakan oleh Creswell. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis SWOT yang menunjukkan tentang peluang dan strategi pengembangan objek wisata di Rupat Utara yaitu dengan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki oleh wisata
Society and the State: The Movement to Protect the Living Space of Indigenous People on Bengkalis Island Hasanuddin Hasanuddin; Evawani Elysa Lubis; Mashur Fadli; Khairul Amri; Agus Alfan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v13i1.70268

Abstract

This research aims to analyze community movements and efforts made by the state to protect the living space (territory) of indigenous peoples on Bengkalis Island. For generations, indigenous people have used the mangrove forest area as a living space. On the way, the indigenous people found that their living space was damaged and narrowed, which they understood but were unable to control. This research is qualitative, obtaining data through observation, interviews, and aggregate data. The research data is then analyzed following a logical flow built and adjusted to the flow of field research data. The resource mobilization theory was used as a guide. This research found that facing the rate of mangrove destruction as a living space, indigenous tribes can only adapt slowly by utilizing the remaining open resources and opportunities. The community movement to protect mangrove forests as a living space for indigenous people on Bengkalis Island is still limited to being carried out by the indigenous people. The new movement is only in the form of building relationships with officials who have power in the region, hoping that indigenous people can carry out their traditional activities, namely utilizing mangrove forests as their living space. This movement is far from successful. In the form of the Regional Environmental Protection and Management Policy, local government policy keeps indigenous people away from mangrove forests as their living space.