Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.247

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Tadulako Law Review Awang Long Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Eduvest - Journal of Universal Studies

Bambang Eko Turisno

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 5678851

Aerospace Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

KEBERLAKUAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PENENTUAN HAK ATAS TANAH TIMBUL Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Regarding the status of sandbar, for local communities arising from the village communal land controlled by the village is, on the other side the land is state land arise. Local laws that are not written during this proved not only cheaper but also much more to protect local interests. Granting land rights arise, the interests protected include individual interests, public interest and importance to protect and recognize the values upheld in the society, protection of natural resources which is a social interest.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM IKLAN OBAT Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Payload information is correct, clear, and honest, is a consumer right that must be given in the advertising business and tell what consumers need to know in order to determine the right choice. Most of misleading drug ads carry the message that it is incomplete and does not correspond with the content of their products. Drug ads through our pre review prior to publication, sanctions for violations to deterrent effect. Overlapping drug advertising regulations, the role of BPOM as a supervisor who makes the rules and censorship on the ad.Keyword : drug advertisement, consumer

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA Bambang Eko Turisno; R. Suharto; Ery Agus Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir serta sebagai Tempat Wisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat, kewenangan Pemerintah, wisata mangrove, konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data penunjang lainnya. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob, hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Kontribusi Penelitian sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Siti Mahmudah; Siti Malikhatun Badriyah; Bambang Eko Turisno; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

ETIKA BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSFORMASI GLOBAL DAN HUKUM KONTRAK SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The basic ethical attitudes of business ethics course must be equal to businesses worldwide. Business ethics. is also part of the culture and the existence of the society is concerned, business ethics reflect cultural specificities of Indonesian society, civilization, religious values and outlook characteristic of Indonesian society.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak dalam Iklan Rokok Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract: Advertising cigarettes using psychological persuasion, share targeting teenagers and children, who played a role in the initiation of tobacco use, encouraging young people start smoking harms children and adolescents. In Indonesia, cigarette advertising is restricted with some requirements, but some do not meet the requirements. To reduce the rate of smoking among adolescents such as by restricting advertising, promotion, distribution and marketing of cigarettes to youth. Local regulations should prohibit the placement of any signs of cigarette advertising at a location shown publicly. U.S. Federal Trade Commission to set the overall direction of cigarette marketing, including advertising, continuous monitoring of cigarette advertising practices Key words : Cigarette, ads, children. Abstrak Iklan rokok menggunakan bujukan psikologis, menyasar pangsa remaja dan anak-anak, yang memainkan peran dalam permulaan penggunaan rokok, menyemangati anak muda memulai merokok yang merugikan anak-anak dan remaja. Di Indonesia iklan rokok dibatasi dengan beberapa persyaratan namun beberapa tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengurangi tingkat merokok pada remaja diantaranya dengan membatasi iklan, promosi, distribusi dan pemasaran rokok bagi remaja. Peraturan daerah hendaknya melarang penempatan tanda apapun dari iklan rokok pada suatu lokasi yang tampak secara publik. Federal Trade Commission di AS mengatur keseluruhan arah pemasaran rokok, termasuk iklan, pemantauan terus menerus praktek iklan rokok Kata kunci: rokok, iklan, anak-anak

JURIDIC REVIEW OF GRANTING RIGHTS TO FLAT UNITS TO FOREIGN CITIZENS BASED ON THE PROVISIONS OF LEGISLATION IN INDONESIA Karin Erliza Butar-Butar; Bambang Eko Turisno
Awang Long Law Review Vol 4 No 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

One of the efforts made by the state to improve the national economy is by increasing the number of investors working in the territory of Indonesia, then the impact of these activities causes the government to make a regulation that aims to attract foreign investors into Indonesia. Housing is a basic human need guaranteed by the constitution, because one form of arrangement made by the government is to give ownership rights to flat units to foreign citizens. The normative juridical research method uses an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. This approach is also known as the library approach, namely by studying various books, laws and regulations and other documents related to this research. Based on the results of research conducted, the granting of apartment unit rights to foreign nationals caused a debate, this is because the phrase property rights referred to in the basic agrarian law is known to only be attached to land that can be owned by Indonesian citizens, when reviewing the provisions of human rights law. Human rights guaranteed in the constitution give everyone the right to be able to control a right, including property rights which are the right to control objects.

PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS Raden Ani Eko Wahyuni; Bambang Eko Turisno
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik pinjaman online ilegal dari perspektif etika bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pada praktik Financial Technology (tekfin) yaitu pinjaman online ditemukan beberapa masalah seperti munculnya pinjaman online illegal, tercatat sejak Januari 2018 hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin. Apabila dilihat dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi tersebut dipicu oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi.

Perlindungan Hukum Verponding Indonesia Yang Belum Dikonversi Dan Disertipikatkan Oleh Pihak lain (Studi Kasus Putusan No. 420/Pdt.G/2012 Pn.Jkt.Tim) Irvan Adi Putranto; Bambang Eko Turisno
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i2.252-266

Masih banyak tanah yang belum mempunyai sertipikat, terdapat tanah yang berasal dari Verponding Indonesia belum didaftar dan timbul sengketa yang mana tanah tersebut dikuasai dan disertipikatkan oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Verponding Indonesia yang belum dikonversi dan disertipikatkan oleh pihak lain dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum Verponding Indonesia yang diberikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 420/Pdt.G/2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan fakta hukum bahwa apabila tanah Verponding Indonesia yang belum didaftar dan disertipikatkan oleh pihak lain maka tidak serta merta kehilangan haknya akan tetapi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanah yang belum didaftar berasal dari Verponding Indonesia kedepannya agar segera melakukan pendaftaran tanah agar bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

TANGGUNG JAWAB ARTIS ENDORSER TERHADAP KONSUMEN ATAS KOSEMTIK ILEGAL YANG DIIKLANKAN Dian Syah Putri; Bambang Eko Turisno; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.992 KB)

Kosmetik merupakan produk yang melekat pada sebagian besar masyarkat terutama kaum wanita, seiring dengan perkembangan zaman para pelaku usaha gencar memproduksi produk kosmetiknya lalu memasarkan produk-produknya menggunakan sosial media, yaitu menggunakan jasa endorsement artis. Endorsement terbilang efektif karena hampir sebagian besar masyarakat menggunakan sosial media, dan memilih untuk berbelanja melalui toko online. Namun hal ini dimanfaatkan secara negatif oleh pelaku usaha dengan menjual dan memasarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan jasa endorsement artis. Permasalahan baru muncul ketika artis endorser tidak berhati-hati dalam memilih barang dan atau jasa yang akan di promosikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Artis endorser dalam hal ini turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen, namun masyarakat jarang menyadari hal ini. sehingga dalam hal ini penulis berupaya menganalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab artis endorser terhadap konsumen atas kosmetik ilegal yang diiklankan, sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam menggugat bukan hanya pelaku usaha tapi juga artis endorser. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deksriptif analitis. Artis endorser memiliki tanggungjawab yang besar karena artis endorser merupakan sumber langsung penyampaian iklan kepada konsumen, beberapa konsumen terbujuk untuk membeli produk dari pelaku usaha dikarenakan promosi yang dilakukan oleh artis tersebut, sehingga ketika telah terbukti bahwa produk yang dipromosikan oleh artis tersebut palsu atau berbahaya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap artis endorser atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh iklan endorsement kosmetik ilegal yang dilakukan artis endorser, karena bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian dan kehati-hatian.

Co-Authors Adiyasa, Gandha Patria Adya Paramita Prabandari Aisyah Ayu Musyafah Amiek Soemarmi Bella Anggraini Berlian Phinisya Putri Dian Syah Putri Early Romance Budi Early Romansa Budi Ery Agus Priyono Fransiska Fransiska Hardanti Widya Khasna I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi Irvan Adi Putranto Karin Erliza Butar-Butar Kattyanda Andang Lumbanraja, Anggita Doramia Maharani Sukma, Novira Mujiono Hafidh Prasetyo Pradana Arie Wijayanto Putri, Mitrida Iga Rahma R. Suharto Raden Ani Eko Wahyuni Rahandy Rizki Prananda Rajab, Rezeki Aldila Rinitami Njatrijani Rosalita Ardiani Putri Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga Shavira Andriasari Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Suradi Suradi Suradi Suradi Tanri, Arif Tasya Putri Rachman Tuanaya, Reodha Noer Ishak

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search