Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL NOKEN : Ilmu-Ilmu Sosial Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal Trias Politika Unri Conference Series: Community Engagement Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Firmansyah Putra
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA Deki Azhari; Syamsir Syamsir; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.605 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.20380

Abstract

AbstrakThis study aims to analyze the arrangements regarding the settlement of disputes over the results of the Village Head Election. The Village Head Election is a forum to accommodate the aspirations of the village community in terms of politics as well as a means of changing leadership in the village government, but in the process there are often disputes in the implementation of village head elections caused by various kinds of fraud that occur such as the existence of prospective candidates who violate the requirements, process election and vote counting that is not honest and fair and the election committee acts unfairly and favors one of the candidates, and others. The election of village heads and their settlement has been regulated in UU No.6 Tahun 2014 concerning Villages which gives authority to the Regent/Mayor to settle disputes over the election of the village head, while the position of Regent/Mayor is a political position and is also included in the executive group, which should every disputes or disputes are resolved by the judiciary. Actually there is the most relevant solution to be applied in resolving disputes over the results of the village head election, namely through the "non-litigation" route as long as a clear legal umbrella is made from the legislators by revising the Village Law. The research method used is normative juridical and the approach used is a Conceptual Approach, a Normative Approach and a Historical Approach Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pengaturan mengenai pembayaran hasil Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal politik sebagai sarana pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan desa, namun dalam prosesnya sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh berbagai macam pelanggaran yang terjadi seperti adanya calon yang dan penghitungan suara yang tidak jujur ​​dan adil serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon, dan lain-lain. Pemilihan kepala desa dan penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keputusan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan pemilihan kepala desa, sedangkan jabatan Bupati/Walikota adalah jabatan dan juga termasuk golongan eksekutif, yang mana setiap sengketa atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG jefri marivick; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang dengan adanya kejadia kecelakaan ketek hias yang terjadi di kawasan wisata danau sipin pada tanggal 22 februari 2022. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskripstif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji. Pasal 49 huruf c dan d Pasal 53 huruf d bahkan secara jelas mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, keramanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian para pengemudi ketek hias masih ada yang tidak mengikuti aturan tersebut dan masih ada oknum pengemudi ketek hias yang memuatkan penumpang ketek hias melebihi kapasitas maksimal ketek hias.Kata Kunci: Kepariwisataan, Ketek Hias, dan Keselamatan Penumpang
Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika) Hartati Hartati; Firmansyah Putra
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Vol 3 No 1 (2019): Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019
Publisher : Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.8 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v3i1.8828

Abstract

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumbersumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai sukmber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensikonvensi internasional.Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia.Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan.Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini.
PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERBATASAN KOTA JAMBI DAN MUARO JAMBI DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR CILEUNCANG GUNA MENCIPTAKAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA Hapsa Hapsa; Firmansyah Putra; Ahmad Baidawi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v6i2.25113

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di perbatasan nol kilometer antara Kota Jambi- Kabupaten Muaro Jambi, masyarakat setempat selalu di tuntut mengantisipasi terjadi musibah banjir cileuncang yang diakibatkan curah hujan tinggi. Setiap masuk bulan penghujan, seperti sekarang (bulan maret-november tahun 2022) masyarakat harus siap siaga untuk kapan saja terjadi banjir Musibah tersebut sudah menjadi ruinitas bulanan yang harus dihadapi setiap musim penghujan, dampak yang ditimbulkan sudah sangat merugikan mulai dari psikologis rasa cemas dan ketakutan, dampak kesehatan, dampak ekonomi kerugian materil yang harus di tanggung, dampak social dimana mobilitas dan rutinitas masyarakat sangat terganggu. Intensitas banjir dalam kurun lima tahun terakhir meningkat dan debit air semakin tinggi. Sehingga tim pengabdian bertujuan agar masyarakat setempat lebih berdaya dalam mengatasi baniir sebagai bentuk mitigasi bencana mengurangi resiko yang lebih luas. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir yaitu dari tanggal 7 April s.d 27 September 2022. Adapun metode pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama; Pemberian materi oleh tim pengabdian berjumlah 3 Anggota dengan berbagai perspektif pandangan mitigasi bencana banjir, Kedua; Small Group Discusion (SGD) berupa rangsangan kepada peserta SGD agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (problem solving) diputuskan untuk tim menyurati secara resmi ke pemda terkait kelanjutan pembuatan kanal air yang terputus.Ketiga;Pemberian Alat Mitigasi Sederhana dengan menfasilitasi bantuan berupa barang yang berguna saat banjir terjadi. Adapun barang yang dimaksud yaitu 50 unit payung, 50 unit senter, dan 50 unit mantel sekali pakai, 3 unit perahu karet Keempat;Follow Up komunikasi yang berlanjut dan berkesinambungan melalua via WhatsApp.
Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020) Ansorullah Ansorullah; Iswandi Iswandi; Firmansyah Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10

Abstract

The holding of elections is inseparable from electoral institutions, namely the General Election Commission and the Election Supervisory Body in accordance with the Election Law and the Pilkada Law. Seeing the legal facts that occur in Indonesia and especially the Election of Regional Heads in the City of Sungai Penuh, a problem that always arises and occurs and this becomes an interesting discussion for organizers and the public is the effectiveness of law enforcement, especially election crimes. This study aims to examine the implementation of Bawaslu's authority in terms of handling election crimes and the effectiveness of law enforcement regarding criminal acts in the 2020 Regional Head election in Sungai Penuh City. The research method used is empirical juridical, using primary data and secondary data which is then analyzed using qualitative data analysis. The results of this study conclude that there are several problems in election law enforcement, namely: The regulation is still weak regarding mechanisms and procedures in law enforcement on election crimes. Differences in viewpoints regarding roles, authorities and responsibilities between The General Election Supervisory Agency, the Police and the Attorney. Community participation is still not optimal in the framework of election supervision. Facilities and infrastructure as well as recalculating the cost of organizing in handling cases of election violations. Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari lembaga kepemiluan yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada. Melihat fakta hukum yang terjadi di Indonesia dan khususnya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh, permasalahan yang selalu muncul dan terjadi serta hal ini menjadi diskusi menarik bagi penyelenggara dan masyarakat adalah efektivitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelakasanaan kewenangan Bawaslu dalam hal penanganan tindak pidana pemilu dan efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana pemilu Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum pemilu, yaitu: Masih lemahnya pengaturan terkait mekanisme dan prosedur dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Perbedaan sudut pandang tentang peran, wewenang dan tanggung jawab antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Partisipasi masyarakat yang masih belum optimal dalam rangka pengawasan pemilu, serta menghitung kembali biaya pengorganisasian dalam penganan kasus pelanggaran pemilu.
ANALISIS KEKUATAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KERINCI DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 A Zarkasi; Dimas Rizal; Firmansyah Putra
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 12 No 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v12i1.3788

Abstract

Partai politik menjadi instrumen dasar demokrasi serta Partai politik sebagai sumber produksi dan reproduksi kekuasaan yang banyak dicari oleh banyak kalangan, terutama yang ingin mendapatkan kekuasaan. Disisi lain partai politik adalah organisasi publik yang menjalankan berbagai fungsi yang terukur dan komprehensif, seperti fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dengan teknik wawancara dengan sumber informan langsung. tujuan dalam melakukan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi dari partai politik dalam menentukan calon kandidat kepala daerah Kabupaten Kerinci tahun 2024. Dari hasil penelitian ditemukan fakta lapangan bahwa semua partai politik tidak bisa mencalonkan satu pasangan calon tanpa koalisi dengan partai laink karena hanya maksimal memperoleh suara 16,6% atau 5 kursi, sedangkan syarat mencalonkan satu pasangan calon adalah 20% kursi atau 25% suara sah pada saat pemilu sebelumya. setiap partai mempunyai kader potensial masing-masing untuk dicalonkan pada pemilihan kepala daerah kabupaten kerinci tahun 2024.Partai Amanat Nasional selain mempunyai kader potensial untuk dipromosikan dengan harapan elektabilitas akan meningkat menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tetapi tidak menutup ruang untuk tokoh potensial lainnya. Sedangkan PKS yang memiliki 3 kursi atau 10% mereka bersikukuh tetap akan mencalonkan kadernya dengan mengedepankan perekrutan kader-kader baru untuk menyonsong Pilkada tahun 2024 mendatang. Perindo yang mempunyai 1 kursi atau 3,3% lebih realistis dan sangat terbuka ruang untuk mendukung tokoh potensial pada pilkada tahun 2024 nantinya
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Muhammad Aldi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.21678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan republik indonesia. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan masyarakat hukum adat sistem hukum indonesia? Dan bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ? Metode penelitian penulisan skripisi ini adalah Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di negara republik indonesia, hal ini jelas tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih tepatnya tercantum didalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat. Sehingga sampai saat ini entitas masyarakat hukum adat masih dalam keadaan yang belum jelas kedudukan hukumnya terutama di sistem tata hukum negara republik Indonesia. Dan persoalan pokok yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah mengenai peristilahan yang digunakan peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat yang belum mendapat penjelahan mengenai istilah masyarakat hukum adat tersebut. Masyarakat hukum adat selama ini belum dilindungi secara optimal oleh konstitusi republik indonesia. belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga dapat menimbulkan ancaman stabillitas keamanan nasional.
Co-Authors A Zarkasi Ahmad Baidawi Ansorullah Ansorullah Citra Darminto Dedi Irawan Deki Azhari Dimas Rizal Hapsa Hapsa Hartati Hartati Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi jefri marivick M. Yusuf Mar Atun Saadah Muhammad Aldi Saidina Usman Sinta Yusuf Suci Pratiwi, Cholillah Syamsir Syamsir Yasin Abdul Haq