Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Lambung Mangkurat Law Journal Sriwijaya Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Banua Law Review Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin
Faculty Of Law Lambung Mangkurat University
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Devy Silvana Ekasari*; Muhammad Hadin Muhjad; Achmad Faishal
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25241

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah  Untuk memberikan analisis mengenai pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK; serta Untuk memberikan analisis apakah penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan pasal 21 UU AP. Adapun metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Juga Pendekatan Kasus tipe penelitian yang digunakan deskriptif . hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK terletak pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan kalimat “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai  bagian dari inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 UU PTPK. Yang kedua  Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempatan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administrative
Co-Authors Achmad Faishal Ahmad Fikri Hadin Ahmad Fikri Hadin Ahmad Fikri Hadin Ahmad Syaufi Cindy Oktaviany Dermawati Sihite Devy Silvana Ekasari* Diana Haiti Ichsan Anwary Lia Audia Puspita Meidy Yanto Sandi Muhammad Erfa Redhani Rahmida Erliyani Razy, Fakhruddin