Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

FENOMENA PROBLEMATIKA LAHIRNYA LEMBAGA INDENPENDEN Henry Kristian Siburian
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.241

Abstract

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah kenegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapatkan tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen diantaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak memuaskan. Namun, pertumbuhan lembaga negara independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru seperti tumpang tindih kewenangan dan membebani anggaran negara. Lembaga negara independen lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana lembaga negara independen. Setiap muncul masalah nasional atau membentuk peraturan perundang-undangan urusan tertentu saat itu lahir lembaga negara baru. Akibatnya lembaga-lembaga negara yang lahir tidak memiliki pola yan jelas. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah. Akan tetapi keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara, dan bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga negara independen didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya.
Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Henry Kristian Siburian; Muhammad Subandi; Arief Fahmi Lubis; Indawati; Dasep Supriatna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.988 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.232

Abstract

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Mayoritas pajak sebagai sumber pendapatan nasional melebihi lima puluh persen pendapatan Nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan pajak yang lebih besar, misalnya, itu dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menyediakan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Selain instrumen yang cocok untuk distribusi pendapatan. Saat ini dalam perekonomian, masalah yang paling signifikan adalah distribusi pendapatan. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, baik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun tidak, pemerintah menjalankan berbagai program dan paket stimulus, termasuk perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet, Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini. Menurut temuan penelitian ini, peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki, serta fasilitas jembatan yang masih kurang. Akibatnya, distribusi barang terhambat sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
The Impact of Social Media on the Learning Process of Children Aged 6-12 Years Old Ni’mah Wahyuni; Ditta Kristina Putri; Sri Widiyastuti; Uwe Barroso; Henry Kristian Siburian
Journal International of Lingua and Technology Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, West Sumatra, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/jiltech.v3i1.507

Abstract

In the current era of globalization, technology is something that is indispensable and even used every day, both in long-distance activities, education, work, socialization, and even entertainment such as playing online games, not even a few children who see negative video channels on social media. So the fact is that currently social media does have a big influence on a person's life, both negative and positive impacts. One of them is for children aged 6-12 years. At school, children also prefer to play social media rather than interact and play with children their age. The purpose of this study was to determine the impact of social media on the learning process of children aged 6-12 years. This research uses quantitative methods, data used through online interviews and distributing questionnaires through the use of google froom. The results of this study explain that social media is very influential on children's learning both at school and children's learning at home. So that children's time in learning becomes less effective because they are too busy playing social media, due to lack of supervision from parents. The conclusion from the results of this study explains that the impact of social media on the learning process of children aged 6-12 years is very influential on the child's learning process. The limitation of this study is that researchers only conducted research in one school in the Batanng anai sub-district of West Sumatra province. Researchers hope that this research process can be useful for readers and other parties. this study also recommends that other studies make references related to the impact of social media on the learning process of children 6-12 years.
TINJAUAN PENGUPAHAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN REPOBLIK INDONESIA INDONESIA Henry Kristian Siburian
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.460

Abstract

Penelitian ini untuk menjabarkan tentang pengaturanpengupahan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Setiap orang membutuhkan pekerjaan baik itu bekerja secara mandiri maupun bekerja pada orang lain. Dan setiap orang yang bekerja itu juga membutuhkan imbalan yang disebut dengan upahDimana sistem Pengupahan di Indonesia mengacu kepada beberapa peraturan perundangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, seperti UU No.13 Tahun 2003, UU No.11 Tahun 2020, Perpu, kepmen, Surat Edaran yang berkaitan dengan Menteri Tenaga Kerja.Kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
The Role of Competition Law in Encouraging Innovation and Competitiveness of Companies in West Java Emmi Rahmiwita Nasution; Henry Kristian Siburian; Loso Judijanto; Efendi Sugianto
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 04 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i04.320

Abstract

This study explores the complex relationships that exist between innovation, competitiveness, and competition legislation in West Java, Indonesian businesses. West Java's varied industrial landscape makes it a perfect place to study how competition legislation influences creativity and competitiveness. Using a mixed-method approach, the study combines survey data that is quantitatively collected with qualitative information obtained through interviews. The results show that a sizable majority of West Javan businesses have a favorable opinion of competition legislation and see it as a tool for ensuring openness and fair competition. Notably, a significant fraction of these businesses also devote a notable amount of their resources to research and development (R&D) and actively participate in innovation activities. According to the survey's findings, firms may be encouraged to invest in innovation by competition laws that are properly implemented, which is consistent with neoclassical economic theory. In spite of the favorable attitudes and investments in innovation, there are differences amongst West Javan enterprises in competitiveness metrics like market share and profitability. This highlights the intricate connection—which varies depending on the sector and industry—between company competitiveness and competition legislation. Qualitative insights gleaned from interviews shed light on the dynamics and obstacles unique to the industry, highlighting the necessity of customized strategies for competition law enforcement. The paper also outlines obstacles, including a lack of knowledge about competition law among enterprises, resource limitations that regulatory bodies must deal with, and worries about intellectual property protection in very competitive markets. These results highlight the need of raising awareness and developing capacity among regulatory agencies as well as businesses. The research has consequences for policymaking as well, pointing to the need for programs to raise business understanding, provide funding to regulatory bodies, and create safeguards for intellectual property rights. The study adds to our knowledge of how competition legislation affects corporate behavior and offers insightful information that can guide regulatory strategies in developing nations like West Java.