Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Industri: Studi Kasus Implementasi Program Tegal Bisnis Zainudin, Arif; Suranto, Suranto
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 1: February 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose ofÂ this study is to look at the impact ofÂ the implementation of the policy Business Tegal. In evaluating the program Business Tegal viewed from the aspect ofÂ productivity policy, financial efficiency and level ofÂ community satisfaction policy Business Tegal. By using a mixed method research approach hopes this research can include aspects ofÂ qualitative and quantitative. Based on the results ofÂ research carried out showed that the productivity of the policy can not boost industrial production and the quality ofÂ many ofÂ the home industry go bankrupt due to the government can not provide assistance in the form stimulant funds. Although the government has provided some training still can not help improve the quality ofÂ the industry because the training is not only limited to assisting the industry as expected by the public. With the impact, then the public is not satisfied about the implementation ofÂ the Business Tegal policy because no positive impact on the sustainability ofÂ the industry and welfare.

Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Industri: Studi Kasus Implementasi Program Tegal Bisnis Zainudin, Arif; Suranto, Suranto
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 1: February 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v1i1.2090

The purpose ofÂ this study is to look at the impact ofÂ the implementation of the policy Business Tegal. In evaluating the program Business Tegal viewed from the aspect ofÂ productivity policy, financial efficiency and level ofÂ community satisfaction policy Business Tegal. By using a mixed method research approach hopes this research can include aspects ofÂ qualitative and quantitative. Based on the results ofÂ research carried out showed that the productivity of the policy can not boost industrial production and the quality ofÂ many ofÂ the home industry go bankrupt due to the government can not provide assistance in the form stimulant funds. Although the government has provided some training still can not help improve the quality ofÂ the industry because the training is not only limited to assisting the industry as expected by the public. With the impact, then the public is not satisfied about the implementation ofÂ the Business Tegal policy because no positive impact on the sustainability ofÂ the industry and welfare.

AKSESBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL Sesya Dias Mumpuni; Arif Zainudin
Jurnal Komunikasi Pendidikan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Sebagian besar penyandang disabilitas mampu untuk mengelola diri dalam hidupnya. Kemampuan yang dimiliki oleh kaum disabilitas ini sangat bertolak belakang dengan penyediaan fasilitas atau kebijakan yang diberikan untuk pelayanan kaum disabilitas. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanana kamu disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesbilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk difabel. Maka dibutuhkan pemahaman khusus bagi peneliti untuk mengkaji apa yang dirasakan difabel. Hal ini merupakan substansi dari konseling lintas budaya yang selama ini menjadi hal yang tabu jika membahas kaum difabel.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aksesibilitas difabel dengan ketersediaan layanan publik di Kabupaten Tegal. Kemudian melihat Faktor apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi difabel di Kabupaten Tegal. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan adalah kualitatif. Dalam pengambilan sampel random maka dari populasi „semua penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal‟ diambil sampelnya yaitu kategori difabel laki-laki, perempuan, kusta dan psikososial yang berjumlah 30 orang. Pengguanaan data secara kualitatif diharapkan dapat mendalam dan mengena pada aspek yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Analisis data mengguanakan triangulasi data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan kajian dokumen.Kata Kunci: difabel, fasilitas publik, pendidikan masyarakat

PUBLIC PERCEPTION REGARDING MONEY POLITICS IN GENERAL ELECTION 2019 (COMPARTIVE STUDY ON TEGAL CITY AND TEGAL REGENCY) Sri Sutjiatmi; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Arif Zainudin
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v6i1.26632

This paper is intended to look at the condition of Indonesia related to the still rampant occurrence of money politics which is a problem in the community when the 2019 elections simultaneously. This research takes a case study between Tegal City and Tegal Regency. The interesting thing in this study is to see how the community's assessment of the Tegal city and Tegal Regency groups regarding money politics in the 2019 elections simultaneously. The method used is a mixed method (between Mixed Methods) between quantitative and qualitative, by calculating the Solvin formula by deepening the analysis by interviewing the speakers directly. The results of the study showed that the people of Tegal City had a relatively high attitude of not paying attention to the Politics of Money in the General Election relating to the political money of the General Elections in 2019 at the same time. Unlike the people of Tegal Regency who consider money politics as a culture that is difficult to remove. Also interesting is the beginner voter group Tegal Regency has a fairly high knowledge about money politics that can damage the democratic system compared to the Beginner voters in Tegal City.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Arif Zainudin; Sri Sutjiatmi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.1.2016.126-140

Pelayanan publik adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana seperti yang diamanahkan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah yang memberikan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Kualitas pelayanan idealnya selalu dikaji setiap berkala, sehingga pelayanan dapat terkontrol.Penelitian ini bertujuan untuk mencari indeks kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal pada tahun 2014, dan ingin mengetahui harapan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.Dalam menganalisis IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal peneliti menggunakan indikator penelitian yang tercantum dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Berdasarkan hasil kuesioner dan interview terhadap responden sejumlah 100 orang pengguna jasa layanan BP2T Kota Tegal diperoleh nilai IKM sebesar 80,08 % yang dikonversikan kedalam mutu pelayanan tergolong kinerja pelayanan “baik” atau “B” hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2%. Kemudian untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan pelayanan, peneliti menggunakan analisis diagram kartesius atau Importance Performance Analysis dengan hasil bahwa unsur yang tergolong dalam kuadran A yakni Prioritas Utama untuk dioptimalkan meliputi prosedur pelayanan, dan waktu pelayanan, dan yang tergolong dalam kuadran B yakni unsur yang harus dipertahankan meliputi persyaratan pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan saran, dan masukan pelayanan.Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi perbaikan proses pelayanan dalam unsur prosedur dan waktu pelayanan mendapatkan perhatian khusus untuk reformasi proses bisnis pelayanan di BP2T Kota Tegal.

MODEL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA Arif Zainudin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.2.2016.338-351

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk organisasi pemerintah desa pasca diterapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Maka dengan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan yaitu, mengidentifikasi jenis pelayanan dasar pemerintahan desa, dan merencanakan model organisasi pemerintahan Desa. berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian grounded theory sebagai suatu proses untuk memproduksi dan merancang sebuah model yang didasari oleh kategori-kategori interaksi sistem pemerintah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka Pemerintahan Desa memiliki jenis pelayanan administrasi yang berbentuk perizinan dan non-perizinan. Model organisasi pemerintahan Desa yang minimal harus dimiliki yaitu, Kepala Desa, Sekertaris, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan kemudian untuk unit teknis operasional dinamakan Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah dan Kasi Kesejahteraan. Karena menurut Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa memiliki 3 unit Kaur dan 3 unit Kasi.

Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar) Arif Zainudin; Sri Sutjiatmi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.1-14

Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat

Challenges in the Implementation of the Distribution of Non-Cash Social Assistance Based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 Erny Rosyanti; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Alfi Arif Saputro; Arif Zainudin
ARISTO Vol 10, No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i1.2924

The distribution of non-cash social assistance until now still has problems that are pretty complicated in its implementation. This study aims to see how Presidential Regulation Number 63 of 2017 regarding the distribution of non-cash social assistance for the community. So that this research is not too broad, the researchers only focus on implementation in 2018. This study uses a qualitative descriptive approach with the object of this research being in the Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province by taking samples in Kedungbanjar Village, North Jebed Village, South Jebed Village. The technique of collecting data is using in-depth interviews with stakeholders and the community who receive social assistance. The study results show that the 3 villages have the same tendency in the problems faced when implementing Presidential Regulation number 63 of 2017 concerning non-cash social aid for the village community, namely the assistance that is not on target received by the local community. In addition to the support that was not well-targeted, it turned out that another finding was the problem of communication between the government and the community that did not go well, confusing the community regarding the procedure for distributing this non-cash food aid.

Penerapan Konseling Life-Skills Dalam Meningkatkan Kebahagiaan Kinerja Bagi Difabel Sesya Dias Mumpuni; Arif Zainudin
Pedagogik: Jurnal Pendidikan Vol 15 No 1 (2020): Pedagogik: Jurnal Pendidikan
Publisher : Institute For Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Masyarakat difabel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Banyak dari difabel yang belum dapat merasakan haknya dalam kehidupan. Hal ini menjadikan tingkat kebahagiaan difabel lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Difabel memiliki beragam potensi dalam dirinya dalam kehidupan. Tidak mudah bagi difabel untuk menajalani hidup ditengah stigma masyarakat yang semakin mendiskriminasikan difabel. Sejalan dengan memperjuangkan hak difabel di Indonesia yaitu organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM) yang dalam prosesnya terus memperjuangkan difabel. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan organisasi DSM ini ditengah kondisi ini. Perbedaan yang cukup signifikan antara penerimaan masyarakat akan difabel dan orang lain sangat kentara. Penerimaan masyarakat membuat difabel dapat lebih menguatkan dirinya sampai pada level tingkat kebahagiaan yang dimiliki difabel. Tidak hanya manusia pada umumnya yang memiliki tingkat kebahagiaan yang relatif baik, namun hal ini penting dimiliki difabel untuk menajalani kehidupannya. Perlu adanya dukungan yaitu dalam hal psikis dan fisik untuk difabel merasakan kebahagiaan dalam diri. Dukungan psikis yaitu melalui life skills counseling dan fisik melalui outbound training diharapkan dapat memberikan suasana baru yang dapat mendorong dari dalam diri difabel untuk meraih kebahagiaan yang hakiki.

THE ENCOURAGEMENT OF ERGO-ICONIC SERVICE VALUES TOWARD AGILE GOVERNMENT TO IMPROVE THE GOVERNMENT SERVICE PERFORMANCE Andriyansah Andriyansah; Rulinawaty Rulinawaty; Arif Zainudin
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v8i1.30495

This research aims to prove that government services adopting an ergo-iconic service can improve their services, their existence to think, become entrepreneurial government, build, and create innovative ideas. This research used e-questionnaires distributed using snowball sampling technique. There were 202 respondents collected in a month, 20 days on February to March in 2020. The questionnaires distributed through online media could limit the respondents to give their answers. If they are under 20 years old or same as those who have graduated from college, it could be assumed that they often do transactions service provided by the government. Ergo-iconic service values proposed in this research was used as the independent variable. This is proven to contribute positively and encourage agile government improvement and acceptance of community values. In addition, ergo-iconic values are able to touch and provide comfortable functions that succeed in improving government service performance. The originality of indicators in this research is ergo-iconic service values developed from previous researches. The implication of this research results is that the model of ergo-iconic service values can create public service performance and realize agile government

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search