Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Governance Jurnal SOLMA JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR) Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Teddy Rusmawan
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
The Effect of Leadership, Work Culture, Work Environment, Interpersonal Communication, Workload on Nurse Loyalty in the Public Health Center Wahyuningrat Wahyuningrat; Teddy Rusmawan
Journal of Industrial Engineering & Management Research Vol. 3 No. 6 (2022): December 2022
Publisher : AGUSPATI Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7777/jiemar.v3i6.433

Abstract

The research objective was to determine the influence of leadership on loyalty, the influence of work culture on loyalty, the influence of the work environment on loyalty, the influence of interpersonal communication on loyalty, and the effect of workload on loyalty. This research method is a quantitative method with a survey through online questionnaires distributed through social media. The questionnaires were designed using a Likert scale of 1 to 7. Respondents to this study were 269 senior public health center employees who were determined by simple random sampling. Data analysis used the structural equation modeling (SEM) method with SmartPLS 3.0 software tools. The stages of data testing are validity, reliability, termination and hypothesis testing. The independent variables in this study are Leadership, Work Culture, Work Environment, Interpersonal Communication and Workload. The dependent cariabel in this research is Loyalty. The results of hypothesis testing show that leadership has a positive and significant effect on loyalty, work culture has a positive and significant effect on loyalty, work environment has a positive and significant effect on loyalty, interpersonal communication has a positive and significant effect on loyalty, workload has a positive and significant effect on loyalty.
Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Teddy Rusmawan; Supardi Hamid; Joko Santoso
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.211-220

Abstract

Penelitian ini membahas collaborative governance dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Penanggulangan bencana ini menjadi salah satu langkah strtagis yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah baik di level pemerintah daerah sampai pemerintah pusat seiring dengan perubahan iklim dan cuaca yang sangat cepat memungkinkan terjadinya bencana alam yang menimpa masyarakat. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang memiliki kecenderungan tinggi terhadap bahaya bencana yang terjadi dimasyarakat yang menimbuklan potensi resiko dampak yang tinggi terhadap perlindungan kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagimana proses collaborative yang dilakukan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak swasta dalam bekerjasama dan bersinergi untuk melakukan mitigasi dan menanggulangi terhadap daerah yang rawan bencan alam. Penelitian ini melihat bagaimana masing-masing pihak berperan dan saling bertanggungjawab satu sama lain yang tertuang dalam satu komitmen bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan sumber, sedangkan informan dipilih berdasarkan kemampuan sesuai dengan kaidah purposive sampling. Hasil penelitian ini terbagi atas beberapa aspek yang meliputi kondisi awal dalam proses collaborative governance dengan melihat situasi dan kondisi daerah yang terindikasi rawan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Forum komunikasi yang terjaring dalam masyarakat mulai dari level pemerintah desa, kelurahan, sampai tingkat kabupaten. Forum yang digunakan koordinasi melalui kelompok tanggap bencana yang selama ini tersebar di masing-masing desa dan kelurahan salah satunya di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Hasil dari proses collaborative governance ini mampu berjalan sesuai yang direncanakan, sehingga secara bertahap pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya mampu menggerakan kelompok tanggap bencana dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bahaya bencana alam dan menjadi edukasi masyarakat pentingnya penerapan mitigasi, antisipasi, kesiapsiagaan sebagai wujud upaya perlindungan dan penanggulangan bencana alam. kolaborasi pemerintah; penanggulangan bencana
Proses Collaborative Governance Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Digital (Studi di Kabupaten Banyumas) Rusmawan, Teddy; Kurniasih, Denok; Setyoko, Paulus Israwan
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3439

Abstract

Collaborative governance is the government's effort in dealing with an increasingly occurring problem. The government's efforts that are considered effective, especially in the post-covid-19 era, are implementing several digitalization programs. One of the efforts to digitize the program was carried out by the Banyumas Regency Government as an innovation in dealing with the waste problem. By establishing a synergy between the Banyumas Regency Government through the Banyumas Regency Environmental Service, PT Banyumas Investama Jaya (BIJ), and Non-Governmental Organizations (KSM) and the general public, it is hoped that they can encourage digital-based waste management programs that meet the expectations of all parties. The purpose of this article is to describe the collaborative governance process in digital-based waste management in Banyumas Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection, namely interviews, observations and documentation. The results show that collaborative governance in digital-based waste management in Banyumas Regency is running well. The collaboration process that has been carried out has been seen from the dialogue carried out between sectors, the building of trust and commitment between each stakeholder, and a sense of mutual understanding, as well as the provisional results and the collaboration process carried out. Abstraksi-Collaborative governance  menjadi upaya pemerintah dalam menangani suatu permasalahan yang kian terjadi. Upaya pemerintah yang dirasa efektif terutama di era pasca pandemi covid 19 adalah dengan menerapkan beberapa program digitalisasi. Salah satu upaya program digitalisasi tersebut diakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai inovasi dalam menangani persoalan sampah. Dengan membentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, PT Banyumas Investama Jaya (BIJ), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masyarakat umum diharapkan dapat mendorong program pengelolaan sampah berbasis digital yang sesuai harapan semua pihak. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten Banyumas berjalan cukup baik. Proses kolaborasi yang dilakukan sudah terlihat dari dialog yang dilakukan antar sektor, terbangunnya kepercayaan dan komitmen antara setiap stakeholder, dan adanya rasa saling memahami, serta adanya hasil sementara dan proses kolabrasi yang dilakukan.Kata kunci: Collaborative governance , Pengelolaan Sampah Digital, Era Adaptasi Kebiasaan Baru.Kata kunci:  kinerja guru UKS, budaya dan nilai spiritual
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) DI INDONESIA Teddy Rusmawan; Supardi Hamid
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 2 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v19i2.77

Abstract

Implementasi kebijakan E-Tilang merupakan salh satu upaya dalam peningkatan tata kelola organisasi Polri dalam penanganan masalah pelanggaran lalu lintas. Penerapan e-tilang merupakan pengembangan dari electronic government Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi Polri. Penggunaan e-tilang ini diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja Polri yang lebih profesional, akuntabel, transparan dan membangun integritas. Pemanfaatkan teknologi informasi secara optimal akan mampu mencegah tindak pelanggaran bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan mal adminstrasi pada saat penanganan pelanggaran lalu lintas. Analisis yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan literatur review dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Adapun aspek yang digunakan meliputi proses komunikasi dalam penerapan kebijakan e-tiling, sarana dan prasarana pen dukung pelaksanaan e-tilang, sumber daya dan peran birokrasi sebagai implementator sampai tahapan yang paling teknis dalam pelaksanaan kebijakan e-tilang di Indonesia saat ini. Keywords; Implementasi Kebijakan, E-Tilang, Teknologi
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM E-SAMSAT Teddy Rusmawan; Supardi Hamid
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 1 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v20i1.82

Abstract

Pemerintah harus berurusan dengan berbagai masalah yang rumit, termasuk akumulasi kereta api, memancing liar, kegiatan calo, dan bahkan kurangnya kesadaran dan keinginan masyarakat umum untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi yang menyeluruh tentang inovasi layanan E-Samsat, yang merupakan inovasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi literatur. Karena informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang dipelajari dikumpulkan oleh peneliti selama proses pengumpulan data, informasi ini dapat diperoleh dalam laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, ensiklopedia, dan sumber tertulis yang baik dicetak dan dalam bentuk data elektronik. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi Layanan e-Samsat memiliki banyak aspek. Dimana Relative Advantage (keuntungan relatif) yaitu kemudahan masyarakat dalam pengurusan pembayan pajak kendaraan bermotor (PKB). Compatibility (kesesuaian) dimana inovasi layanan e-samsat bagi masyarakat sudah sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini. Complexity (kerumitan) dimana inovasi layanan e-samsat dirasa tidak rumit dalam proses pelaksanannya. Kemudian Triability (kemungkinan dicoba) masyarakat yang merespon positif dengan adanya layanan e-samsat. Selanjutnya dari Observability (kemudahan diamati) dengan prosedur pelayanan yang cukup simple secara elektronik. Keywords; inovasi, pelayanan, e-Samsat
Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana) Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.406 KB)

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam penguatan kriminologi hukum, terutama dalam strategi pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal dan membantu mengurangi tingkat kejahatan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Penelitian ini mencoba menjawan (1) Bagaimana peran pendidikan dalam mencegah dan mengurangi tindak kejahatan serta residivisme dan mengapa banyak negara belum mampu mengintegrasikan pendidikan sebagai strategi utama dalam pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana? dan (2) Apa saja strategi dan program pendidikan yang efektif untuk mendukung pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan memiliki potensi besar untuk mencegah perilaku kriminal dan merehabilitasi residivis. Terdapat beberapa hambatan harus diatasi, termasuk kesempatan dan kualitas pendidikan yang tidak setara, kurikulum yang gagal mencakup materi penting, dan diskriminasi yang meluas terhadap mereka yang memiliki catatan kriminal. Adanya program-program pendidikan yang efektif, diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sadar akan hukum, bertanggung jawab, dan kontributif pada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana dan membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis.
Corruption In The Eyes Of Criminology (Understanding The Inability Of The Legal System To Traping Persons Of Crime Of Corruption) Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.681 KB)

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam perspektif kriminologi, korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang kompleks dan sulit untuk diatasi karena melibatkan banyak pelaku dan melibatkan banyak aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini menjawab mengapa para koruptor belum juga dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku dari sudut pandang konstruksi hukum dan law enforcement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi. Guna menanggulangi berbagai tipe kejahatan korupsi tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah transparansi di segala bidang kehidupan Negara. Transparansi ini dibutuhkan guna masyarakat dapat mengadakan social control terhadap penyelenggaraan Negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
Potential Abuse On The Issuance Of Online Medical Certificates By Doctors: A Criminological Review Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3461

Abstract

The right to health for all Indonesian people is guaranteed in Article 28H of the 1945 Constitution. Doctors and dentists are the main professions in the field of health, as stated in Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. After the Covid 19 Pandemic ended, there has been a significant shift, with the rise of health services through digital and application media, ease of access to health, and online sick notes. This facility can be misused for work purposes etc. Moreover, a defendant can avoid the investigation process by easily obtaining a sick note online; this service cannot optimize patient examinations because it's not done face-to-face. Therefore it is important to examine the making of online sick notes, which have the potential to become a form of crime and be reviewed from the perspective of a criminological approach. This study aims to examine online sick notes as a crime and whether this activity is by Law No. 29 of 2004 reviewed in criminology. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that making sick notes online is not by Law No. 29 of 2004 and violates Article 7 KODEKI so that it can be considered a form of crime. In contrast, from a criminological point of view, through communication and convenience, this makes the perpetrator according to the science of criminology as contained in the differential theory association.Keywords: Criminology, Medical Practice, Online Sick Letter
Penta Helix Model In Local Tourism Development Through “Peken Banyumasan” Teddy Rusmawan; Denok Kurniasih; Anggara Setya Saputra; Devit Bagus Indranika
Journal of Governance Volume 8 Issue 2: (2023)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v8i2.18854

Abstract

The purpose of this study was to analyze and describe the Collaborative Penta Helix in the development of local tourism through Peken Banyumasan. The research method used is qualitative. An informant recruitment technique is purposive sampling. The data analysis technique used is an interactive model. The results show that the collaborative pentahelix conducted by the government sector, the private sector, and society as a whole is well coordinated and executed. The stakeholders have a definite role in the establishment of collaboration. The role of each stakeholder involved, such as the district government, as the government sector, has a role as a facilitator and organizer in Peken Banyumasan; academics at ITTP Telkom Purwokerto, as the private sector, have a role as drafters of Peken Banyumasan activities as well as implementers; the arts and culture community, as the private sector, has a role as a supporter of traditional handicrafts and tools to support and promote MSMEs in Banyumas Regency; and the mass media as supporting activities in the field of information and communication as a form of information dissemination in a wide scope.
Konten Isu Terorisme di Media Sosial dan Ketakutan Anggota Kepolisian Ilham Prisgunanto; Teddy Rusmawan; Supardi Hamid
WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Volume 22, No. 2 December 2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/wacana.v22i2.3384

Abstract

Terrorism and radicalism as crimes are quite dangerous because they threaten security, property and life. The claim that terrorism and radicalism makes fear was tested in this research. The theoretical study of this research is the Social Information Processing theory and the Uses and Gratifications theory. The research method used is quantitative data processing with the independent variable internet network information content and the dependent variable is the fear and moral panic police officer (Indonesian Nasional Police). Survey research was conducted at the Surakarta Police (Polresta Surakarta) with 100 respondents as police officers. Research using simple linear regression model statistical data. The research findings show that there is no influence of internet network information content on issues of terrorism and radicalism on feelings of fear and panic among police officer. If there is a very small possibility, only 25.6%. The use of information technology by Police officer in the field is sufficient and sufficient to anticipate cases of terrorism and radicalism. The most powerful element seen by police officers regarding terrorism and radicalism is the narrative of the information presented which often does not make sense in the minds and thoughts of the police in the field.
Co-Authors Andhi Supriyadi Anggara Setya Saputra Darwin Marasi Purba Denok Kurniasih Denok Kurniasih Devit Bagus Indranika Dwi Ermayanti Susilo Ilham Prisgunanto Ina Nikmatul Chasanah Joko Santoso Octalya Saka Paulus Israwan Setyoko Supardi Hamid Wahyuningrat Wahyuningrat