This Author published in this journals
All Journal Jurnal Venus
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS SAFETY PENGANGKUTAN PETIKEMAS DALAM PERSFEKTIF PERATURAN PENGANGKUTAN PETIKEMAS MENGGUNAKAN TRUK PETIKEMAS DI PELABUHAN SOEKARNO HATTA DAN TANJUNG PRIOK Ahmad Fauzi; Jumardin; Nurwahidah; Siti Zulaikah
JURNAL VENUS Vol 8 No 1 (2020): Maret
Publisher : PIP Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.531 KB) | DOI: 10.48192/vns.v8i1.274

Abstract

Pemerinah melalui (i) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas angkutan darat di jalan dan angkutan jalan (ii) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2007 tentang kendaraan pengangkut petikemas di jalan (iii) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 74 Tahun 1990 tentang angkutan petikemas di jalan (iv) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.306/1/15/DRPD/1992 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan angkutan petikemas di jalan (v) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.02/AJ.208/DRJB/2008 telah mengatur penggunaan twistlock bagi truk peti kemas. Penelitian ini menganalisa bagaimana penerapan Peraturan Menteri (PM) No. 14 Tahun 2007 tentang pengangkutan petikemas menggunakan truk petikemas dan bagaimana gambaran kelengkapan twistlock pada truk petikemas yang beroperasi di Pelabuhan Utama di wilayah timur Indonesia. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini maka dilakukan pengolahan data hasil score capaian responden yang didasarkan pada hasil dari masing-masing indicator yaitu jumlha twistlock yang terpasang pada truk petikemas dengan formulasi rumus persentasi. Selanjutnya persyaratan perangkat pengunci peti kemas (twistlock) berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan hasil yang sangat rendah yakni hanya sebesar 29%. Kondisi ini terjadi karena 98 % pengemudi truk tidak membaca persyaratan dalam inqury form yang diberikan sehingga tidak memahami atau tidak mengetahui dengan baik persyaratan yang ditetapkan.
BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENERAPAN MARPOL PADA KAPAL-KAPAL DI PELABUHAN PANTOLOAN Jumardin; Irwan; Abdoellah Djabier; Bustamin; Yudha Herlambang
JURNAL VENUS Vol 6 No 11 (2018): Juni
Publisher : PIP Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.374 KB) | DOI: 10.48192/vns.v6i11.302

Abstract

Efek pembuangan sampah di laut membawa kerugian yang sangat besar bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Kerusakan ekosistem di laut membuat produktivitas laut menjadi tidak seimbang sehingga banyak biota laut yang rusak dan/atau mati, ini juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan nelayan. Banyaknya pencemaran laut yang terjadi membuat negara-negara berupaya untuk mengatasi pencemaran sampah di laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur pencegahan pencemaran sampah yang dilakukan oleh kapal laut dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menyusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal sehingga IMO (international maritime organization), mengeluarkan peraturan- peraturan yang ditegaskan di dalam MARPOL (Marine Polution) 73/78 Annex V Tentang „ Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah‟ yang mempersyaratkan Garbage Management Plan atau Prosedur Penanganan Sampah di kapal dengan maksud menyediakan sebuah sistematis jalannya pelaksanaan dan kontrol dari sampah di kapal yang telah diatur dalam MARPOL Annex V. Telah memuat secara rinci dan jelas upaya pencegahan pencemaran bisa dilakukan dengan baik oleh setiap negara, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan di Laut Indonesia juga memuat beberapa ketentuan yang sama. Berdasarkan peraturan internasional dan peraturan hukum nasional Indonesia sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya di lapangan setiap perusahaan kapal belum dengan teliti memeriksa setiap kelengkapan dan kondisi kapal sehingga terjadi beberapa kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian, yang pada gilirannya akan menimbulkan pencemaran.
KAJIAN TINGKAT KESESUAIAN PERSYARATAN SESUAI DENGAN SOLAS PADA KAPAL-KAPAL PENUMPANG YANG BERLAYAR DI SELAT MAKASSAR Arlizar Djamaan; Jumardin; Welem Ada'; Bustamin
JURNAL VENUS Vol 6 No 11 (2018): Juni
Publisher : PIP Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.531 KB) | DOI: 10.48192/vns.v6i11.304

Abstract

Setiap kapal yang memenuhi ketentuan SOLAS 1974/1978 dilengkapi dengan peralatan keselamatan untuk menjamin keselamatan jiwa harta benda dan menjaga kelestarian lingkungan di Laut. Menurut IMO, penyebab kecelakaan yang telah terjadi di laut adalah 80% disebabkan karena faktor manusia & sisanya 20% beberapa faktor lain. Seringnya terjadi kecelakaan di Perairan Laut Indonesia termasuk di Selat Makassar yang telah menyebabkan korban jiwa dan harta benda dan memilih judul tentang Kajian Tingkat Kesesuaian Persyaratan Sesuai dengan SOLAS pada Kapalkapal Penumpang yang Berlayar di Selat Makassar. Dari hasil analisis diperoleh Secara umum skoring penilaian alat-alat keselamatan kapal-kapal yang berlayar di Selat Makassar khususnya di Pelabuhan Pare-pare, Balikpapan dan Samarinda berada pada kategori Sesuai / B dengan skor71- 80.
EVALUASI PENERAPAN KOMPETENSI BAGI TARUNA YANG MELAKSANAKAN PRAKTEK LAUT Jumardin; Bustamin; Sahabuddin Sunusi; Samsul Bahri
JURNAL VENUS Vol 2 No 4 (2014): Desember
Publisher : PIP Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1778.776 KB) | DOI: 10.48192/vns.v2i4.653

Abstract

Setiap personil yang akan bekerja di kapal pada jabatan tertentu diharuskan memenuhi ketentuan dalam SCTW 1978 amandement 1995 Dalam kegiatan Praktek Laut sering timbul permasalahan yaitu taruna-taruni belum menyelesaikan pelaporan paket Prala yang telah ditugaskan selama melaksanakan praktek laut. Dari hasil pembahasan tentang pelaksanaan kompetensi Taruna yang berada dibawah naungan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ; Pelaksanaan Pelaksanaan Kompetensi terhadap Taruna yang melaksanakan pembelajaran Praktek menunjukan secara keseluruhan kategori kurang baik dan penyebab tercapainya pembalajaran praktek yang kurang maksimal yaitu : Kurangnya Pemeriksaan secara teratur dan Review Training Record Book & Paket prala Oleh Perwira yang bertanggungjawab., Kurangnya Bimbingan dan masukan perbaikan Nakhoda dalam penyelesaian CRB dan Kurangnya Pangetahuan, Pemahaman dan Keterampilan dalam Pelaksanaan Kompetensi dan Tugas di Kapal.