Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Siti Ainul Kholipah
Politeknik SCI Cirebon, Indonesia
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Samsida Ahmad; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.627

Abstract

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan  memanfaatkan  kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  lapangan (kualitatif)  yang dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni  kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Margareta Noviani Amus; Saryono Yohanes; Herminus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.632

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni mengkaji Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Konteks Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai. Pelayanan publik yang di berikan dispendukcapil Kabupaten Manggarai kurang maksimal Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Manggarai terdapat beberapa factor yang menghambat proses pencatatan sipil yaitu : Sarana dan prasarana yang kurang
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Maria Esterisna Klau; Saryono Yohanes; Rudepel Petrus Leo; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.633

Abstract

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Permasalahan dan tujuan skripsi adalah: (1) Seberapa jauhkah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah?. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam menganalisis suatu kejadian, fenomena atau keadaan sosial dalam suatu daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanan tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja dan Keuangan Daerah melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan, bertujuan untuk Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malaka harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi. Harus tepat waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan, serta tercapainya program kerja pengawasan tahunan sehingga hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal. (2) Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah yaitu Keterbatasan anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan serta kurangnya sumber daya manusia/auditor dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan.
Pengembangan Potensi Pariwisata Oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Umbu Pabal Selatan Dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah Dintania Rambu Lohi Pani; Saryono Saryono; Josef Mario Monteiro; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.634

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi pariwisata  yang sangat besar, ini menjadi perhatian untuk pemerintah agar lebih memperhatikan destinasi wisata agar dapat dikembangkan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Sejauh Manakah Pengembangan Potensi Pariwisata oleh Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian Desa di Desa Umbu Pabal Selatan dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah? (2) Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Pengembangan Potensi Pariwisata oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Desa di Desa Umbu Pabal Selatan dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang datanya langsung diperoleh dari lokasi penelitian terhadap responden 20 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah desa di desa umbu pabal selatan dan desa umbu pabal mulai dari tahap perencanaan sammpai pada tahap pengevaluasi belum dikembangkan secara baik. Faktor penghambat pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah desa di desa umbu pabal selatan dan desa umbu pabal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang masih minim, promosi potensi pariwisata oleh dinas pariwisata dan ketrampilan masyarakat memberdayakan potensi pariwisata yang ada di desa.
Co-Authors Dintania Rambu Lohi Pani Herminus Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Josef Mario Monteiro Margareta Noviani Amus Maria Esterisna Klau Rudepel Petrus Leo Samsida Ahmad Saryono Saryono Saryono Yohanes