Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Edukasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Pada Pengelola Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Amrie Firmansyah; Ferry Irawan; Suparna Wijaya
Pengmasku Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v3i1.482

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pemahaman kepada pengelola keuangan perusahan daerah air minum (PDAM) atas standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP). SAK EP ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dan menggantikan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), namun dapat diterapkan dini mulai 1 Januari 2022. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan dengan koordinasi antara Tim PKM FEB UPNVJ dan koordinator pelaksanaan kegiatan yaitu Yayasan Pendidikan Tirta Dharma (YPTD) PAMSI. Pada tahap perencanaan juga dilakukan dengan koordianasi kurikulum kegiatan dan penyusunan materi yang akan disampaikan oleh Tim PKM. Tahap kedua dilakukan dengan penyampaikan materi oleh Tim PKM kepada pengelola keuangan PDAM pada tanggal 15 April 2023, 18 Mei 2023 dan 22 Juni 2023. Adapun peserta terdiri dari perwakilan beberapa PDAM di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi pemahaman materi melalui daring. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat bagi pengelola keuangan PDAM dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam menyiapkan laporan keuangan standar akuntansi keuangan entitas privat yang akan dimulai di tahun 2025.
Peran Sektor Agrikultur Dan Jasa Pada Penerimaan Pajak Di Asia Timur Dan Pasifik Dengan FDI Sebagai Variabel Moderasi Bima Satria Anugerah; Suparna Wijaya
Akuntansiku Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v2i3.469

Abstract

Berdasarkan teori transfomasi struktural pergeseran sektor tradisional ke sektor modern akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dengan asumsi tax buoyancy pertumbuhan ekonomi suatu negara akan diikuti oleh pertumbuhan penerimaan pajak. Dengan menggunakan data panel di 8 Negara middle-income economy di Asia-Pasifik, penelitian ini bermaksud mencari pengaruh kontribusi sektor agrikultur pada PDB dan kontribusi sektor jasa pada PDB terhadap penerimaan pajak dengan Foreign Direct Investment (FDI) sebagai variabel moderasi. Hasil dari pengujian regresi menunjukkan bahwa presentase sektor agrikultur pada PDB dan presentase sektor jasa terhadap PDB memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, namun kedua variabel tersebut menjadi tidak berpengaruh ketika dilakukan moderasi oleh variabel FDI, variabel FDI sendiri ketika diuji sebagai variabel independen juga tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan untuk merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengoptimalkan peran berbagai sektor pada perekonomian guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan, karena penelitian ini mengambil objek penelitian di kawasan yang berdekatan dan memiliki kemiripan dengan Indonesia.
Pengaruh Kontribusi Sektor Agrikultur Dan Sektor Industri Dalam PDB Terhadap Penerimaan Pajak Di ASEAN Dengan Variabel Populasi Penduduk Urban Sebagai Moderasi Danang Tricahyono; Suparna Wijaya
Akuntansiku Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v2i3.470

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan negara. Optimalnya penerimaan pajak suatu negara dapat diukur rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau dikenal dengan istilah tax ratio. Beberapa negara anggota ASEAN masih memiliki tax ratio yang cukup rendah di bawah 15%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi sektor agrikultur dan sektor industri dalam PDB terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN pada periode tahun 2002 hingga 2019 dengan variabel populasi penduduk urban sebagai moderasi. Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan jenis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontribusi sektor agrikultur dalam PDB berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, variabel kontribusi sektor industri dalam PDB dan populasi penduduk urban berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, variabel urbanisasi memperlemah pengaruh variabel kontribusi sektor agrikultur dan sektor industri dalam PDB terhadap penerimaan pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan seluruh negara di kawasan ASEAN dengan periode waktu penelitian lebih terkini serta dapat mengembangkan metode penelitian yang lebih baru.
The Determinants of Tax Revenue in the Context of International Transactions in the Latin America and Caribbean (LAC) Regions 2002-2019 Hendiva Tri Nugraha; Suparna Wijaya
Ilomata International Journal of Tax and Accounting Vol 4 No 3 (2023): July 2023
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijtc.v4i3.843

Abstract

Tax revenue is one of the backbones of economy in almost every country in the world. There are several determinants that influence the amount of tax revenue in one country, one of which is international transaction activities. Such activities can partly be presented by three variables; Foreign Direct Investment (FDI), Trade Openness (TO), and External Debt. This study aims to acknowledge the effects of international transaction experienced by a country regarding its tax revenue. External Debt is used as a moderating variable to the effects of FDI and TO on tax revenue. The data source was taken from the World Bank within the period of 2002-2019 in 19 countries around LAC regions. The study implements an associative quantitative method with PCSE regression. The result showed that FDI affects tax revenue negatively, whereas trade openness and external debt affect tax revenue positively. External debt as a moderating variable strengthens the effect of FDI and weakens the effects of trade openness to tax revenue. Further research is expected to include all the LAC countries, add more variables relevant to the international transactions, and renew the research period.
Searching For Tax Revenue Determinants in N-11: The Moderating Role of Regulatory Quality Emilio Pascal; Suparna Wijaya
Ilomata International Journal of Tax and Accounting Vol 4 No 3 (2023): July 2023
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijtc.v4i3.844

Abstract

This study aimed to analyze the effects of the agricultural sector and the Foreign Direct Investment (hereinafter referred to as FDI) on tax revenue in The Next Eleven (N-11) countries. In this research, a moderating variable of regulatory quality was used. The data were obtained from the World Bank and analyzed using panel data regression. The dependent variable in this study was tax revenue, whereas the independent variables comprised the agricultural sector, the FDI, the agricultural sector moderated by regulatory quality, the FDI moderated by regulatory quality, and the regulatory quality. The results indicate that all independent variables simultaneously affect tax revenue. However, when investigating partially, FDI, the agricultural sector moderated by regulatory quality, and regulatory quality have a positive effect on tax revenue while FDI moderated by regulatory quality shows a negative effect on tax revenue. As for the agricultural variable, a significant effect on tax revenue was not shown. It is recommended that governments in N-11 countries focus on developing quality regulations in another sector, particularly agriculture, and encourage foreign investments since these two aspects are proven to increase tax revenue.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia Fitria Wandani; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.405

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi digital game online atas pembelian properti virtual, mengetahui kontribusi pangsa pasar game online terhadap penerimaan pajak, serta mengidentifikasi bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap transaksi dalam negeri dan luar negeri. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemajakan transaksi digital game online tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun memiliki mekanisme yang sama dengan transaksi digital lainnya, yaitu menggunakan mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut dengan PMSE. PPN dikenakan atas pembelian barang kena pajak tidak berwujud berupa property virtual. Karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur, kontribusi penerimaan PPN atas transaksi digital game online tidak dapat diperkirakan jumlahnya, namun memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Pengawasan transaksi dalam negeri dilakukan dengan pengukuhan penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam negeri sebagai pengusaha kena pajak. Sementara itu, pengawasan transaksi luar negeri dilakukan dengan penunjukan PPMSE luar negeri sebagai pemungut PMSE oleh Menteri Keuangan.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sedan Dan Station Wagon Sebelum Dan Sesudah Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dicky Pranata Hutajulu; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.412

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak terhadap kendaraan jenis sedan dan station wagon sebelum dengan setelah berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas kendaraan sedan dan station wagon setelah berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan mengalami perubahan jika dibandingkan sebelum berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun, aturan turunan yang mengatur mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan sedan dan station wagon lebih lanjut belum dikeluarkan oleh pemerintah terutama Kementerian Keuangan.
Analysis of determinants of value added tax revenue in Asia Daniel Gusta Permadi; Suparna Wijaya
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 8, No 3 (2022): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020221385

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence of factors that influence VAT receipts from various aspects, including the VAT rate itself, economic factors, tax administration factors, and legal factors. The VAT rate factor is explained by the standard rate and implicit rate variables. Economic factors are explained by the variables of imports, the service sector, and the fiscal deficit. Administrative factors are explained by the variable c-efficiency and government effectiveness. The legal factor is explained by the variables of controlling corruption and law enforcement. This study uses secondary data with the object of research being countries in the Asian continent from 2015 to 2019. The sample countries were selected with certain considerations so that 19 sample countries were obtained. The results of this study indicate that implicit tariffs, the service sector, and government effectiveness have a significant positive effect on VAT receipts, while imports have a significant negative effect on VAT receipts. Meanwhile, standard rates, fiscal deficits, c-efficiency, corruption control, and the rule of law have no significant effect on VAT revenues.
Effect Of Imports, Industrial Sector, And Service Sector On Value-Added Tax With Regulatory Quality As A Moderating Variable Yuninda Anggraini Putri; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i4.658

Abstract

State revenue to organize its government is mostly collected by taxation as the main source. In its implementation, taxes are imposed directly and indirectly. The indirect tax that plays a role in the structure of state revenue is Value Added Tax (VAT). VAT is imposed on goods or services consumed in an area based on a set rate. VAT imposition of the highest rates on average is imposed in European countries. There are 11 European countries with the highest VAT rates, which are the object of research, namely Hungary, Croatia, Denmark, Norway, Sweden, Greece, Iceland, Finland, Ireland, Poland, and Portugal. This study will discuss the effect of value added on the industrial and service sectors, which are the main sectors in the 11 countries as well as the effect of international trade activities, namely imports, on VAT revenues with a moderation of the regulatory quality index. The results show that the imported variable and the added value of the industrial and service sectors, both before and after interaction with the moderating variable of the regulatory quality index, significantly influence VAT acceptance. For the partial results, before moderation with the regulatory quality index, imports don't significantly affect VAT revenue. In contrast, the industrial and service sectors have significant negative effects on VAT revenue. Furthermore, after interacting with regulatory quality variables, imports, value added in the industrial and service sectors have a significant positive influence on VAT revenue. This shows that the moderating variable of the regulatory quality index plays a role in strengthening the relationship between the independent and dependent variables.
Exploring The Impact Of Per Capita Income And Population Size On VAT Revenue In APEC Member Countries Muhammad Hafiz Fadhilah; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i4.661

Abstract

This research aims to evaluate how per capita income and population size impact Value Added Tax (VAT) revenue, considering corruption control variables as moderating factors. VAT revenue is the dependent variable in this study, while per capita income and population size are the independent variables. The influence of corruption control variables is also explored as interacting with the independent variables in affecting VAT revenue. The data used is sourced from World Bank Data, covering the period from 2008 to 2020. The analytical method employed is panel data regression using the panel-corrected standard error (PCSE) model. The research results indicate that per capita income has a negative influence on VAT revenue, meaning that as a country's per capita income increases, VAT revenue tends to decrease. Meanwhile, population size has a positive impact on VAT revenue, indicating that as a country's population size grows, VAT revenue tends to increase. Furthermore, it is found that the influence of corruption control variables interacts with per capita income. This interaction strengthens its impact on VAT revenue. However, when corruption control variables interact with population size, their influence on VAT revenue becomes weaker.