Articles
<![CDATA[MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ridha]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.682 KB)
|
DOI: 10.5281/jyu.v1i1.103
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan APBD oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam mencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya. sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalam upaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harus dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melalui pembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD]]>
<![CDATA[SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ridha]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v2i1.538
<![CDATA[Permasalahan mengenai alih fungsi izin usaha perkebunan tersebut dapat terjadi antar sesama sektor, yaitu perkebunan dengan perkebunan, tapi juga bisa dengan sektor lain, yaitu antara sektor perkebunan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan hutan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai izin suatu usaha perkebunan yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Permasalahan yang terjadi selama ini adalah mengenai perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan aktivis lingkungan dan akademisi berpendirian, walaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebih merupakan alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan menuju pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang, izin sebagai instrumen peningkatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM DISTRIBUSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL MENURUT PERMENKES NO. 006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ridha]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v2i1.539
<![CDATA[Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pengobatan tradisional bukan lagi merupakan hal yang baru di Indonesia, bahkan keberadaannya semakin menjamur seiring dengan ditemukannya berbagai khasiat dari bahan-bahan yang diperkirakan dapat memperbaiki atau mempertahankan derajat kesehatan manusia, meskipun bahan-bahan tersebut belum melalui uji klinis terkait khasiatnya. Pada kategori jamu, biasanya obat tradisional yang satu ini memiliki bukti berupa data empirik, yaitu bukti akan manfaat yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yang telah mengkonsumsi jamu secara turun-temurun. Walaupun hanya memiliki bukti empiris tetapi tetap ada prosedur penilaian seperti penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan pemeriksaan terhadap kontaminasi mikroba yang telah ditetapkan oleh BPOM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Obat Tradisional yang beredar di masyarakat masih ada yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang meliputi penjabaran proses pembuatan obat tradisional, validasi perubahan di setiap tahap proses, pemenuhan sarana termasuk distribusi obat tradisional dan system penarikan kembali obat tradisional dari distribusi apabila terdapat cacat.]]>
<![CDATA[PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ridha]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapatberupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uangsuap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya -biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untukmengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketokpalu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiJambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan DaerahAPBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisiterlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi dibawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkanoleh merebaknya fenomena ?efek pengamat? yang tidak terkendali. Metode penelitian inimengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media,pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan parapolitisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orangorang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupauntuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketikamereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilahfenomena yang disebut ?efek pengamat? sehingga mempersulit penyelidikan dalammembongkar kasus korupsi ini.]]>
<![CDATA[PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ridha]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya - biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisi terlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi di bawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena “efek pengamat†yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang- orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut “efek pengamat†sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ridha Kurniawan]]>;
<![CDATA[Arriskianti Maulida]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v1i1.136
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRDterhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerahdi Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalahPertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBDoleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukanaturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum gunamenjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisanini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yangberhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBDOleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia.Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatanyang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (HistoricalApproach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukumyang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalampenggunaan APBD oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalammencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian inibahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Olehpemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkatUndang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidakdiatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untukmenjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuaidengan rencana tidak berjalan dengan semestinya. sehingga tujuan dari proseskegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secaraefisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalamupaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalamrangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasilpemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harusdinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapatmemperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melaluipembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam halpengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD.]]>
<![CDATA[SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ridha Kurniawan]]>;
<![CDATA[Abliyo Rizky]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v2i1.143
<![CDATA[Permasalahan mengenai alih fungsi izin usaha perkebunan tersebut dapat terjadi antarsesama sektor, yaitu perkebunan dengan perkebunan, tapi juga bisa dengan sektor lain,yaitu antara sektor perkebunan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan hutan. Halini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai izin suatu usahaperkebunan yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sepertiUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalahhukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatansejarah (Historical Approach). Permasalahan yang terjadi selama ini adalah mengenaiperbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan aktivis lingkungan dan akademisiberpendirian, walaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebihmerupakan alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan menujupembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang, izin sebagai instrumen peningkataninvestasi untuk pertumbuhan ekonomi.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM DISTRIBUSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL MENURUT PERMENKES NO. 006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Ridha Kurniawan]]>;
<![CDATA[Andrew Julius Susilo Sihite]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v4i2.144
<![CDATA[Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpakesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnyasehari-hari. Pengobatan tradisional bukan lagi merupakan hal yang baru di Indonesia,bahkan keberadaannya semakin menjamur seiring dengan ditemukannya berbagai khasiatdari bahan-bahan yang diperkirakan dapat memperbaiki atau mempertahankan derajatkesehatan manusia, meskipun bahan-bahan tersebut belum melalui uji klinis terkaitkhasiatnya. Pada kategori jamu, biasanya obat tradisional yang satu ini memiliki bukti berupadata empirik, yaitu bukti akan manfaat yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yangtelah mengkonsumsi jamu secara turun-temurun. Walaupun hanya memiliki bukti empiristetapi tetap ada prosedur penilaian seperti penerapan cara pembuatan obat tradisional yangbaik dan pemeriksaan terhadap kontaminasi mikroba yang telah ditetapkan oleh BPOM.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,Pendekatan Perundang-Undangan(Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan PendekatanSejarah (Historical Approach). Obat Tradisional yang beredar di masyarakat masih ada yangtidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang meliputipenjabaran proses pembuatan obat tradisional, validasi perubahan di setiap tahap proses,pemenuhan sarana termasuk distribusi obat tradisional dan system penarikan kembali obattradisional dari distribusi apabila terdapat cacat.]]>
<![CDATA[PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Alendra]]>;
<![CDATA[Ridha Kurniawan]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v3i2.134
<![CDATA[Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya - biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisi terlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi di bawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena “efek pengamat” yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang- orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut “efek pengamat” sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit ]]>
<![CDATA[Emir Adzan Syazali]]>;
<![CDATA[Albi Ternando]]>;
<![CDATA[Agus Irawan]]>;
<![CDATA[M.S.Al-Farizi]]>;
<![CDATA[Rahman]]>;
<![CDATA[Alendra]]>;
<![CDATA[Ridha Kurniawan]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia]]>
