Garuda - Garba Rujukan Digital

Reforming Government Public Land Parigi Moutong District Of Sulawesi Province Maisa, Maisa; Husainy, Haerani
VRIJSPRAAK : International Journal of Law Vol 1 No 1 (2017): September 2017
Publisher : FDI (Forum Dosen Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The main problem discussed in this study is the legal aspect of public land management by the Government. The main legal issues that discussed is the legal basis for the implementation of public land consolidation, land consolidation mechanism and the accuracy of the method of land consolidation by the Local Government Parigi Moutong district, Central Sulawesi. This study uses the type of normative legal research to answer the problem formulation. The results showed that the land consolidation program is one of the legal institutions that used by the government in arranging a settlement area by involving citizens in its implementation through a decree as an instrument of public law while a decree as a private legal instrument containing the agreement of the participants of land consolidation with the government over land Consolidation Team. The program is more appropriate to use the voluntary method as a legal basis for the establishment of legal rules in implementing the land consolidation program in district of Parigi Moutong. It is recommend that the legal basis of land consolidation program remains consistent referring to the applicable law which is adapted with its principle. In addition, Land Consolidation Team should issues land certificates so that all land consolidation participants can ensure the consolidation of rights and the use of land, and the government consistently using voluntary and deliberation method as a settlement of legal dispute in case of disputes.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Tibahary, Abdul Rahman; Husainy, Haerani; Maisa, Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan angin segar bagi konsumen untuk mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen, baik dengan secara konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase. Studi ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang oleh data empiris. Sebagai bahan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan statuta. Dalam pembahasan dipergunakan teori legal sistem dari Friedman dan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baru dibentuk 27 BPSK yang berkedudukan di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan demikian usaha perlindungan konsumen belum sesuai dengan yang diharapkan karena belum semua di kabupaten atau kota di tempat tinggal konsumen dibentuk BPSK sehingga apabila konsumen mau menggugat harus ke BPSK terdekat di luar tempat tinggal konsumen.

BENTUK PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B Aguslin, Aguslin; Husainy, Haerani; Budimah, Budimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya (2). Untuk mengetahui Bagaimanakah Prosedur Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris menggunakan metode penelitian hukum field research kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap. Hasil penelitian ini adalah (1). Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya yaitu : a. PermohonanItsbat Nikah oleh Pemohon yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain (Itsbat Poligami) Bentuk Penetapannya yaitu Ditolak selama tidak sesuai prosedur hukum, b. Permohonan Itsbat Nikah dibawah umur yaitu bentuk penetapannya ditolak, harus mengubah permohonan menjadi Dispensasi Nikah terlebih dahulu, c. Permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon yang sudah hamil bentuk penetapannya yaitu dikabulkan selama rukun dan syarat nikah tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2). Prosedur Penyelesaian Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B secara ringkas tahapannya yaitu : Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, Membayar panjar biaya perkara, Pengumuman akan dilaksanakan istbat nikah, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan/penetapan pengadilan. Saran dari penelitian ini (1). Perlu adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta Pemerintah Pusat, berupa penyuluhan hukum tentang syarat-syarat dikabulkannya istbat nikah. (2). Sebelum dilaksanakan persidangan istbat nikah, hendaknya pengumuman dilakukan bukan hanya sekedar diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama dan media massa cetak atau elektronik, tetapi juga harus diumumkan semaksimal mungkin misalnya ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama dimana pemohon tersebut berdomisili agar apabila ada para pihak yang merasa keberatan/dirugikan lebih mudah mengetahui informasi tersebut, untuk kemudian melapor kepada Pengadilan Agama sebelum di istbatkan.Â Kata Kunci : istbat nikah.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Basri, Basri; Husainy, Haerani; Ambo, Irmawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tinjauan Yuridis Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akte TanahÂ Sementara Menurut Â Peraturan Pemerintah Â Nomor 24 Tahun 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Metode yang digunakan dalam Â penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Akibat hukum akta jual beli tanah tanpa sertifikat yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT sementara di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong (2) Bagaimanakah bentuk penyelesaian hukum terhadap akta jual beli tanah tanpa sertifikat yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT sementara di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Hasil Penelitian ini adalah (1) Perbuatan hukum melalui peralihan tanah (jual beli) yang belum bersertifikat baik dari BPN maupun dari Camat selaku PPAT sementara dalam hal ini adalah AJB, maka hal tersebut dipastikan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak karena dikwatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. (2) Bentuk penyelesaian hukum terhadap jual beli tanah tanpa sertifikat yang biasanya dilakukan oleh camat adalah dengan membuat kembali akta peralihan (Akta Jual Beli/AJB) dengan mengumpulkan semua pihak yang terkait baik itu penjual maupun pembeli. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Sebaiknya pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah sebagai hak milik (2) Bagi para Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KataÂ Kunci : PPAT Sementara, Akte Tanah, Camat

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN PRODUK BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN APA YANG DI IKLANKAN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK OLEH PELAKU USAHA Johnson, Johnson; Husainy, Haerani; Maisa, Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam Â penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan dimedia sosial facebook (2) Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadapÂ penayangan iklan yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan di media sosial Facebook. Hasil Penelitian ini adalah (1)Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan dimedia sosial facebook di atur didalam Pasal 20 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang salah satunya adalah memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian, (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut hak-haknya yaituÂ penyelesaian secara langsung kepada pelaku usaha dan Penyelesaian melalui YLKI. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Pemerintah sebaiknya membuat Undang-Undang khusus terkait iklan yang menyesatkan konsumen di media sosial facebook, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik karena undang-undang saat ini belum efektif menangai praktik-praktik iklan yang menyesatkan di media sosial facebook (2) Sebaiknya konsumen berhati-hati dalam menyerap informasi dari iklan yang disampaikan pelaku usaha di media sosial facebookÂ danÂ melakukan konfirmasi atau menanyakan kepada beberapa konsumen yang telah menggunakan produk yang sama untuk membuktikan kebenaran dari iklan atau promosi produk yang akan dibelinya.Â KataÂ Kunci : Perlindungan. Hukum. Facebook. KonsumenÂ

TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALU) Upe, Bunga; Husainy, Haerani; Bram, Abd. Malik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Pengadilan Negeri Palu yaitu dalam penerapannya tidak semua kasus dihukum selama 6 tahun sesuai dengan UU ITE, karena setiap kasus berbeda-beda. Mulai dari isi penghinaan, maksud dan tujuan serta apakah korban sangat merasa terhina, dan tidak dapat memaafkan pelaku. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Saran penelitian adalah seyogyanya penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ditindak dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan mengembalikan nama baik seperti semula dan seyogyanya Masyarakat pada umumnya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak menyalahgunakannya untuk kejahatan.Â Kata Kunci : Pencemaran Nama, Media Sosial

PERTIMBANGAN HUKUM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALU Mbeki, Alri Hamka; Husainy, Haerani; Maisa, Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.720

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas I A Palu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Palu adalah sebagai penengah dimana untuk penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara damai serta menunda 30 hari apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau untuk berdamai. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan PERMA tersebut. Saran penelitian Para pihak yang bersengketa hendaknya secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan itikad baik. Seyogyanya perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri klas IA Palu.Â Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Mediasi, Mediator

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search