Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Ahmad Ahmad
Universitas Negeri Gorontalo
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO Zamroni Abdussamad; Apripari Apripari; Mohamad Hidayat Muhtar; Ahmad Ahmad; Dolot Alhasni Bakung; Suwitno Yutye Imran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.16043

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.
Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Desa Ditinjau Dari Aspek Pidana: (Putusan Pn Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Gto) Sri Winda Latif; Lisnawaty w Badu; Ahmad Ahmad
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.236

Abstract

This research is intended to: (1) find out how the review of the imposition of criminal sanctions for abuse of authority by village officials is based on the Gorontalo District Court Decision Number 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, and (2) find out what factors influence the imposition of crimes on Gorontalo District Court Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto. This research uses a type of normative legal research that uses legal norms, including statutory regulations, doctrine, and judge's decisions as a foundation for providing arguments. The approach models used are the statutory approach, case approach and conceptual approach. The research results show: first decision no. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, is not completely correct because prison sentences tend to be low and do not comply with legal principles and harm the sense of justice in society. Apart from that, the implications of the judge's decision in decision no. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, if examined from the perspective of the principles of justice, expediency and legal certainty, these principles have not been fully implemented because it can be seen from the low number of judges' sentences against defendants. Second, the factors influencing the imposition of criminal sanctions in case no. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, it was the absence of aggravating reasons applied by the panel of judges, and the public's perception or opinion of the defendant not being considered, which resulted in the sanction imposed being only 3 (three) years in prison.
Co-Authors Apripari, Apripari Dolot Alhasni Bakung Mohamad Hidayat Muhtar Sri Winda Latif Suwitno Yutye Imran Zamroni Abdussamad