Articles
<![CDATA[HUKUM PERSAINGAN USAHA (Peran KPPU Teori dan Praktek di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Herniati, Herniati]]>
<![CDATA[ The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Awang Long Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The business world is a world that cannot stand alone. A country will develop if the business world runs and develops. A business world that is growing rapidly and advancing without being regulated by clear signs and rules will not be profitable in the end. Many aspects of various other worlds are involved both directly and indirectly with this business world. Such linkages sometimes do not give priority to the business world, which in the end makes the business world must submit and follow the existing signs and often even prioritize the business world so that it ignores the existing rules. Monopolistic Practices and unfair business competition in Indonesia occur from large businesses controlling business practices from upstream to downstream. Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, is expected to be able to bind the government to be more objective and professional in regulating the business world in Indonesia. The presence of Law Number 5 of 1999 as a means of social control, namely trying to safeguard the public interest and prevent monopolistic practices and/or unfair business competition, creates a conducive business climate through regulating fair business competition and trying to create effectiveness and efficiency in business activities. The duty of the KPPU is to supervise the implementation of the Law, with supervision that it is expected that business actors can compete in a healthy manner so that all economic activities can run more efficiently and benefit consumers widely. KPPU has the authority, among others: to receive reports from the public and or from business actors about allegations of monopolistic practices and or unfair business competition; conduct research on allegations of business activities or actions of business actors that can lead to monopolistic practices and unfair business competition. In examining cases of alleged monopoly and unfair business competition KPPU is also authorized to impose administrative sanctions on business actors who violate the Anti-Monopoly Law.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Herniati]]>;
<![CDATA[Kajagi Kalman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v1iI.1
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam hasil penelitian Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan mempunyai kedudukan yang pengaturannya sudah tertuang dalam KUHPerdata, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan terhadap harta kekayaan Perkawinan yakni kebersamaan harta kekayaan perkawinan terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan selain itu adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan bagi suami atau pun istri, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK MEDIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Herniati]]>;
<![CDATA[M. Husni Ingratubun]]>;
<![CDATA[Kusnanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v2i2.13
<![CDATA[Penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak MedikDalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSU Daerah Jayapura, dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian yangmenggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dengan mengkaji berupa produk hukum yakniUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UndangUndangNomor44Tahun2009tentangRumahSakit,Undang-UndangNomor29Tahun2004tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penelenggaraan Praktik Perawat kemudian dikaitkan dengandata empirik, adapun hasil penelitian ini adalah Perawat dapat bertanggung jawab atas kesalahantindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdatamaupun pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaranterhadap ketentuan hukum administrasi, Perawat dapat bertanggung jawab secara hukum perdataapabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam1365 KUHPerdata. Namun, Pasal 1367 KUHPerdata, bahwasanya dokter sebagai atasan yangmemberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya bertanggung jawab terhadaptindakan medik yang dilakukan oleh perawatnya, Pertanggungjawaban pidana terjadi karenakesalahan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatuyang seharusnya dilakuan.]]>
<![CDATA[PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Herniati]]>;
<![CDATA[Kajagi Kalman]]>;
<![CDATA[Trendy Habibi Ariyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i4.37
<![CDATA[Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum , maka saat penyidik mengetahui bahwa perkara tersebut tersangkannya adalah anak dibawa umur maka penyidik wajib melakukan diversi jika tindak pidana tersebut ancaman hukumnya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[HUKUM PERSAINGAN USAHA (Peran KPPU Teori dan Praktek di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Herniati]]>
<![CDATA[ The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v2i2.44
<![CDATA[The business world is a world that cannot stand alone. A country will develop if the business world runs and develops. A business world that is growing rapidly and advancing without being regulated by clear signs and rules will not be profitable in the end. Many aspects of various other worlds are involved both directly and indirectly with this business world. Such linkages sometimes do not give priority to the business world, which in the end makes the business world must submit and follow the existing signs and often even prioritize the business world so that it ignores the existing rules. Monopolistic Practices and unfair business competition in Indonesia occur from large businesses controlling business practices from upstream to downstream. Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, is expected to be able to bind the government to be more objective and professional in regulating the business world in Indonesia. The presence of Law Number 5 of 1999 as a means of social control, namely trying to safeguard the public interest and prevent monopolistic practices and/or unfair business competition, creates a conducive business climate through regulating fair business competition and trying to create effectiveness and efficiency in business activities. The duty of the KPPU is to supervise the implementation of the Law, with supervision that it is expected that business actors can compete in a healthy manner so that all economic activities can run more efficiently and benefit consumers widely. KPPU has the authority, among others: to receive reports from the public and or from business actors about allegations of monopolistic practices and or unfair business competition; conduct research on allegations of business activities or actions of business actors that can lead to monopolistic practices and unfair business competition. In examining cases of alleged monopoly and unfair business competition KPPU is also authorized to impose administrative sanctions on business actors who violate the Anti-Monopoly Law.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pasal 18 UU NO. 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha Serta Implikasinya Pada Konsumen di Jayapura ]]>
<![CDATA[Herniati Herniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha serta Implikasinya pada Konsumen di Jayapura. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bentuk penetapan harga telur lokal yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur yang dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui peran Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur guna menghindari persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk pengaturan hukum dalam penetapan harga telur lokal untuk kota Jayapura dengan pertimbangan melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan dalam hal ini adalah telur. Peran Desperindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur yaitu melalui pengawasan langsung (Inspeksi langsung) on the spot atau pengawasan tempat, On-the-spot report atau Laporan Tempat, dan pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis maupun lisan).]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum Di Provinsi Papua ]]>
<![CDATA[Salesius Jemaru]]>;
<![CDATA[Herniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v3i3.19
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua,serta menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua NewGuinea (PNG) yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua sekaligus menganalisis kendalayang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelintas batas yang melanggar hukum diProvinsi Papua. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai oleh Penulisadalah pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian normatif disebut juga sebagaipenelitian doktrinal (doctrinal research). Selain itu Peneliti juga mempergunakan metodepenelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentukpelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saatmasuk ke Provinsi Papua, adalah Pelintas batas yang tidak dilengkapi dengan dokumenkeimigrasian; Pelintas Batas yang melampaui masa tinggal (Overstay) di wilayah RepublikIndonesia; Pelintas batas dari PNG dengan status Ex Narapidana, karena telah manjalanihukum di Negara Republik Indonesia, serta penyelundupan ganja dan barang-barangterlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Herniati]]>;
<![CDATA[Kajagi Kalman]]>;
<![CDATA[Zakaruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v3i1.48
<![CDATA[Abstrak Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Anak memperoleh Kewarganegaraan ganda mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun, dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Ada 4 jenis hak yaitu sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU). Keempat jenis hak atas tanah itu dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tapi untuk orang asing Warga Negara Asing (WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan HGU. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seharusnya semua saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Dampak Hukum Perkawinan Siri ]]>
<![CDATA[Herniati]]>;
<![CDATA[Sri Iin Hartini]]>;
<![CDATA[Idris Firmansyah Reliubun]]>
<![CDATA[ Abdimas Awang Long Vol 6 No 1 (2023): Januari, Abdimas Awang Long ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/awal.v6i1.662
<![CDATA[Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, suami dan istri harus saling mendukung agar masing-masing dapat tumbuh secara pribadi dan mencapai kesejahteraan materi dan spiritual. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membantu menyukseskan progam program pemerintah, menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pernikahan sirri, khsusunya masyarakat kampung Arsopura Distrik Skanto kabupaten Keerom. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendataan bagi pasangan yang menikah siri; pendampingan dan konsultasi terhadap pasangan yang berdampak dari pernikahan siri serta penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman terhadap akibat hukum dari pernikahan siri, pendampingan terhadap pasangan suami-isteri telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya mencatatakan perkawinan mereka kepada Lembaga yang berwenang mencatat, terwujud masyarakat yang taat hukum serta mengetehaui dampak pernikahan siri. Terciptanya keluarga yang harmonis bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani. Terbentuknya keluarga yang kuat dan utuh mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Roida Hutabalian]]>;
<![CDATA[Herniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.54
<![CDATA[Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk diteliti yaitu terkait pemberdayaan pemerintahan kampung di kabupaten Puncak Jaya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relefan dengan masalah yang sedang diteliti. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu hukum tata negara khususnya ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.]]>
