Garuda - Garba Rujukan Digital

HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) Husnatul Mahmudah; Juhriati Juhriati; Zuhrah Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 2 No 1 (2018): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v2i1.263

Penelitian ini merupakan studi komparasi terkait hadhanah anak pasca putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan hadhanah pada anak pasca perceraian dalam dua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hadhanah merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Hadhanah meliputi pendidikan dan pengasuhan dari orang dewasa selaku orang tua kepada anak yang belum dewasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan hadhanah yang terdapat di dalam kedua hukum ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi hadhanah anaknya sesuai dengan hak anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM BUMDES DESA BELO Zuhrah Zuhrah; Husnatul Mahmudah; Juhriati Juhriati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2020): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i1.474

Desa yang merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam konteks kekinian secara umum di Indonesia, bahwa angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Hal ini memicu pemerintah untuk berinovasi dalam membuat program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program tersebut adalah program pemerintah pusat, tetapi akan diperpanjangtangankan oleh pemerintah desa agar berjalan efektif dan efisien. Program pemerintah tersebut adalah program BUMDes yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Program BUMDes pertama kali dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 bertepatan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program BUMDes ini diharapkan menjadi program unggulan setiap Desa karena sifatnya yang massif untuk menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, program BUMDes ini masih dirasa belum efektif oleh sebagian masyarakat di Desa Belo. Sehingga peneliti ingin menelusuri sejauhmana efektifitas perjalanan program BUMDes di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam memberdayakan kaum perempuan khususnya.

AKTUALISASI SASU’U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA Zuhrah Zuhrah; Juhriati Juhriati; Husnatul Mahmudah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.602

Secara umum di Indonesia belum terbentuk unifikasi hukum waris. Terlihat dari pluralitas hukum waris yang digunakan oleh masyarakat tanpa adanya sanksi bila memakai salah satu hukum waris tersebut (hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum Waris Adat). Dari sisi teologi, masyarakat muslim berkeinginan membagi warisan sesuai dengan kaidah al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pembagian warisan secara Islam menyebabkan masyarakat membagi sesuai kehendak mereka. Lembaga peradilan yang menangani kewarisan hanya terbatas pada lingkup sengketa saja, tidak memberi edukasi bagaimana membagi warisan secara Islam. Masalah ini yang dihadapi masyarakat Bima saat ini dan entah sampai kapan akan berlanjut. Sasu’u Salemba dipahami sebagai metode pembagian warisan secara Islam dan dianggap telah dilaksanakan oleh masyarakat Bima. Padahal dalam kenyataannya bahwa pembagian warisan masyarakat Bima berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dimana konteks tersebut menunjukkan bahwa jargon Sasu’u Salemba tinggal teori masa lalu bagi masyarakat Bima, bukan lagi dogma yang dipercaya sebagai bawaan agama yang harus dijalankan.

TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO) Zuhrah Zuhrah; Husnatul Mahmudah; Juhriati Juhriati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.694

Perkawinan yang menjadi lembaga pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan tidak harus selalu dipandang sebagai wadah ibadah kepada sang pencipta. Tetapi ada hubungan kemanusiaan yang juga perlu dijaga dimana antara suami dan istri harus diberi perlindungan yang sama dalam hal pembagian harta bawaan apabila terjadi perceraian. Oleh masyarakat Belo dibuat sebuah perjanjian perkawinan dalam bentuk yang berbeda yakni perjanjian perkawinan di bawah tangan atau tidak tertulis dengan dalih meneruskan tradisi nenek moyang yang telah lama hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut sifatnya lisan yakni ucapan kedua keluarga ketika bertemu untuk menyepakati komitmen menyatukan keluarga beserta harta yang akan dibawa oleh masing-masing pihak. Ucapan tersebut juga memiliki akibat hukum bagi pihak suami maupun istri, karena meskipun sifatnya lisan tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.

Aspek Pertanggungjawaban Hukum Pemboman Ikan dengan Bahan Peledak Potasium Munir; Juhriati
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.13

Maraknya pemboman ikan dengan bahan peledak potasium diwilayah perairan pesisir Indonesia menjadi masalah yang sangat serius dan menghawatirkan banyak pihak, tanpa campur tangan pemerintah maka tinggal menunggu kerusakan yang lebih parah akibat pemboman. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan antisipasi terhadap pemboman ikan karena dapat merusak biota laut seperti terumbu karang yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebab aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak ramah lingkungan, dalam jangka pendek akan punah. Ekosistim laut saat ini terancam punah dan ekologi laut menjadi tercemar dengan zat yang sangat berbahaya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga pesisir adalah melakukan pemboman ikan dengan bahan peledak jenis potasium. Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak potasium adalah sanksi bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak potasium diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROSES PENAHANAN (STUDI DI POLRES BIMA) Juhriati Juhriati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.782

Penelitian ini mengupas tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tercatat di Polres Bima memunculkan beberapa pertanyaan kritis seperti; apakah dalam hal penyidikan dan penyelidikan anak tetap diperhatikan haknya? apakah anak mendapatkan perlakuan khusus dalam rumah tahanan? Apakah hak-hak dasar anak dapat terpenuhi ketika mereka berada dalam rumah tahanan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan jawabannya. Pertama, terdapat kendala internal dari pihak kepolisian dalam memenuhi hak-hak anak, seperti minimnya fasilitas gedung dan petugas untuk penanganan pemisahan tahanan; kedua, minimnya SDM yang dapat menangani persoalan anak secara detail; ketiga, factor eksternal yang muncul saat anak menghadapi penyidikan dan penyelidikan seperti masalah psikologi anak.

Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin: Study Di Pengadilan Agama Raba Bima Juhriati; Kasmar `; Sukirman; Muhammad Asad Imaduddin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin

Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bima Ahmad Yasin; Ulfa Widayati; Juhriati; Dati Amaliyah
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 2 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh daerah dan merupakan salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah tersebut. Sehingga daerah khususnya Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerahnya sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahnya masing-masing yang dalam pembentukannya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, realita pembentukan perda khususnya di Kabupaten Bima sejauh ini terkesan tidak efektif dan selalu berlarut-larut serta menghabiskan waktu yang lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Fakta (Factual Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi hubungan kewenangan antara legislatif dan eksekutif serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hubungan kewenangan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bima dalam pembentukan peraturan daerah di rentang waktu lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018-2022 masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perda yang dapat dihasilkan kedua lembaga hanya mampu menghasilkan 31 perda dengan rincian 13 perda berasal dari usul eksekutif, sedangkan 5 perda dari usul inisiatif DPRD serta 13 perda wajib yang setiap tahunnya lebih didominasi penurunan atas perda yang dihasilkan

Urgensi Perlindungan Ibu dan Anak Kota Bima Ulfa Widayati; Ahmad -; Juhriati -
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pemahaman terhadap perlindungan ibu dan anak sebagai upaya pencehagan kekerasan ibu dan anak pada masyarakat Desa Jala, Kota. Bima. Kegiatan ini terlaksana dengan Kerjasama mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bima, pemerintah Desa Jala dan BPD Desa Jala melalui diskusi formal dan nonformal dengan materi peraturan pemerintah dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan ibu dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Na’e Jl. Anggrek No. 5 Kel, Na’e, Kec. Rasane Barat, Kota Bima pada Kamis, 1 September 2022 , waktu 08.30 s/d selesai

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search