Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IBLAM Law Review NALAR: Jurnal of Law dan Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law and Justice
Kasmar
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI Jufrin Jufrin; Kasmar Kasmar; Nasrullah Nasrullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.696

Abstract

Eksistensi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula dalam hukum perdata bisnis dan perbankan sebagai bagian dari hukum perdata dan bisnis maka perlindungan hukum kepada para nasabah bank mutlak dan sangat diperlukan, sebagai media atau sarana usaha di bidang keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam dana dari masyarakat dan untuk masyarakat maka dunia perbankan sangat rentan dengan berbagai resiko yaitu antara lain yang datang dari pihak bank yanng berimbas pada nasabah bank, misalnya yang dikenal dengan likuidasi perbankan, perjalanan usaha perbankan tidaklah selalu sehat dan menguntungkan akan tetapi dalam praktek terdapat pula bank yang tidak sehat dan tidak mampu melaksanakan aktivitasnya secara baik dan sehat sebagaimana diharapkan, maka dalam hal ini pihak pemerintah yang diwakili Bank Indonesia melakukan merjer dan likuidasi bank yang bermasalah tersebut. Dengan adanya likuiditasi bank tersebut seyogianya dapat memberikan perlindingan hukum kepada para nasabah bank yang dikuiditasi agar modal dan hak haknya dapat terjaga dan terlindungi secara hukum.
TUGAS KORDINASI BHABINKANTIBMAS DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA Mustakim Mustakim; Kasmar Kasmar
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v6i1.2723

Abstract

Supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds, aims to ensure that Bhabinkamtibmas can carry out their duties properly. The method used is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds is needed to increase the role of Bhabinkamtibmas in village development and coordinate with village community leaders. Because when many community leaders supervise, it is better for the Village Government not to abuse their positions and KKN in the implementation of village development because village funds can tempt officials to do wrong. Bhabinkamtibmas should be involved since planning or deliberation in the hamlet/village, village deliberations (musrenbangdes) so that the development direction is according to priorities in the village and monitoring the village development process. Thus the task of supervising Bhabinkamtibmas can run smoothly, so that it can build a prosperous village without corruption, collusion and nepotism.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI DESA DOROKOBO KABUPATEN DOMPU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA Gufran; syamsuddin; Kasmar; Rahmat Akbar
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5: Oktober 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Making public service standards is an obligation given by law to service providers. But in reality, there are still many service products that do not have service standards. Often a problem in the field. People often do not know what to do. Knowing service standards is a right owned by the community. The activities that will be carried out in this service program are to make public service standards in Dorokobo Village, Kempo District, Dompu Regency. by actively involving the community in every activity stage and providing assistance to village officials to make public service standards. This activity aims to assure the implementation of public services in Dorokobo Village to be a benchmark in assessing service quality. In becoming an instrument of supervision for the community by using predetermined indicators, reducing the potential for maladministration
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Hajairin Hajairin; Syamsuddin Syamsuddin; Kasmar Kasmar; Gufran Sanusi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.81

Abstract

Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan Konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif
Perlindungan Konsumen Atas Belanja Online Nasrullah Nasrullah; Kasmar Kasmar; Syahrullah Syahrullah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  atas  penjualan barang secara online, yang mengandung cacat produk, dan ingin mengetahui dan memahami  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  konsumen. Sifat penelitian yakni penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan perundang-undangan (statuta approach), Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengusaha bertanggung jawab atas barang cacat produk, konsumen yang melakukan transaksi online berhak meminta ganti rugi. Upaya hukum yang ditempuh bagi konsumen yang berbelaja secara online terhadap barang yang cacat produk dapat dilakukan melalui litigasi dan Non litigasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI BARANG PADA MINIMARKET DI KOTA BIMA kasmar kasmar; Gufran Sanusi; Syahrullah Syahrullah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak konsumen atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara substantif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar minimarket belum secara maksimal mencantumkan informasi harga barang pada etalase barang, sehingga perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, disarankan perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang intensif dari Pemerintah agar pengetahuan informasi harga barang dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. 
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS OPERATORS FOR IRON SAND MINING CAUSED ENVIRONMENTAL DAMAGE Didik Irawansah; Nasrullah; Kasmar
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.770

Abstract

The purpose of this research is first to describe the arrangement of criminal liability for business actors for iron sand mining activities which result in environmental damage; second, to describe the form of criminal responsibility of business actors for iron sand mining activities which result in environmental damage. Empirical legal research methods (non-doctrinal), case and policy approaches, using data collection, documentation, observation, and interviews and integrating with literature review of legal documents relevant to the object under study, and analyzed descriptively. The results of the study show, First, legal arrangements for criminal acts of environmental pollution committed by business actors, can be seen in Article 98, Article 99, Article 100, Article 101, Article 104, Article 105, and Article 112 of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment (UUPPLH) can be imposed on individuals, corporations, and authorized officials. Furthermore, accountability for criminal acts of environmental pollution as ultimum remedium is the last legal remedy where the goal is to punish the perpetrators in the form of imprisonment. In enforcing environmental criminal law through four stages namely investigation, prosecution, examination, and execution. In article 94 of the UUPPLH the investigators are Republic of Indonesia Police Officers and Civil Servant Officials, in article 96 evidence, the validity of evidence is witness testimony, expert testimony, letters, certain instructions, statements from the accused, as well as other evidence including evidence which is regulated in laws and regulations. Second, Forms of Corporate Criminal Liability Against Iron Sand Mining Activities Causing Environmental Damage. In the form of absolute liability (strict liability), however, based on Article 88 of the Law, absolute liability or (strict liability) is only limited to the obligation to pay compensation in the event of a civil lawsuit, on the other hand, criminal liability adhered to by the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management still adheres to the principle of error.
Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin: Study Di Pengadilan Agama Raba Bima Juhriati; Kasmar `; Sukirman; Muhammad Asad Imaduddin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin
Inovasi Kebun Gizi dalam Upaya Pemenuhan Zat Gizi Keluarga di Desa Lanta Muammar Iksan; Kasmar
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan kekurangan gizi masih dianggap sebagai isu penting dan kritis bagi masyarakat Indonesia hari ini. Bahkan hampir semua daerah menghadapi hal serupa dan merasakan kerugian-kerugian akibat dari masalah kurang gizi seperti stunting dan kurang energi kronik, termasuk di desa-desa yang memiliki keterbatasan pada akses sumber zat gizi yang beranekaragam. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah pemanfaatan lahan kosong untuk inovasi kebun gizi dalam mengupayakan pemenuhan gizi keluarga di desa Lanta. Diharapkan ketahanan pangan keluarga dapat terjaga, derajat kesehatan dan kesadaran gizi masyarakat meningkat, sekaligus meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini yaitu menggunakan pendekatan Asset Based Community Development, suatu pengembangan masyarakat berbasis pendayagunaan potensi aset yang ada. Diawali dengan pendekatan silaturahim dengan tokoh kunci seperti perangkat desa, Bumdes, dan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani bawang merah. Kemudian diikuti dengan Forum Group Discussion, survei lahan kosong dan penanaman sayuran di area kebun gizi. Hasil inovasi kebun gizi menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias bergotong royong dan memberi tanggapan positif untuk mewujudkan kebun gizi dengan lancar di desa Lanta. Kebun gizi dengan skala yang lebih luas perlu diadakan untuk mendapatkan hasil kebun yang lebih optimal sehingga kemudian sama-sama bisa dimanfaatkan oleh mitra program di sisi ekonomi, terutama juga untuk memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat di desa Lanta
Inisiasi Produksi dan Pemanfaatan Minyak Lanta Sebagai Produk Kesehatan Bernilai Ekonomis di Desa Lanta Muammar Iksan; Kasmar; Alkhair; Dea Zara Avila; Nur Husnul Khatimah
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan produk olahan hasil bumi daerah menjadi produk baru yang punya dampak kesehatan dan nilai ekonomi tinggi. Salah satu produk hasil bumi di daerah pedesaan yang akhir-akhir ini mulai diperkenalkan adalah minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO). Tujuan pengabdian ini adalah untuk menggerakkan masyarakat agar memproduksi minyak kelapa murni/minyak lanta di desa Lanta sehingga nilai kesehatan dan ekonomi produk tersebut bisa dirasakan. Produk akhir minyak kelapa murni diberikan stiker yang ditempelkan di wadahnya. Pengabdian ini menggunakan metode Asset Based Community Development. Mitra pengabdian melibatkan masyarakat desa Lanta dan juga BUMDes untuk kemudian saling berkolaborasi dengan tim pengabdian mempromosikan produk minyak Lanta ke skala yang lebih luas. Hasil program menunjukkan pemahaman mitra tentang pemanfaatan dan produksi minyak lanta meningkat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Produksi dapat dilakukan sesuai permintaan konsumen dan pengemasan hasil akhir produk diberi brand menggunakan stiker khusus minyak lanta. Ampas minyak kelapa murni juga bisa dikembangkan sebagai produk baru, diharapkan dapat menunjang inisiasi pengembangan produk minyak lanta dan ampas minyak ini kedepan agar pemanfaatannya lebih trending dan bermanfaat lebih banyak lagi bagi mitra serta masyarakat luas
Co-Authors Ainun Wulandari Alkhair Dea Zara Avila Didik Irawansah Gufran Gufran Sanusi Hajairin Iksan Iksan Jufrin Jufrin Juhriati Juhriati Masrin Masrin Miskun Miskun Muammar Iksan Muh Asad Imaduddin Mustakim Mustakim Nasrullah Nastion Nastion Nur Husnul Khatimah Rahmat Akbar Sahidah Sahidah Sukirman Syahrullah Syamsuddin Syamsuddin Taufik Firmanto