Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Sumampouw, Ismail
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
FUNGSI PENGAWASAN DRPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TALAUD TAHUN 2015 Tamameu, Yohanis; Gosal, Ronny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif yang salah satu fungsinya dibidang pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan/peraturan kepala daerah, dan kebiajkan daerah lainnya, dalam legislasi pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, penguatan peran DPRD disebabkan DPRD menjadi lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan kepemerintahan yang baik terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat dimana masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Talaud tahun 2015. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia, kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Talaud. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolahan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tinkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategisKata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Pembangunan.
EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KLABAT KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA Manua, Geby; Sumampouw, Ismail; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemimpinan yang efektif dari seorang kepala desa sangat diperlukan, salah satunya dalam rangka membina suatu masyarakat yang ada di desa. Pembinaan masyarakat di desa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa dengan melihat kondisi masyarakat yang ada. Saat ini masalah ketenteraman dan ketertiban di masyarakat merupakan satu hal yang penting dalam keberlangsunga hidup bermasyarakat. Oleh karena itu pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban dipandang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desanya yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kepemimpinan Kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Klabat Kecamatan Dimembe. Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus Penelitianya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe sudah baik dilihat dari beberapa indikator pengukur yaitu melalui Sifat dan kualitas pemimpin, Kecakapan/Kemampuan, Sifat Hubungan Antara Pemimpin Dengan Bawahan, serta Kemampuan dan Tingkat Kematangan Bawahan. Namun dalam penelitian ini ditemui kendala yang ada yaitu kurangnya pendekatan dan komunikasi dari pemerintah dan masyarakat yang ada, mengakibatkan belum maksimalnya pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan kepala desa, serta masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban di desa.Kata kunci: Efektivitas, Kepemimpinan, Pembinaan Kemasyarakatan.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Mosso, Aholiab; Singkoh, Frans; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tertibnya administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat saat ini menjadi suatu kebutuhan. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peranan penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat mengeksplorasi masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan masih ada kendala karena ada kekurangan pegawai hanya banyak tenaga honorer yang dibagian operator guna melayani kebutuhan masyarakat bahkan secara prima kepada semua masyarkat, sarana dan Prasarana Kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Maksimal tetapi masih ada kekurangan peralatan dilihat dari sudut pandang kerja aparatur sesuai dengan Tupoksi yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.
EFEKTIFITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Wangka, Afner Son; Gosal, Ronny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabuputen Kepulauan Sangihe pernah mengalami musibah bencana banjir bandang, karena cuaca ekstrem dan curah volume hujan yang deras pada tanggal 21 juni 2016 pukul 05.30 waktu Indonesia tengah (wita). Dalam peristiwa bencana alam tersebut Badan Penanggulanag Bencana Daerah mengalami kekurangan sarana peralatan, untuk dapat mengevakuasi korban-korban lain yang masih terjebak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, analisa data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumen hingga laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh bahwa Pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bukan hanya terpaku pada pelayanan didalam kantor saja tetapi kesiapan dalam situasi kebencanaan.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwadalam hal kualitas pelayanan pada saat status kondisi darurat bencana Badan Penanngulangan Bencana Daerah sudah bekerja dengan baik dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan ditengah masyarkat dengan memahami program yang mereka emban.Soal ketepatan waktu dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mampu dan memberikan loyalitas pelayanan yang terbaik pada masyarakat juga pada Pemerintah Daerah sebagai atasan.Kemudian tercapainya tujuan dari Badan Penangguangan Bencana Daerah dengan program-program yang sudah direncanakan ataupun pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat baik pada kondisi normal dan pada saat bencana.Kata Kunci : Efektivitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bencana.
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NAZARET KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Pasuhuk, Friend Jeinold; Gosal, Ronny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTranparansi merupakan konsep yang penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek tata pemerintahan yang baik, transparansi dibidang pemerintahan berarti adanya keterbukaan antara pemimpin atau anggota/bawaan dalam menjalankan pemerintahan, tranparansi juga merupakan keterbukaan atas informasi yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar pihak-pihak mengetahui sejau mana kegiatan tersebut berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tranparansi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembagunan infrastruktur di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan mengunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembagunan infrasturktur pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembagunan desa melalui pengeras suara, mengaibatkan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyswara, perencanaan pembagunan infrastruktur yang di adakan oleh pemrintah, selanjutnya trasparansi Pemerintah Desa pada prosesnya pelaksanaan kegiatan pembagunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembagunan penyampaian informasi melalui perangkat desa ternyata kurang memadai dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan warga.Kata Kunci : Transparansi, Pemerintah Desa, Pembagunan.
SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENDUKUNG KINERJA DI BIRO UMUM KANTOR GUBERNUR SULAWESI UTARA Watania, Chynthia Regina; Pangemanan, Sofia; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Yang dibangun atau dikembangkan melalui proses pembangunan dari sumber daya manusia (SDM) itu dapat dipertanyakan, apanya dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan nasional Indonesia. Yang perlu dibangun adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu ataukah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengeloaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sumber daya aparatur sipil Negara dalam mendukung kinerja di Biro Umum Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa sumber daya aparatur sipil Negara dalam mendukung kinerja di Biro Umum Kantor Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara cukup baik, dilihat dari pemahaman pengetahuan, keahlian, kepegawaian dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang baik. Walaupun rata-rata pegawai belatarkan belakang hanya SMA tapi tingkat pengalaman kerja dan kinerja baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pegawai.Kata Kunci: Sumber daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, Kinerja.
KINERJA KEPALA LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM MANADO CERDAS (Studi di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado) Momuat, Jenly Victorandi Putra; Lumolos, Johny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Manado telah menerapkan salah satu program unggulan yaitu mewujudkan Manado Kota Cerdas. Kota yang telah memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota layak huni, efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan atau green based environment sering disebut sebagai Kota Cerdas atau the Smart City. Dalam upaya mewujudkan Visi kota Manado periode kepemimpinan 2016-2021 di dasarkan pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado tahun 2005-2025 dan gambaran profil dan isu-isu strategis saat ini di Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja dari kepala lingkungan sudah mendukung program walikota yaitu Manado cerdas (smart city) atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa efektivitas kinerja dari kepala lingkungan untuk mensosialisasikan program Manado Cerdas saat ini belum berjalan maksimal sehingga banyaknya masyarakat yang ada di Kelurahan Malalayang satu belum mengenal dan tidak mengetahui tentang program Manado Cerdas, untuk itu pemerintah yang ada harus memaksimalkan kinerja untuk kepentingan masyarakat sehingga ada dampak positif yang didapatkan.Kata Kunci : Kinerja, Kepala Lingkungan, Program Manado Cerdas.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN Reynaldi, Muhammad; Pangemanan, Sofia; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKecamatan merupakan garis koordinasi dari pemerintah kabupaten/kota karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki tugas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan tentu membutuhkan pegawai aparatur yang handal dalam  pelayanan publik yang prima. Untuk meningkatkan kinerja pegawai aparatur di kecamatan perlu dilakukan pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur, Kecamatan Ternate selatan menjadi kecamatan yang paling banyak penduduknya sekaligus membawahi kelurahan terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Ternate, dengan membawahi 17 kelurahan yang ada lalu  kelurahan Tanah Tinggi menjadi kelurahan terpadat yang ada di Ternate selatan sebanyak 17.523 penduduk per-kilometer persegi.  Karena itu Pegawai aparatur yang ada di Kantor Camat Ternate Selatan diharapkan dapat menunjang semua  tugas poin pokok yang diberlakukan kepada intitusi kecamatan Ternate selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sumberdaya aparatur di kantor camat Ternate Selatan dan kemampuan para pegawai setelah pengembangan sumberdaya aparatur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada bulan Desember, dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah yaitu, Camat Ternate Selatan, Sekretaris Camat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Pemerintahan, Pegawai Aparatur Kantor Camat Ternate Selatan 2 orang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam pembahasan teori metode pengembangan sumber daya manusia di kantor camat Ternate Selatan sudah diterapkannya metode bimbingan dan demonstrasi dan masih belum menerapkan metode pengembangan magang dan juga rotasi pekerjaan, serta dilakukan perincian para pegawai dalam peningkatan kapasitas kemampuan melalui faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor sistem, faktor tim, faktor layanan, faktor lingkungan.Kata Kunci: Pengembangan, Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN), Kinerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGANGKATAN CAMAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 DI KOTA MANADO Abdullah, Nirma; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Persyaratan Pengangkatan Camat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 di Kota Manado. Dengan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu obsevasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, sejak pengumpulan data sampai pada laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan persyaratan pengangkatan camat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 di Kota Manado belum diterapkan secara optimal, hal ini dilihat dari segi pendidikan masih terdapat sebagian camat yang bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan namun tetap diangkat, dikarenakan terbatasnya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki kualifikasi pendidikan jurusan pemerintahan dikota Manado, dan untuk camat yang bukan merupakan kualifikasi ilmu pemerintahan sebagian belum mengikuti diklat Camat dikarenakan menunggu pelaksanaan diklat camat. Namun dari segi pengalaman kerja telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, semua camat yang menjabat telah memiliki pengalaman bertugas baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan diatas 2 tahun.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Camat
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI DESA SONSILO KECAMATAN LIKUPANG BARAT Tahulending, Ricardo; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMusrenbang adalah forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melaikan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada, peneliti menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pelayanan dan kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di desa Sonsilo.Kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme kegiatan yang tanpa transparan terhadap desa sedangkan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan musrembang yang dilakukan di setiap tahunnya. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Sonsilo tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Musrembang.
Co-Authors Abdullah, Nirma Aruperes, Fikky Behuku, Soni Frans Singkoh, Frans Johny Lumolos Kaawoan, Johannis Karamea, Alfi Kasenda, Ventje Manua, Geby Markus Kaunang, Markus Momuat, Jenly Victorandi Putra Mosso, Aholiab Nayoan, Herman Pangemanan, Sofia Pasuhuk, Friend Jeinold Rachman, Ismail Reynaldi, Muhammad T. A. M. Ronny Gosal Tahulending, Ricardo Tamameu, Yohanis Wangka, Afner Son Watania, Chynthia Regina Wilade, Jessica Intansari