Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Kaawoan, Johannis
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) Dauwole, Estepanus; Kaawoan, Johannis; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan desa harus dapat melihat apa saja yang menjadi potensi dari desa yang dapat diangkat dan dikembangkan sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik terutama pada sektor ekonomi. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di setiap desa, maka dalam penyelenggaran pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian secara paripurna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BPD dalam perencanaan pembangunan tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat ataupun penyalur aspirasi dalam perencanaan pembangunan serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa sekaligus mengawal jalannya pelaksanaan pembangunan di desa Tolabit sudah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sempurna yang dikarenakan adanya hambatan yang terdapat di dalam desa tersebut.Kata Kunci : Peranan, BPD, Perencanaan, Pembangunan.
PERAN KEPALA SUKU DANI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI KAMPUNG WULUKUBUN ARSO 14 DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA Wenda, Nusen; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang merupakan salah satu Kampung yang ada di Provinsi Papua. Karena di wilayah ini sering terungkit kembalik Konflik antara kedua Suku tersebut. Metode Penelitan yang dipakai dalam Penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu menggambarkan berbagai faktor yang menjadi pemicu Konflik dan cara serta peran yang dimainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan Konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian Konflik yang dilakukan kepala Suku Dani antara Suku Dani, dengan Suku Mee. dan untuk mengetahui penyebab ketidak- mampuan Kepala Suku Dani meredam amarah anggotanya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran yang di mainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan konflik telah sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menangani dan menyelesaikan konflik di adat Masyarakat Suku Dani.Kata Kunci: Peran, Kepala Suku, Menyelesaikan, Konflik
KOORDINASI KEPALA SUKU DAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN RUMAH LAYAK HUNI KAMPUNG ALUIS DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO Yaguli, Yafinus Alex; Kaawoan, Johannis; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBaik Pemimpin formal maupun informal pemimpin adalah orang-orang sangat dibutuhkan dalam setiap kelompok kerja sama, seperti organisasi-organisasi pemerintah, organisasi-organisasi maupun masyarakat itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pemimpin formal, maka pemimpin informal mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong percepatan laju pembangunan, khususnya pembangunan kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo, baik sebagai motivator dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran kepala suku sebagai penyalur motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kemandirianpelaksanaan pembangunan perumahan layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Kepala Suku dan Kepala Kampung dalam pelaksanaan rumah layak huni di Kampung Aluis Distrik Elelim kabupaten Yalimo, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya peningkatan kemampuan kepala Kampung/Desa Aluis dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi kepala Kampung/desa dan aparat desa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap aparat desa sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung.Kata Kunci: Koordinasi, Kepala Suku, Kepala Kampung Rumah Layak Huni.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Benjamin, Gabriela Ribka; Kaawoan, Johannis; Pati, Agustinus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSecara empirik Implementasi serta penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan pada Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa belum berjalan secara optimal. Fenomena ini dapat dilihat dari pembuatan DaftarUsulan Rencana Proyek (DURP) yang seharusnya direncanakan oleh pemerintah desa dan BPD atas usul masyarakat desa, ternyata hanya dibuat oleh Kepala Desa dan aparat kecamatan tanpa diketahui secara luas oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sea dalam melaksanakan pembangunan sudah melalui proses perencanaan ini dilihat program perencanaan pembangunan yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat, dan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Sea, pemerintah desa sudah menjalankan sebagaimana mestinya, ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum proses pembangunan dilakukan, dilakukannya terlebih dahulu musyawarah bersama masyarakat tentang pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di desa Sea, akan tetapi masih ada juga ditemukan dari masyarakat desa tentang kinerja pemerintahan desa yang seringkali membingungkan masyarakat, hal ini di lihat dari arah kebijakan pembangunan yang seringkali tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakanKata Kunci: Implementasi, Manajemen, Pembangunan.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN RANOMUT KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO Wilem, Ratag Beny Sujono; Kaunang, Markus; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMewujudkan kualitas pelayanan publik agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang dimana harus adanya ketanggapan untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat yaitu dalam penyelesaiaan pengurusan administrasi sesuai dengan waktu standar oprasional yang telah ditetapkan serta tepat dimana ketepatan dalam hal kejelasan informasi terhadap kelengkapan-kelengkapan administrasi yang harus diketahui. Tujuan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar sarjana dan tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui pemasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles & Huberman (dalam Sugiono, 2012), yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dapat dilihat belum dikatakan memberikan sebuah pelayanan yang maksimal berkaitan dengan proses kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelayanan pengurusan surat rekomendasi kartu keluarga dimana belum adanya sebuah cerminan pelayanan yang maksimal dari aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal ketanggapan, kehandalan, jaminan, empati, dan berwujud dalam hal menunjang pelayanan kepada masyarakat. Karena itu peneliti menyarankan agar pemerintah harus adanya ketanggapan memberikan pelayanan secara cepat, kecermatan dalam memberikan pelayanan harus lebih cermat dan ditingkatkan dan harus mengevaluasi pelayanan yang diberikan dalam hal berwujud terhadap sarana dan prasarana.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Publik
KINERJA DARI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG Kalangie, Dorifina; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik adalah fungsi pemerintah kecamatan yang bisa berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini mendalami bagaimana kinerja dari aparat pemerintah dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang mendapatkan datanya dari hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian kinerja aparatur kecamatan Girian dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, meski sebagian belum sesuai harapan masyarakat. Penilaian ini diukur dari Kuantitas Kinerja Aparatur, Kualitas Kerja Aparatur, Pemanfaatan Waktu, Kehadiran Pegawai,Kerjasama. Pelayanan publik pemerintah kecamatan Girian dilihat pada pelayanan registrasi/pengesahan/legalisir surat kependudukan, surat keterangan usaha, surat ijin tinggal sementara, pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT. Jadi kinerja aparat pemerintah kecamatan dalam hal pelayanan publik pada kecamatan Girian Kota Bitung, telah sesuai dengan harapan masyarakat dan perlunya memperbaiki beberapa kelemahan seperti keterlambatan, ketidakrajinan oknum aparat, dan lain sebagainya.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik.
EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA Kadir, Sitti Yunita; Kaawoan, Johannis; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakOrganisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku juga pada organisasi yang di maksud yaitu, organisasi badan kesatuan bangsa dan politik atau disingkat dengan Badan Kesbangpol, yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri.Yang dimana merupakan salah satu Direktorat dari Kementrian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, kolupsi dan Nepotisme. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menerapakan dalam pengkajian deskritif kualitatif yang dalam hal ini, lebih mengutamakan pada melihat, mengamati, dan menyelidiki aktivitas kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kinerja pegawai yang ada di Kesbangpol, memiliki pencapaian sasaran dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandinganya dengan popolasi sudah menunjukan prensentase yang baik. Hal ini mengindikasikan perjanjian target dapat tercapai dengan baik.Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Pegawai
PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Maramis, Tita Christabel; Kaawoan, Johannis; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan, termasuk dalam melakukan pembinaan administrasi terhadap desa, namun tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan administrasi desa di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dikaji melalui indikator pembinaan administrasi yaitu: memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, serta pembinaan dan pengawasan bagi perangkat desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa, misalnya verifikasi tentang Rencana Kerja Anggaran dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawab kegiatan yang di lakukan oleh Desa.Kata Kunci: Peran Camat, Pembinaan, Administrasi Desa.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara) Tobing, Melvin; Kaawoan, Johannis; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa sebagai salah satu unsur aparatur negara dalam memimpin lembaga pemerintahan negara atau birokrasi di tingkat desa mempunyai andil penting dalam kemajuan suatu desa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya kedisiplinan kerja aparat desa yang diserahi tugas dibidang administrasi yang menduduki posisi strategis sebagai organ pemerintah desa yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan Kepala Desa Tombatu dalam meningkatkan disiplin kerja masih belum optimal, karena pelaksanaan kepemimpinan kepala desa khususnya dalam pembinaan disiplin berupa bimbingan belum dilakukan secara berkelanjutan, hal itu terlihat dari masih adanya ketaatan aparat desa dalam melaksanakan peraturan kerja seperti pelanggaran terhadap jam kerja dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan seperti peringatan ringan sementara pelanggaran yang dilakukan cukup berat seperti meninggalkan tugas dinas tanpa izin kepada atasan, sementara itu disiplin kerja perangkat Desa Tombatu dalam melaksanakan tugas terlihat belum optimal, karena seluruh perangkat desa belum melaksanakan perintah dari atasan dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh pengabdian dan kesadaran akan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Disiplin Kerja, Perangkat Desa.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA KALEKUBE KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Budiman, Yerry; Sambiran, Sarah; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakInfrastruktur air bersih yang ada di desa Kalekube sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaannya, nampak tidak ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari saluran-saluran yang bocor bahkan membuat air terbuang secara percuma, begitu pula dengan penambahan mata kran bagi masing-masing penerima manfaat air bersih kampung yaitu kepala keluarga yang ada di desa Kalekube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Kalekube, yang dikaji melalui: sumber daya, yaitu: sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan pengurus unit pengelola air bersih kampung serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan air bersih kampung Kalekube, struktur birokrasi, yaitu: menyangkut bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pengelola air bersih masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan insentif petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya aka nada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan dilapangan.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pengelolaan, Air Bersih.
Co-Authors Aruperes, Fikky Benjamin, Gabriela Ribka Budiman, Yerry Dauwole, Estepanus Josef Kairupan, Josef Kadir, Sitti Yunita Kalangie, Dorifina Kanoneng, Fera Ekawati Kasenda, Ventje Kaunang, Riana Kumaat, Kevin Lapian, Marlien Lengkong, Johny Mahino, Dean Gilbert Mamesah, Richi Rian Manumbalang, Glendy Harris Maramis, Tita Christabel Markus Kaunang, Markus Mohammad, Aditya Nursamsi Mudea, Stefriviani Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Pangalila, Yoshua Pangemanan, Sofia Pangerapan, Cindy Gita P. A. Pati, Agustinus Sarah Sambiran, Sarah Sendow, Yurnie Seran, Rolando M. Sumampouw, Ismail Takalamingan, Vansisco Tobing, Melvin Undap, Gustaf Wenda, Nusen Wilem, Ratag Beny Sujono Yaguli, Yafinus Alex