Salfiah, Resifani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STUDI ASPEK SOSIO LEGAL PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL ‘CATCALLING’ TERHADAP LAKI LAKI DI INDONESIA Salfiah, Resifani; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p09

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang aspek Sosio Legal penyebab terjadinya pelecehan seksual ‘catcalling’ di Indonesia dengan laki-laki sebagai korban. Kemudian, menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban pelecehan seksual ‘catcalling’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Dat sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ‘catcalling’ termasuk ke dalam tindak pidana pelecehan seksual karena perilaku tersebut melanggar norma hukum. Terdapat tiga aspek Sosio Legal penyebab terjadinya pelecehan seksual ‘catcalling’ terhadap laki-laki yaitu keinginan seksual pribadi pelaku, ketidaksetaraan kekuatan/kekuasaan antara pelaku dengan korban, dan stigma masyarakat terhadap konsep maskulinitas. Regulasi hukum tentang pelecehan seksual sebagai upaya perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban belum optimal dalam menekan angka kasus yang terus meningkat. Diperlukan upaya lain seperti pembentukan lembaga khusus pengaduan laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual termasuk ‘catcalling’ This study examines the socio-legal aspect that causes of ‘catcalling’ sexual harassment in Indonesia with men as victims. Then, analyzes the urgency of legal protection for men as victims of sexual harassment 'catcalling'. This research uses empirical juridical research methods with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The primary data in this research is data obtained directly through interviews. Secondary data used are primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials (literature studies). . This study concludes that 'catcalling' is included in the criminal act of sexual harassment because the behavior violates legal norms. Three socio-legal aspect cause sexual harassment 'catcalling' against men, namely the perpetrator's sexual desire, the inequality of power between the perpetrator and the victim, and the stigma of society against the concept of masculinity. Legal regulation on sexual harassment as an effort to protect men as victims has not been optimal in suppressing the increasing number of cases. Other efforts are needed, such as the establishment of a specific complaint agency for men who are victims of sexual harassment, including 'catcalling'.
Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura Amalia, Naily; Azzahra, Marcella; Abidahsari, Irma; Salfiah, Resifani; Thahirah, Afifah; Ardianti, Aini Dhia; Firmansyah, Aldi; Ramadhani, Dwi Aryanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i7.990

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa civil law. Dengan menganut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur. negara yang mengatur perkawinan beda agama salah satunya adalah Singapura yang memang sistem hukumnya menganut common law. Maka, untuk perkawinan beda agama pemerintah Singapura menggunakan Women’s Charter sebagai sumber hukum yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Jika dilihat dari sistem hukum dapat dikatakan bahwa sumber hukumnya pun berbeda antara Indonesia dan Singapura, sehingga dalam praktiknya, terutama perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan, apalagi dalam penyelesaian dan pelaksanaannya sehingga banyak dari pasangan lebih memilih negara yang memfasilitasi seperti Singapura. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan metode studi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal-hal yang dilakukan apabila pasangan beda agama ingin melakukan perkawinan adalah memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran yang dapat memberikan hal positif, atau melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sedangkan di Singapura, perkawinan beda agama diatur dalam Women’s Charter Section 3 (2) bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh non-muslim dengan muslim atau sesama non-muslim dengan kata lain perkawinan beda agama boleh dilakukan karena pemerintah Singapura memfasilitasi perkawinan beda agama.