Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI)
Azzahra, Marcella
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura Amalia, Naily; Azzahra, Marcella; Abidahsari, Irma; Salfiah, Resifani; Thahirah, Afifah; Ardianti, Aini Dhia; Firmansyah, Aldi; Ramadhani, Dwi Aryanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i7.990

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa civil law. Dengan menganut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur. negara yang mengatur perkawinan beda agama salah satunya adalah Singapura yang memang sistem hukumnya menganut common law. Maka, untuk perkawinan beda agama pemerintah Singapura menggunakan Women’s Charter sebagai sumber hukum yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Jika dilihat dari sistem hukum dapat dikatakan bahwa sumber hukumnya pun berbeda antara Indonesia dan Singapura, sehingga dalam praktiknya, terutama perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan, apalagi dalam penyelesaian dan pelaksanaannya sehingga banyak dari pasangan lebih memilih negara yang memfasilitasi seperti Singapura. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan metode studi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal-hal yang dilakukan apabila pasangan beda agama ingin melakukan perkawinan adalah memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran yang dapat memberikan hal positif, atau melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sedangkan di Singapura, perkawinan beda agama diatur dalam Women’s Charter Section 3 (2) bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh non-muslim dengan muslim atau sesama non-muslim dengan kata lain perkawinan beda agama boleh dilakukan karena pemerintah Singapura memfasilitasi perkawinan beda agama.
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Antara Warga Terdampak Penggusuran Dengan Pemprov DKI Jakarta (Studi Kasus Warga Terdampak Penggusuran Yang Menghuni Rusunawa Rawa Bebek) Azzahra, Marcella; Wahyuni, Ridha
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12669848

Abstract

This research aims to analyse the application of the principle of freedom of contract in the lease agreement between residents affected by eviction and explain the legal steps that can be taken by residents affected by eviction from potential eviction again. This research uses Empirical Juridical method and approach in the form of analytical descriptive using case approach. Based on the results of the research, the principle of freedom of contract is the principle of the parties in making agreements. However, the application of this principle is not reflected in the residents affected by the eviction of the Ciliwung river who were relocated to the Rawa Bebek flat. Residents must occupy it using the lease method. This action is not based on the principle of freedom of contract so that the affected residents are forced to agree to the contents of the agreement. If seen from the perspective of residents affected by the eviction, the principle of freedom of contract does not exist in the implementation of the lease agreement. Legal steps that can be taken are non-litigation efforts such as mediation, negotiation and also litigation efforts through the court.
Co-Authors Abidahsari, Irma Amalia, Naily Ardianti, Aini Dhia Firmansyah, Aldi Ramadhani, Dwi Aryanti Ridha Wahyuni, Ridha Salfiah, Resifani Thahirah, Afifah