Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner) JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
thahir, Thahir
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)

 1 
Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Thahir, Thahir; Reski, Reski
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v1i2.219

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa antara Pussui Barat dengan Sambaliwali, (2) Bagaimanakah penyelesaian konflik batas Desa anatara Pussui Barat dengan Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, (3) Bagaimana penanganan pemerintah setempat antara Desa Pussui barat dengan Desa Sambaliwali. Metode yang gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat Dengan Desa Sambaliwali Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Jenis penelitian penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosialogis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyrakat. Hasil penelitian penyebab terjadinya konflik yaitu beda prespsi antar 2 Desa dengan menerbitkan peta tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, penyelesaian konflik batas Desa yaitu mempertemukan kedua belah pihak dengan melibatkan babinsa masing-masing kemudian diadakan pertemuan diskala kecamatan.
Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor studi kasus putusan Pengadilan Negeri Polewali A, Umar; Kahar, Kahar; Thahir, Thahir
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.328

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, (2) Upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan peneltiian yang bertitik tolak dari hukum positif tertulis dan perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). yang berbentuk putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merangkum, memilih, serta mengfokuskan hal-hal-hal yang penting, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah : (1) adanya temuan faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol, (2) Adanya Upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Pengamatan dari faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol antara lain : faktor pernana korban, faktor kelalaian korban. sedangkan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar antara lain : upaya preventif (pencegahan) dan represif (hukuman)
KEDAULATAN PENEGAK HUKUM ATAS KEPENTINGAN HUKUM DAN NEGARA Thahir, Thahir
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.331

Abstract

Secara normatif, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Sebagai negara hukum, segala Tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini di dalamnya tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam konteks ini, kedaulatan penegak hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka tentunya hukum tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Hasil penelitian atau pemikiran ini, pendekatan konsep dipilih untuk memahami makna konsep-konsep negara hukum, selain juga dipilih pendekatan perbandingan yang dipergunakan untuk memperbandingkan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian atau pemikiran normative ini menunjukkan bahwa gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia telah berlangsung dalam tataran norma dan kaidah hukum. Namun harus disadari bahwa gagasan negara hukum yang ideal itu dalam penerapannya masih memerlukan peningkatan dan kesadaran hukum dari setiap komponen bangsa. Sebab, tanpa adanya kesadaran, ketaatan, dan pengetahuan tentang hukum, maka kita tidak akan bisa sampai pada hakikat atau tujuan hukum. Yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
Peran Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terhadap Anak di kota Mamuju T, Yusuf; Thahir, Thahir; B, Jalil
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.332

Abstract

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kota mamuju.? (2) Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.? Penelitian ini adalah penelitian Pustaka maka tempat penelitian dilaksanakan di berbagai tempat seperti perpustakaan, perpuatakaan daerah, perputakaan kampus dan media-media online. Jika dalam penelitian ini memerlukan data tambahan yang mengacu pada kuesioner penelitian yang digunakan maka penelitian dilaksanakan di kantor wilayah kesatuan kepolisian resort mamuju. Hasil penlitian menunjukan Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik, dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini dan etika dalam berlalu lintas. Faktor yang menjadi kendala adalah internal dimana factor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas. Faktor eksternal seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.
Proses penyelesaian tindak Pelecehan Seksual Dengan korban Anak Priangga, Priangga; Thahir, Thahir; Latif, Abdul
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.337

Abstract

Dalam penulis hukum ini, agar tidak terjadi kecurangan dalam pembahasan masalah dan untuk mempermudah penulisan dalam membuat penulisan hukum ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang di jadikan objek dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut (1).Bagaimana proses penyelesaian tindak pidanan pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL (2).Kendala-kendala apa yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif dengan jenis penelitian deskriptif, Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer,Metode pengumpulan data dilakukan dengan mensinkronisasikan data lapangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada tips dan trik tertentu yang tidak terdapat didalam peraturan perundang-undang yang digunakan pihak penyidik
Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Hidayanti, Hidayanti; Thahir, Thahir; S, salma
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.353

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/pid.Sus/2018, (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pid.Sus/2018.Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pid.Sus/2018, (2) Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pi.Sus/2018.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian adalah pendekatan kasus (case Approach). Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Terjadinya tindak pidana di sebabkan dari faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan tempat tinggal anak, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua anak karena anak hanya tinggal bersama sang ibu sedangkan ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia. Dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berhak untuk melakukan upaya diversi dan yang bertugas untuk mengupayakan diversi yaitu PK dari BAPAS.
Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pwl) Zamzam, Puput; Thahir, Thahir; Arifuddin, Qadriani
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.358

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama, (2) Bagaimana pertimbangan hukum yang dilaksanakan mejelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak di sahkan di Pengadilan Agama, (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilaksanakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkn, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan adalah: (1) Pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama (Isbat Nikah) telah sesuai dalam Pasal 4 Ayat (1) Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga memperhatikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat (1) dan (3) bahwa perkawinan dengan istri kedua tanpa izin poligami dari pengadilan adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan istri pertama merupkan ahli waris yang sah, (2) Pertimbangan Hukum yang dilaksanakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl, hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala aspek yaitu Agama Pewaris dan Ahli Waris, hubungan nasab pewaris dan ahli waris, penyebab kematian pewaris.
Co-Authors A, Umar Abdul Latif Arifuddin, Qadriani B, Jalil hidayanti, hidayanti Irfan Saputra Kahar Kahar, Kahar Maslan, Maslan Priangga, Priangga Reski, Reski Roni, Imran S, Salma T, Yusuf Zamzam, Puput