Articles
<![CDATA[ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN AHLI WARIS DARI PEWARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dewi, Sonny]]>;
<![CDATA[Nadriana, Lenny]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.2.2.347.101-117
<![CDATA[Abstak
Artikel ini mengkaji konsekuensi hukum yang dimiliki oleh ahli waris dari pewaris pemegang Personal Guarantee. Konsekwensi tersebut adalah kewajiban melunasi hutang pewaris akibat dari Persoal Guarantee yang dibuatnya.
Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tanggung jawab pemegang personal guarantee perseroan yang pailit di Indonesia dan Singapura. Selain itu juga kajian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang personal guarantee pada perusahaan yang pailit. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah.
Temuan penelitian adalah bahwa Kondisi di Indonesia terdapat kurangnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang diatur di dalam Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) dan khususnya UU Kepailitan, Di sisi lain aspek keadilan yang diterima oleh ahli waris pada saat pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini nampak apabila kurator juga mengeksekusi harta pribadi ahli waris pailit dan tidak dipisahkan dari harta peninggalan pewaris karena menanggung beban tanggung jawab sebagai pelaksanaan Kepailitan dimana ahli waris yang menjadi debitor pailit atas penggantian kedudukan pewaris Personal guarantee.
Sesuai Pasal 1826 BW, mewajibkan adanya sitaan umum atas segala harta kekayaan ahli waris. Selanjutnya apabila ternyata harta peninggalan pewaris pemegang Personal Guarantee tersebut tidak mencukupi segala piutang kreditor, yang mengakibatkan harta pribadi ahli waris juga ikut menjadi boedel pailit.
Di Singapura, ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris sejumlah harta yang diwariskan saja. Jika harta yang diwariskan tidak mencukupi dalam pembayaran hutang, ahli waris tidak berkewajiban melunasi kekurangan hutang tersebut sepanjang ahli waris tidak mengetahui perjanjian hutang tersebut. Namun jika ahli waris mengetahui perjanjian hutang yang dilakukan pewaris, maka ahli waris berkewajiban melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
Kajian dalam rangka penulisan disertasi ini berekontruksi terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ahli waris dan personal guarantee serta sebagai bahan referensi terhadap kasus kepailitan yang melibatkan personal guarantee dan ahli waris. Sampai saat ini belum ada penelitian serupa yang mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris pemengang personal guarantee pada perusahaan yang pailit di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS DARI PEWARIS PENJAMIN AKTA PERSONAL GUARANTEE DI PERUSAHAAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Nadriana, Lenny]]>
<![CDATA[ Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.658 KB)
<![CDATA[Ahli waris dari pewaris pemegang jaminan personal guarantee yang dijadikan pailit maka berdampak pada tidak dipisahkanya harta pribadi dengan harta boedel waris yang diterima ahli waris dari pewaris, segala harta kekayaan milik ahli waris menjadi sitaan umum untuk dijadikan boedel pailit. Hal ini memicu kurangnya perlindungan hukum terhadap harta ahli waris yang diperolehnya dari dirinya secara pribadi yang dapat dikategorikan hak milik yang melekat pada diri ahli waris. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perlu dilakukan revisi Pengaturan UU Kepailitan dan PKPU terhadap rumusan pasal ataupun penjelasan pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU juncto pasal 21 UU Kepailitan dikecualikan terhadap harta ahli waris yang dijadikan debitor pailit sesuai dan relevan dengan pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta kekayaan orang meninggal dengan harta ahli waris pribadi, selain itu terhadap harta ahli waris suami atau isteri yang telah diikat dalam perjanjian kawin maka segala hartanya tidak dapat dijadikan boedel pailit.Kata Kunci:, Ahli Waris, Perlindungan Hukum, Personal Guarantee, Debitor Pailit.]]>
<![CDATA[LAW HARMONIZATION ON HEIR RESPONSIBILITY OF PERSONAL GUARANTOR IN BANKRUPT COMPANY ]]>
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.1.1469
<![CDATA[The heirs who are taken as bankruptcy debtor is based on the court's decision Article 1826 BW, as a result, the inheritance and their personal property shall be carried out as public confiscation under Article 1 paragraph 1 of the Bankruptcy Law. This research employs normative juridical research method. Public confiscation includes all of debtor’s wealth that will be bankruptcy boedel. Whereas Article 209 the Bankruptcy and PKPU Law stipulates the separation of inheritance boedel and personal property of the heirs. This disharmony among Article 1826 BW, Article 1100 BW, Article 209 Law of Bankruptcy and PKPU (debt postponement petition) require harmony through revision. The revision through bankruptcy law and PKPU comprehends liability limitation of heir as bankruptcy debtor to pay the debts as well as the separation of heir personal property and the inheritance.Keywords: law harmonization, heirs, personal guarantee. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam ]]>
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>;
<![CDATA[Eman Suparman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 3: JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art3
<![CDATA[Penelitian ini mengajukan permasalahan untuk diteliti sebagai berikut. Pertama, bagaimana kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan hukum Islam. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban ahli waris sebagai debitor pailit terhadap perjanjian jaminan perorangan yang dibuat pewaris ditinjau dari aspek hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan jika ditinjau dalam aspek hukum waris Islam, maka ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar utang dari pewarisnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Kedua, akibat hukum bagi ahli waris pemegang jaminan perorangan dipailitkan maka tidak dapat dilakukan sitaan umum terhadap segala harta kekayaan milik ahli waris untuk melunasi seluruh utang kreditornya. Artinya, tanggungjawab ahli waris bersifat terbatas. Ahli waris hanya bertanggungjawab melunasi utang sebatas dari harta peninggalan pewaris dan tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup bagi pelunasan utang. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS DARI PEWARIS PENJAMIN AKTA PERSONAL GUARANTEE DI PERUSAHAAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPutusan Pengadilan Niaga yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA telah memutuskan bahwa ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya meskipun Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016 mengabulkan permohonan pemohon PK Ahli Waris AS dan GS namun terhadap harta kekayaan ahli waris yang sudah dieksekusi oleh kurator tidak dapat dimintakan kembali. Permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dijadikan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder. Akibat dipailitkanya ahli waris, maka segala harta kekayaanya baik pribadi maupun boedel waris dijadikan boedel pailit, namun melihat ketentuan Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta hukum adat justru memisahkan harta pribadi ahli waris dengan harta pewaris, sebagai perbandingan pengaturan hukum di singapura jika tidak terdapat peralihan penjaminan sesuai dengan permohonan pewaris yang meninggal dunia tanpa persetujuan dari ahli waris tersebut, maka ahli waris tidak dapat bertanggung jawab terhadap utang kreditor. Perlu dilakukan revisi UU Kepailitan dan PKPU untuk memisahkan harta kekayaan orang yang meninggal dengan harta ahli waris pribadinya.Kata Kunci: ahli waris; debitor; jaminan perorangan; pailit; perlindungan hukum. ABSTRACTThe Commercial Court ruling corroborated by the Decision of the Supreme Court cassation has ruled that the heirs of the individual heirs holders are declared bankrupt with all the legal consequences even though the Supreme Court Judicial Review Judgment Verdict Number 125 PK/Pdt.Sus-Bankrupt/ 2015 granted the appeal of the US heirs AS and GS but against the assets of the heirs executed by the curator can not be requested again.The problem of this article should be the concept of ideal legal protection of the heirs of the individual heirs of individual holder guards made bankrupt by a commercial court ruling? Methods this study uses normative legal research is a library research that the source uses secondary data. As a result of his heirs go bankrupt all his wealth both personal and boedel heritage become boedel bankruptcy but see the provisions of Article 209 of the Bankruptcy and PKPU Law and Article 175 paragraph (2) Compilation of Islamic Law and customary law actually separates the personal property of the heirs with the property of heir, law in singapore if there is no transitory swap in accordance with the application of the deceased heir without the consent of the heir, the heirs can not be held liable to the creditor’s debt. It is necessary to revise the Bankruptcy and PKPU Law to separate the property of the deceased person with his personal heirs.Keyword: bankrupty; debitor; heirs; legal protection; personal guarante. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.8]]>
<![CDATA[Implementasi Hukum Personal Guarantee dalam Praktik Kepailitan ]]>
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>;
<![CDATA[Isis Ikhwansyah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v1i2.562
<![CDATA[Various judgments of bankruptcy petition declare a Guarantor that Guarantor may be made bankrupt, so that the guarantor as referred to in Article 1 paragraph 1 of the Bankruptcy Law must give up all his property to be public enclosures to pay off the creditors' payment. Legal Position of Corporate Guarantor or Personal Guarantee which is used as a bankrupt debtor is the same as the main debitor because at the time of execution of the deed of guarantee guarantee is willing to voluntarily give up all his privileges without waiting for the main debtor of default and hartan sold. Regarding the making of the Security Guarantee Coverage the position of the guarantor that may be made bankrupt is a weak position in an agreement, so the role of the notary must be able to provide legal counseling prior to the signing of the guarantee deins held by the Guarantor Personal Guarantor or Corporate Guarantor.]]>
<![CDATA[ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN AHLI WARIS DARI PEWARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sonny Dewi]]>;
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>
<![CDATA[ NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.2.2.347.101-117
<![CDATA[Abstak Artikel ini mengkaji konsekuensi hukum yang dimiliki oleh ahli waris dari pewaris pemegang Personal Guarantee. Konsekwensi tersebut adalah kewajiban melunasi hutang pewaris akibat dari Persoal Guarantee yang dibuatnya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tanggung jawab pemegang personal guarantee perseroan yang pailit di Indonesia dan Singapura. Selain itu juga kajian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang personal guarantee pada perusahaan yang pailit. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Temuan penelitian adalah bahwa Kondisi di Indonesia terdapat kurangnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang diatur di dalam Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) dan khususnya UU Kepailitan, Di sisi lain aspek keadilan yang diterima oleh ahli waris pada saat pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini nampak apabila kurator juga mengeksekusi harta pribadi ahli waris pailit dan tidak dipisahkan dari harta peninggalan pewaris karena menanggung beban tanggung jawab sebagai pelaksanaan Kepailitan dimana ahli waris yang menjadi debitor pailit atas penggantian kedudukan pewaris Personal guarantee. Sesuai Pasal 1826 BW, mewajibkan adanya sitaan umum atas segala harta kekayaan ahli waris. Selanjutnya apabila ternyata harta peninggalan pewaris pemegang Personal Guarantee tersebut tidak mencukupi segala piutang kreditor, yang mengakibatkan harta pribadi ahli waris juga ikut menjadi boedel pailit. Di Singapura, ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris sejumlah harta yang diwariskan saja. Jika harta yang diwariskan tidak mencukupi dalam pembayaran hutang, ahli waris tidak berkewajiban melunasi kekurangan hutang tersebut sepanjang ahli waris tidak mengetahui perjanjian hutang tersebut. Namun jika ahli waris mengetahui perjanjian hutang yang dilakukan pewaris, maka ahli waris berkewajiban melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kajian dalam rangka penulisan disertasi ini berekontruksi terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ahli waris dan personal guarantee serta sebagai bahan referensi terhadap kasus kepailitan yang melibatkan personal guarantee dan ahli waris. Sampai saat ini belum ada penelitian serupa yang mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris pemengang personal guarantee pada perusahaan yang pailit di Indonesia.]]>
<![CDATA[MEMAHAMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA ]]>
<![CDATA[Idham Idham]]>;
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>;
<![CDATA[Sudewi Sudewi]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.506 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i01.1501
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menentukan bagaimana peran pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembiayaan Anggaran Desa dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan. adanya jaminan pengakuan terhadap eksistensi desa melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif naratif dengan teknik redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapat bahwa Peran pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan pedesaan sudah sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak ada anggaran yang tidak jelas atau data yang tidak lengkap. Semua aparat desa bekerja sama dengan baik untuk pelaksanaan APBDesa dengan akuntabilitas keuangan yang transparan dan partisipatif.]]>
<![CDATA[DISKRIPTIF SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Idham Idham]]>;
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.829 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1672
<![CDATA[Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandar Lampung terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan 2) untuk mengetahui hambatannya dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Normatif dan Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil studi pustaka maupun hasil wawancara, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa proses pembinaan merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu bidang keagamaan/kerohanian, bimbingan keterampilan, bimbingan kerja sosial, dan bimbingan kesehatan dan olahraga. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu hambatan dalam faktor internal dan hambatan dalam faktor eksternal. Narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan, over kapasitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat luar yang memiliki sudut pandang negatif kepada narapidana, dan dana yang dimiliki sangat minimalis.]]>
<![CDATA[KONTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI BENTUK KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>;
<![CDATA[Idham Idham]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.098 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i01.1495
<![CDATA[Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin. Pembentukan BUMDes memerlukan kontruksi hukum khusus yang mengatur tentang berbagai hal keberadaan BUMDes sebagai badan usaha penopang perekonomian masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan data sekunder hasil studi pustaka yang diolah secara kualitatif. BUMDes dirikan oleh pemerintah desa dengan harapan mampu menggerakkan roda prekonomian di pedesaaan. Namun permasalahan yang berbelit-belit terkait BUMDes ini karna Status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit di dapatkan hanya mengandalkan dari dana desa yang melalui penyertaan langsung. UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Selain itu perlunya juga peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang BUMDes agar dalam pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan berdirinya BUMDes sebagai penopang perekonomian masyarakat desa untuk menuju kedaulatan ekonomi masyarakat desa.]]>
