cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2021)" : 71 Documents clear
Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Macpal, Selvi Yesika; Nayoan, Herman; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Untuk bantuan sosial sendiri secara nasional pemerintah menyalurkan bantuan kepada 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH).  Bansos diberikan setiap tiga bulan Januari, April, Juli, Oktober. Program ini mendapat anggaran Rp28,7 triliun. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Penelitian ini berlokasi di Insoektorat Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.   Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial, Pandemi
Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Purukan, Brigita N; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah merupakan rangkaian upaya perwujudan pembangunan pertanian yang mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, agar dapat berjalan lancar membutuhkan adanya kegiatan penyuluhanDalam mencapai keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian dibutuhkan daya dukung dari penyuluh pertanian itu sendiri untuk menyusun rencana kerja yang berbasis kebutuhan sasarannya serta realisasi rencana penyuluhan pertanian yang disusun oleh penyuluh pertanian. Peran penyuluh dan kelembagaan penyuluh menjadi penting dalam kaitannya dengan penyebaran informasi dan kemampuannya dalam memberikan solusi dan dampak perubahan iklim, khususnya padi. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah Menjelaskan kinerja penyuluh pertanian dalam meningkatkan swasembada pangan khususnya masyarakat petani padi di kecamatan Ranoyapo kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Kegiatan penyuluhan pertanian belum dapat berjalan dengan maksimal di setiap desa yang berada di Kecamatan Ranoyapo di karenakan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dimana pemerintah belum maksimal dalam memberikan Fasilitas/Sarana Prasarana ke Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan Ranoyapo. Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Ranoyapo dikatakan belum maksimal dikarenakan sarana dan prasana serta sumber daya yang belum memadai Kata Kunci : Kinerja, Penyuluh Pertanian, Pangan
Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Chalim, Dewi Mustika; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan era reformasi yang sedang bergulir yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam hal rekrutmen Kepala Desa juga tidak lepas dari perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam hal pemilihan kepala desa pada masa Orde Baru ternyata sangat merugikan masyarakat desa. Karena intervensi para pejabat supra desa cukup besar dalam memenuhi kepentingan pemerintah pusat, dengan cara menggunakan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak uji kompetensi pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada dampak dari uji kompetensi pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 dengan melihat pendapat dari Dye dalam Winarno (2007: 232-235). Dair hasil penelitian menunjukkan Dalam proses tahapan uji kompetensi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membawah dampak yang baik bagi demokrasi yang ada di setiap desa Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun dalam proses tahapan ini ternyata mendapatkan protes dari calon hukum tua yang tidak lolos seleksi dan juga masyarakat pendukung dari calon hukum tua tersebut.  Kata Kunci : Uji Kompetensi, Pemilihan, Hukum Tua
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon Wenas, Erika Sisilia; Kimbal, Alfon; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat semakin beragam di Kota Tomohon seperti, kesenjangan sosial, sarana publik, faktor ekonomi, dan pendidikan. Dan hal ini yang mendorong pemerintah khususnya DPRD Kota Tomohon untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok anggota DPRD, untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan Reses. Dari hasil observasi reses DPRD Kota Tomohon banyak aspirasi dari masyarakat misalnya sarana pelayanan publik, irigasi air di persawahan, pembuatan trotoar, dan perbaikan jalan rusak, namun tidak semua masukan dari masyarakat bisa diserap langsung dan dikerjakan karena ada aspek-aspek yang menghambat seperti kurangnya anggaran yang melebihi masukan-masukan dari hasil reses. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana efektivitas kegiatan reses anggota DPRD yang ada di Kota Tomohon, dengan melihat indikator ukuran-ukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel menurut Budiani (2007:53) yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi, Tujuan dan Pemantauan Program. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan Reses menurut tanggapan responden, dimana ratarata tanggapan terhadap pelaksanaan reses tersebut adalah belum efektif. Dikatakan juga belum efektif karena tidak selamanya mereka memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan. Kata Kunci : Efektivitas; Reses; Anggota DPRD Kota Tomohon
Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado Kaendung, Evander; Pangemanan, Fanley; Undap, Gustaf
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era reformasi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu  menjawab  tuntutan  perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan  publik  yang  memenuhi kepentingan masyarakat luas,  cepat, dapat diandalkan  dan  terpercaya,  serta  mudah dijangkau  secara  interaktif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan  George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:Comunication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Disposition (Disposisi), Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian menunjukkan Komunikasi yang ada antara dinas kominfo dan SKPD lainnya dalam penerapan kebijakan ini juga sudah baik, hal ini dibuktikan dari setiap SKPD di Kota Manado yang ingin mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu di koordinasi terlebih dahulu kepada dinas komunikasi dan informasi Kota Manado, hal ini menandakan bahwa komunikasi yang di ciptakan antara dinas terkait dengan dinas lainnya sudah baik.Kata Kunci : Implementasi, Teknologi Informasi, Komunikasi
Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi di Kabupaten Minahasa Selatan Polii, Christian D; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengelola data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami fenomena dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan, dan juga untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Teori Investasi adalah teori permintaan modal. Investasi adalah menempatkan uang menjadi sesuatu dengan harapan laba. Dilihat pula dalam praktek strategi untuk menarik investasi, orang, dan industri ke suatu daerah (Kuncoro,2010:291), yaitu: Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Image Marketing (citra) adalah sejenis kepercayaan, ide, dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Attraction marketing (daya tarik) merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor, dan modal datang ke suatu tempat. Infrastructure marketing merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan image positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi, dan modal. People marketing merupakan strategi memasarkan daerah dengan cara memasarkan orang. Kata kunci :Strategi, Penanaman Modal, Investasi
Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud Melalui Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Sentra Kelautan Dan Perikanaan Terpadu (SKPT) Daruit, Mira Yustina; Nayoan, Herman; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perikanan merupakan objek yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia seharusnya mampu memberdayakan masyarakat untuk kesejahteraan yang berada di area pengembangan perikanan. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi perikanan tangkap yang dilakukan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu, 1. Untuk mengetahui usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di SKPT Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap, 2. Untuk mengetahui kendala-kendala SKPT Kabupaten Talaud dalam pengembangan potensi perikanan tangkap dan 3. Untuk mengetahui kelompok-kelompok masyarakat Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian usaha – usaha pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah di SKPT Kepulauan Talaud berupa pelatihan untuk penguatan kapasitas nelayan, telah disalurkan bantuan- bantuan oleh pemerintah, dan disediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran kegiatan nelayan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Perikanan
Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara Rumambi, Joshua Rolando; Sumampow, Ismail; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah otonom juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didasari dari pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Klabat yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Namum berdasarkan pengamatan ditemui masih kurang maksimalnya Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam mengelolah aset-aset daerah yang diberikan pada Perusahaan Umum Daerah Klabat, dimana dalam penataan dan pengelolaan pasar yang masih kurang baik, belum lagi objek wisata kaki dian, yang tidak dikelola dan terlihat terbengkalai sehingga itu berdampak pada profit Perusahaan Umum Daerah Klabat. Dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), penelitian bertujuan untuk mengetahui Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik Menurut (Sobandi dkk, 2006 : 179-181) dimana temuan peneliti Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini bisa dilihat bahwa upaya-upaya dari perusahaan daerah ini telah membawah hasil yang lumayan baik, yang dimana setiap keuntungan perusahaan umum daerah klabat mendapatkan hasil atau keuntungan, di bahagi keuntungannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Sesuai dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa  pihak perusahaan umum daerah klabat memberikan 50 %  keuntungan mereka pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara namum masih ada beberapa kendala yang harus lebih lagi diperharhatikan oleh Perusahaan Umum Daerah Klabat dan juga harus lebih memperhatikan hasil jangka panjang, yang dimana pihak perusahaan umum daerah harus lebih berinovasi lagi, agar pendapatan dari perusahaan bisa lebih banyak lagi dan dapat membantu meningkatkan pendapatan hasil daerah yang ada..Kata Kunci : Kinerja; Perusahaan Umum Daerah; Pendapatan Asli Daerah
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Djaenal, Rifani; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi Di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Adapun tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu: (1) kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan; (2) rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakini relative rendah terhadapan pendapatan orang lain di dalam masyarakat; (3) kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan penganguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan bentuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tuna
Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Tombatu Utara) Pondaag, Elvirany V; Pangemanan, Fanley N; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saluran air yang banyak sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir, mendirikan bangunan/perumahan di atas sungai, danau di Desa Kuyanga yang pada saat hujan deras airnya akan meluap ke jalanan bahkan masuk di pemukiman masyarakat, dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan masalah tersebut, kurang memperhatikan mengenai penebangan pohon-pohon secara liar. Penelitian kali ini dengan metode kualitatif tentang bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah kecamatan yaitu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup dengan memberdayakan masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tombatu Utara terhadap setiap permasalahan lingkungan hidup dalam bentuk program-program sosialisasi, kegiatan jumat bersih di setiap desa, proposal bantuan ke dinas oleh korban bencana banjir dan tanah longsor, layanan keluhan masyarakat. Meskipun dirasakan masih Belum optimal koordinasi dengan dinas terkait dan komunikasi dengan masyarakat, seperti sosialisasi IMB mengenai pendirian bangunan di daerah rawan bencana, penanganan lokasi-lokasi bencana dan pencegahan kerusakan lingkungan. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Kecamatan, Lingkungan Hidu

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)